Ini Tanggapan Kades Prabu Soal Penutupan Tambang oleh Gubernur NTB

Kepala Desa (Kades) Prabu, Lalu Muhamad Saidu

Lombok Tengah, MN – Rencana penutupan tambang gunung Prabu desa Prabu kecamatan Pujut Lombok Tengah oleh Gubernur NTB Zulkieflimansyah mendapat tanggapan dingin dari Kades Prabu.

“Pada dasarnya kami tidak mempermasalahkan penutupan tambang, tetapi saat ini yang masyarakat kami perlu dikasi solusi apa saja yang masyarakat mau kerjakan setelah penutupan tambang,” kata Kepala Desa (Kades) Prabu, Lalu Muhamad Saidu, saat memberikan keterangan kepada awak media di kantornya, Selasa (23/7/2019).

Saidu menjelaskan saat meninjau langsung lokasi penambangan Gubernur NTB mengatakan penambangan liar yang dilakukan masyarakat telah menyebabkan kerusakan lingkungan.

“Ini (pernyataan Gubernur Zulkieflimansyah) yang kami ingin luruskan, bahwa penambangan yang masyarakat lakukan setelah penambangan masyarakat langsung menimbunnya, Jadi tidak benar masyarakat melakukan perusakan lingkungan. Terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan masyarakt Prabu,” jelas Kades Prabu.

Penambangan masyarakat Prabu, menurut dia, dilakukan tidak sembarang nambang, masyarakat menambang di lahan mereka sendiri, dan satu lagi tidak benar masyarakat penambang memakai zat maskuri.

“Tanpa disuruh, tanpa dipaksa masyakat Prabu akan berhenti untuk sementara ini karena ada sisa dan manfaatnya untuk masyakat. Berilah masyarakat kami memanfaatkannya,” ujar Kades Parbu.

Baca juga: Gubernur NTB : Tim Penghentian Penambangan Liar Akan Dibentuk

Sementara seperti diberitakan sebelumnya, Gubernur NTB Zulkieflimansyah, pada Senin sore (22/7/2019) menijau langsung lokasi tambang di gunung Prabu desa Prabu kecamatan Pujut Lombok Tengah.

“Sudah saatnya kita menghentikan penambangan liar tanpa ijin ini karena memang selain merusak keindahan alam juga sangat berbahaya bagi kelestarian lingkungan kita,” tegas Gubernur Zulkieflimansyah. Ia juga meminta masyarakat untuk segera menghentikan penambangan illegal itu.

Gubernur NTB akan segara membentuk tim. Sebab menurutnya, kalau penambangan illegal ini tidak dihentikan, maka akan mengganggu kesinambungan pembangunan yang saat ini tengah dilakukan oleh pemerintah.

“SK Tim untuk penghentian penambangan liar di NTB ini segera saya tandatangani demi kesinambungan pembangunan kita,” katanya.

(mn08)

Bagikan :