DPRD Lombok Tengah Setujui APBD Perubahan 2019

Lombok Tengah, MN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) akhirnya menyetujui Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019.

Dalam sidang paripurna Kamis siang (8/8/2019) dengan agenda penyampaian laporan Badan Anggaran terhadap hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Perubahan tahun anggaran 2019. Dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lombok Tengah, H. Achmad Puaddi FT dan dihadiri langsung Wakil Bupati HL Pathul Bahri SIP.

M.Tauhid selaku Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) menyampaikan, Banggar DPRD bersama TAPD telah bekerja semaksimal untuk mengkaji supaya postur APBD lebih memihak kepada kepentingan masyarakat banyak dengan menghadirkan program-program kegiatan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, baik di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan sosial ekonomi masyarakat yang bermuara pada percepatan perwujudan masyarakat Lombok Tengah yang BERSATU (Beriman, Sejahtera dan Bermutu).

Pelaksonaan APBD yang telah ditetapkan bersama Pemda dan DPRD telah berjalan kurang lebih tujuh bulan, tentu tidak terlepas dari berbagai dinamika yang berpengaruh terhadap asumsi Kebijakan Umum Anggoran.

Perubahan APBD dilakukan antara lain apabila terjadi beberapa hal yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran. Terlebih dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018. Terdapat Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SllPA) Rp.58.358.151.321.12 yang harus digunakan.

“Hasil pembahasan terhadap Nota Keuangan dan Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dapat kami sampaikan bahwa struktur untuk pendapatan Daerah bertambah sebesar Rp.9.155.108.513.389 menjadi sebesar Rp.2.161.842.234.622.38,” ungkapnya.

Tauhid juga menjelaskan, untuk PAD bertambah sebesar Rp.3.605.613.513.38 menjadi sebesar Rp.203.099.854.513.382.03 dengan rincian hasil pajak daerah bertambah sebesar Rp.5.300.000.000.00 menjadi 7.649.398.420.00. Sementara hasil retribusi Daerah berkurang sebesar Rp.790.000.000.00. Sehingga menjadi sebesar RP.22.797.547.000.00.

Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan berkurang sebesar Rp.3.203.525.943.623 menjadi sebesar Rp.9.173.070.056.389 dan lain pendapatan asli daerah yang sah bertambah sebesar Rp.2.299.139.4S7.00 menjadi sebesar Rp.92.648.322,407,“Untuk dana perimbangan bertambah sebesar Rp.7.022,495.000 menjadi Rp.1.571.801.664.000,” ujarnya.

Adapun rinciannya bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak bertambah sebesar Rp.7.022,495.000.Sehingga menjadi sebesar Rp.84.211,432.000 dan Dana Alokasi Umum ditetapkan sama dengan APBD Induk 2019 sebesar Rp.l.028.786.865.000 dan DAK juga sama Rp.4S8.803.367.000.

Sementara untuk pembiyayaan daerah pada APBD induk sebesar Rp.79.959.000.00 bertambah Rp.47.168.668.821.12 sehingga menjadi sebesar Rp.127.127.668.821.12 yang bersumber dari sisa lebih anggaran tahun sebelumnya Rp.58.358.151.321.12 dan penyesuaian besaran penerima pinjaman daerah 2019 pada PT.Sarana Multi Infroslruklur yang semula Rp.79.959.000.000.00 menjadi sebesar Rp.68.769.517.500.00 atau berkurang sebesar Rp.11.189.482.500.00.

“Sementara untuk pagu anggaran pengeluaran pada APBD induk semula danggarkan nihil kini menjadi Rp.9.836.248.740.00 yang diperuntukan untuk pemenuhan penyertaan modal pada Badan Usaha Mililik Daerah (BUMD) Rp. 7.150.162778.00 dan untuk PD. BPR NTB Lombok Tengah sebesar Rp. 2.686.085.962.00. Sehingga pembiyayaan menjadi sebesar Rp.117.291.420.081.12,”Papar Tauhid

Berdasarkon uraian tersebut, pendapatan daerah ditambah penerimaan pembiyayaan Daerah menjadi sebesar Rp.2.288.969.903.443.50. Sedangkan belanja daerah ditambah pengeluran pembiyayaan menjadi Rp.2.288.969.903.443.50. Sehingga struktur rancangan perubahan APBD Lombok Tengah Tahun Anggoron 2019 direncanakan dalam posisi berimbang.

Pihaknya menyampaikan keprihatinan atas semakin maraknya jumlah retail modern yang ada di Lombok Tengah, terlebih keberadaan toko modern tersebut, belum memberikan kontribusi secara berkelanjutan terhodap PAD.

“Itu, secara khusus Banggar merekomendasikan kepada Pemda untuk melakukan kajian konfrehensif dan mendalam,terhadap keberadaan toko retail modern tersebut.Tutup,” Tauhid. (mn-08)