KPU Tetapkan Calon Terpilih Anggota DPRD NTB, Bawaslu Ingatkan LHKPN

Mataram, MN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB akhirnya menetapkan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih anggota DPRD NTB pada pemilu 2019.

Penetapan tersebut dilakukan dalam rapat pleno terbuka dipimpin langsung oleh Ketua KPU NTB, Suhardi Soud, di Mataram, Minggu (11/8/2019) malam.

Dari rapat pleno tersebut ditetapkan bahwa 65 kursi perolehan kursi terbanyak dari delapan daerah pemilihan di raih oleh partai Golongan Karya sebanyak 10 kursi disusul partai Gerindra 9 kursi serta PKS, PPP dan Demokrat masing-masing 7 kursi, lalu PKB 6 kursi, kemudian Nasdem dan PAN 6 kursi, sedangkan Berkarya dan PBB masing-masing 2 kursi dan yang terakhir partai Hanura 1 kursi.

Memurut Ketua KPU NTB, Suhardi Soud, penetapan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih anggota DPRD NTB merupakan rangkaian terakhir dalam pemilu 2019 di NTB.

“Kenapa kita pilih malam ini karena kita menghadapi gugatan dari 8 parpol dan satu calon DPD dan putusan di MK telah dibacakan pada 6-9 Agustus dan KPU RI bersurat kepada kami,” ucap Ketua KPU NTB ketika membuka rapat pleno yang dihadiri oleh Bawaslu, partai politik dan ketua KPUD se NTB serta stakeholder lainnya.

Sementara itu sebelum rapat pleno di tutup sebagai bentuk pengawasan pada proses terakhir pasca penetapan kursi dan calon terpilih, pihak Bawaslu NTB mengingatkan agar calon terpilih tidak lupa menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

“Kami imgin mengingatkan, sesuai dengan PKPU 5 tahun 2019 pasal 37 tetangg harta kekayaan, disana disebut 7 hari sejak ditetapkan sudah harus melaporkan dan tanda terima diserahkan ke KPU dan Bawaslu dan ini masuk dalam pengawasan kami Bawaslu untuk melakukan pengawasan karena jika tidak ini akan membatalkan pelantikan calon terpilih yang telah ditetapkan,” terang salah satu komisioner Bawaslu NTB, Umar Ahmad Zett.

Menjawab hal tersebut ketua KPU NTB, Suhardi Soud mengatakan bahwa dari 65 calon terpilih sudah melaporkan LHKPN.

“Alhamdulillah pengecekan kami dan pak sekretaris, mereka sudah serahkan bukti LHKP dan sudah serahkan ke KPU dan nanti kami serahkan ke Bawaslu karena ini pengawasan terakhir Bawaslu sebelum dilakukan pelantikan,” pungkasnya. (mn-07)

Bagikan :

Komentar