Bandara LIA Bekali Petugas Keamanan Mengenal Produk Perikanan Selundupan

General Manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandara LIA, Nugroho Jati, menjadi keynote speaker di workshop pengenalan produk perikanan dan kelautan kategori contraband yang diadakan Bandara LIA kerja sama dengan BKIPM Mataram, Kamis (15/8/2019).

Lombok Tengah, MN – Airport Security Bandar Udara Lombok Internasional Airport (Bandara LIA) bekerja sama dengan Badan Karantina Ikan, Pengendaliaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Mataram, mengadakan pengenalan produk perikanan dan kelautan kategori contraband atau selundupan.

“Untuk mengungkap salah satu pengendalian, pencegahan masuknya orang dan barang ke bandar udara, hal penting yang harus diperketat adalah masalah keamanan pemeriksaan barang bawaan,” kata Nugroho Jati, General Manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandara LIA, Kamis (15/8/2019).

Menurut Nugroho, pemeriksaan keamanan yang dilakukan di bandar udara mengacu pada peraturan Mentri Perhubungan Nomor PM 137 tahun 2015 tentang program pendidikan dan pelatihan keamanan Penerbangan Nasional, dan mengacu pada Standar Nasional Indonesia tentang Pemeriksaan Penumpang yang diangkut pesawat udara di bandar udara.

Ia mengingatkan kepada seluruh personil khususnya security di Bandara LIA, apabila ada yang terlibat penyelundupan atau contraband akan ditindak tegas.

“Semoga perkenalan produk contraband perikanan ini menjadi bekal teman-teman untuk mengetahui tata cara penanganan serta memahami jenis-jenis produk yang dilarang khususnya terkait dengan contraband perikanan,” imbuh Nugroho.

Nugroho mengungkapkan sudah banyak kasus penyulundupan telah berhasil digagalkan. Diantaranya, pada tahun 2016, ada 6 kasus penggagalan penyelundupan benih lobster di Bandara LIA dengan total kerugian negara sebesar Rp7,8 milyar. Tahun 2017 setidaknya ada 2 kasus penyelundupan yang telah digagalkan dengan total kerugian negara Rp3,3 milyar. Dan tahun 2018 ada 2 kasus penyelundupan digagalkan dengan total kerugian negara Rp4,6 milyar.

Sedangkan, lanjut Nugroho, penggagalan penyelundupan yang dilakukan dengan instansi terkait dari Polri, TNI dan PSDKP di tahun 2016 ada 13 kasus dengan kerugian negara Rp1,4 milyar, dan penggagalan penyelundukan dari instansi (DITPIDER-MABES POLRI) di tahun 2917 ada 1 kasus dengan kerugian negara Rp450 juta, serta di tahun 2019 ada 2 kasus yang digagalkan oleh instansi terkait yaitu KP3 dan TNI-AL dengan jumlah kerugian negara Rp. 2.187.000.000.

Sementara workshop pengenalan produk perikanan dan kelautan kategori contraband yang berkerja sama dengan BKIPM Mataram tersebut diadakan selama 2 hari, mulai 14 sampai dengan 15 Agustus 2019. (mn-08)

Bagikan :

Komentar