Masa Transisi Darurat Gempa NTB Diperpanjang Hingga 25 Desember 2019

Mataram, MN – Pemerintah pusat akhirnya memperpanjang masa transisi darurat bencana gempa yang sedianya akan berakhir pada akhir bulan Agustus ini.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Doni Monardo, mengatakan bahwa terkait dengan status transisi darurat bencana di NTB sedianya akan berakhir pada 25 Agustus ini. Namun dari hasil rapat di Menko PMK bahwa masa transisi darurat bencana diperpanjang hingga 25 Desember 2019.

“Dengan status diperpanjang maka BNPB banyak kesempatan yang panjang untuk NTB,” ungkap Kepala BNPB ketika ditemui setelah membuka acara lokakarya nasional shelter, Forum Praktisi Shelter Asia Pasifik, dan pertemuan Shelter Regional Asia Pasifik di Mataram, Selasa (20/8/2019).

Memurutnya dengan diperpanjangnya masa status darurat tersebut merupakan bentuk komitmen dari pemerintah untuk mempermudah dan mempercepat proses pembangunan.

Sementara itu terkait dengan target pembangunan rumah korban gempa diperkirakan hingga berakhirnya masa transisi bencana sudah selesai.

“Target kita ingin sekali seluruh masyarakat korban ini segera mendapat perumahan yang layak namun kita perhitungkan segala hal terkait ketersediaan bahan,” ujarnya.

Namun kalau dilihat waktu yang tersisa empat bulan lagi pihak BNPB optimis sisa 50 ribu unit lagi ini bisa diselesaikan sebelum tangal 25 Desember nanti.

“Kita kerja awal Maret dan sudah 6 bulan, progresnya sudah 171 ribu unit dan sisa empat bulan bisa selesai namun tentu fenishing membutuhkan waktu lama,” terangnya.

Ditambahkan Wakil Gubernur NTB DR Hj Sitti Rohmi Djalilah, bahwa proses rehab rekon sudah banyak berjalan, namun saat ini masih melakukan validasi data anomali penerima bantuan stimulan rumah.

“Saat ini pemerintah tiga kabupaten yaitu, KLU, Lotim dan Sumbawa sedang melakukan validasi data,” ucapnya.

Dimana nanti ungkap Wagub, setelah data divalidasi dan sudah valid maka sisa uang baru ditransfer. “Pemerintah pusat sudah berkomitmen dan menunggu hasil data yang dilakukan validasi,” pungkasnya.

Sementara itu menurut Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, Harry Hikmat, lokakarya nasional shelter; forum praktisi shelter asia pasifik dan pertemuan shelter regional asia pasifik merupakan ajang untuk refleksi dan merumuskan standar-standar penanganan bencana untuk sektor shelter, khususnya di Indonesia.

Menurutnya keberhasilan penanganan bencana sangat bergantung pada kekuatan manajemen penanggulangan bencana secara nasional maupun di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Penanggulangan bencana tidak dapat mengandalkan satu kementerian atau badan, tetapi meniscayakan adanya integrasi semua pihak baik pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat secara luas yang dikendalikan dengan kuat, dalam hal ini oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Karena itu, perlu suatu flatform nasional penanggulangan bencana yang menjadi pedoman bagi setiap kementerian/ lembaga dan stakholders terkait pembagian tugas dan peran dan pembagian klaster yang jelas sesuai dgn tugas dan kapasitasnya, dengan tetap mengacu pada UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Salah satu isu global dalam penanggulangan bencana adalah layanan shelter dan settlement atau di Indonesia kita kenal dengan hunian sementara dan hunian tetap. Kementerian Sosial merupakan pemegang mandat sebagai koordinator Sub-Klaster Shelter di bawah naungan Klaster Nasional Pengungsian dan Perlindungan, sejak ditetapkan kebijakan terkait dari BNPB pada tahun 2014 dan dikeluarkannya Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Koordinasi Klaster Pengungsian dan Perlindungan.

Lokakarya tersebut juga dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, Staf Khusus dan Staf Ahli Menteri Sosial, Global Shelter Cluster Coordinator, IFRC Kantor Jenewa, Mrs Ela Serdaloglu serta perwakilan organisasi mitra Kementerian Sosial Bidang Kemanusiaan. (mn-07)