Mataram, MN – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 mendatang akan digelar oleh 270 daerah termasuk salah satunya pemilihan walikota dan wakil walikota Mataram.

Terkait dengan pelaksanaan pilkada di sejumlah daerah di Indonesia tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengeluarkan regulasi terkait mulai tahapan, program hingga jadwal pelaksanaan.

Ketua KPU Kota Mataram, Husni Abidin mengatakan bahwa terkait dengan pemilihan kepala daerah termasuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, KPU RI telah mengeluarkan regulasi yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.15/2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

“Berdasarkan PKPU No 15 tahun 2019 tersebut,maka pilkada Kota Mataram akan digelar pada 23 September 2020 secara serentak bersama dengan 269 daerah lainnya,”ucapnya ketika dihubungi, Kamis sore (22/8/2019).

Menurutnya untuk tahapan pendaftaran calon kepala daerah KPU Daerah (KPUD) akan mengumumkan syarat minimal dukungan yang harus dipenuhi oleh calon kepala daerah (cakada) pada 25 November sampai dengan 8 Desember 2019.

“Dimana dalam PKPU untuk pilwalkot atau pilbup, penyerahan syarat dukungan kepada KPU Kabupaten/Kota dilakukan pada 11 Desember 2019-5 Maret 20020. Bapaslon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan secara lengkap, diberikan kesempatan satu kali untuk melengkapi, termasuk juga dari jalur perseorangan,” ujarnya.

Sedangkan tahapan pendaftaran menjadi paslon sendiri dibuka selama tiga hari, yakni 16-18 Juni 2020. Dokumen syarat bapaslon akan diteliti, lalu diumumkan di laman KPUD guna memperoleh tanggapan dan masukan dari masyarakat.

Dalam tahapan tersebut pihak KPU memberikan masyarakat untuk mengirimkan tanggapan selama lima hari, 16-20 Juni 2020. Setelahnya, selanjutnya bapaslon akan menjalani pemeriksaan kesehatan selama periode 16-23 Juni 2020. Pada tahap pendaftaran, bapaslon juga diberikan kesempatan untuk memperbaiki syarat calon.

“Penetapan paslon diumumkan pada 8 Juli 2020. Pengundian dan pengumuman nomor urut paslon dilakukan esok harinya, 9 Juli,”ungkapnya.

Sementara itu, pemilihan akan dilaksanakan pada tanggal 23 September kemudian pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati (Pilbup) dan Pemilihan Wali Kota (Piwalkot) dijadwalkan tanggal 29 September-1 Oktober 2020.

“Bagi bapaslon yang kecewa dengan hasil penetapan KPUD diberikan ruang untuk dapat mengajukan sengketa ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) dan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) paling lama lima hari kerja sejakditerbitkannya putusan PT TUN,” terangnya.

Dalam PKPU terbaru tersebut juga mengatur terkait dengan pembentukan penyelenggara pemilu di tingkat bawah, yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dibentuk dalam rentang waktu 1-31 Januari 2020, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) pada 16-29 April, Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada 21 Februari-21 Maret, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada 21 Juni- 21 Agustus 2020.

Dimana PPK akan bekerja selama sepuluh bulan, yaitu 1 Februari sampai 23 November 2020. PPS bekerja selama delapan bulan, 23 Maret-23 November 2020. PPDP bekerja untuk satu bulan, 17 April-16 Mei 2020. Dan KPPS satu bulan lebih tujuh hari, 23 Agustus-30 September 2020.

Dilanjutkan oleh Husni, terkait dengan penyusunan data pemilih bahwa data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) direncanakan diterima KPU pada tanggal 20-23 Februari 2020. Data ini kemudian disinkorinisasi dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terakhir dan akan diumumkan pada 27 Maret.

Data hasil sinkronisasi kemudian dicocokkan dan diteliti selama 17 April-16 Mei 2020. Daftar Pemilih Sementara (DPS) diumumkan kepada publik pada 19-28 Juni, dan publik dapat memberikan tanggapan. DPS yang diperbaiki berganti status menjadi DPT. DPT diumumkan oleh PPS pada 1 Agustus-22 September.

Lalu kemudian dalam PKPU tersebut juga mengatur masa kampanye berlangsung selama dua bulan lebih, dimulai pada 11 Juli 2020 dan berakhir pada 19 September. Untuk kampanye di media masa, cetak dan elektronik, hanya dapat dilakukan selama tanggal 6-19 September. Setelahnya, 20-22 September, berlaku masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye (APK).

“Perlu diperhatikan bahwa setiap peserta Pilkada wajib menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota pada 10 Juli 2020, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) pada 15 Agustus, dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) pada 20 September. LPPDK akan diaudit selama lima belas hari di tanggal 21 September-5 Oktober. Hasil audit diumumkan pada 7-9 Oktober,” tegasnya.

Sedangkan terkait dengan anggaran pilkada dalam bentuk hibah dari perintah daerah di dalam PKPU disebutkan menjelaskan bahwa naskah perjanjian hibah daerah yang akan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pilkada akan disusun dan ditandatangani pada 1 Oktober 2019 nanti.

Terakhir bagi pemantau pemilihan, pelaksana survei dan pelaksana hitung cepat, pendaftaran dibuka sejak 1 November 2019. Pendaftaran untuk pelaksana survei dan hitung cepat ditutup pada 23 Agustus 2020, sementara untuk pemantau pemilihan ditutup pada 16 September 2020.

Pada kesempatan tersebut ditambahkan juga bahwa KPU RI bersama seluruh KPU provinsi, Kabupaten Kota yang akan menyelenggarakan pilkada akan menggelar launching pilkada serentak 2020 di Jakarta direncanakan nanti pada 23 September 2019. (mn-07)



Unduh versi Android situs berita Mataram News DISINI !