Oleh: SARJONO (Pengurus KNPI Lombok Utara)

Di aras demokrasi desa, pemilihan kepala desa (pilkades) sedikit menggeser kehidupan masyarakat. Masyarakat pendukung para calon mulai bergerak, melakukan sosialisasi, mempersuasi bahkan mempropaganda pihak lain. Di antara cara yang kerap dilakukan untuk menyakinkan warga yakni membesar-besarkan calon seolah-olah didukung oleh semua pihak. Dalam konteks kekinian, pilkades pun diramaikan dengan ‘cyber atroops’ yang menggunakan media sosial dalam menyosialisasikan para calon.

Hal-hal yang dilakukan para pendukung biasanya menggunakan sebuah gaya bahasa yang disebut “Totem Pro Parte”, gaya bahasa yang menggunakan keseluruhan untuk merujuk pada sebagian saja. Misalnya kalimat: “KLU mengalahkan KSB 1-0”. Penyebutan KLU pada kalimat ini bukan untuk menyatakan seluruh masyarakat KLU, tapi hanya untuk menyebutkan 11 pemain yang bertanding dengan 11 pemain KSB.

Dalam pandangan Tarigan, gaya bahasa adalah cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian seseorang. Totem pro parte kerap pula ditemukan dalam pagelaran perhelatan politik lokal, semisa menjelang pilkades. Penggunaan gaya bahasa itu sebetulnya hanya semata-mata untuk mengklaim sebuah keberpihakan ke salah satu calon. Misalnya (1) Kawasan hulu pasti mendukung W menjadi Kades; (2) Kami dari wilayah hilir memilih M untuk Kades; (3) Masyarakat Melepah merindukan A untuk Kades; (4) Kami dari Dusun Lenggem siap memilih F untuk Kades, dan lain-lain.

Beberapa contoh di atas menjadi bukti betapa bahasa telah menjadi bagian dari kehidupan politik. Faktanya bahasa memang tidak akan pernah bisa lepas dari fungsi politis dalam rangka mempengaruhi publik dalam sebuah kontestasi politik. Politisasi bahasa dapat berbentuk pembakuan bahasa, penginstitusian bahasa dan penggunaan jargon-jargon politik.

Bahasa dalam ranah politik biasanya bertujuan memperoleh kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan. Bahasa-bahasa para politisi dimaksudkan untuk menarik perhatian para pemilih. Bahasa merupakan media untuk memperoleh kekuasaan (Jurgen Habermas).

Di satu sisi, bahasa juga tidak luput sebagai bahan mendasar dalam politik. Telah menjadi bumbu dasar segala ranah terkait dengan politik untuk mencapai kekuasaan. Di sisi lain, bahasa dipandang sebagai sarana utama politik. Dengan penggunakan bahasa misalnya, dapat direfleksi bagaimana kekuasaan digunakan, atau disebut bahasa politik.

Totem pro parte menjelang pilkades mendatang menjadi satu bentuk strategi komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik terkait klaim keberpihakan kepada pihak tertentu guna ‘menghibur’ atau ‘menyenangkan’ seorang kandidat. Memang sedikit tendensius. Cara mengomunikasikan politik tanpa adanya kajian komprehensif yang belum bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Cara ini bisa dilakukan oleh siapa saja: mahasiswa, dosen, petani, tukang kayu, penjaga warung, tukang sayur, dan lain-lain. Pendeknya cara orang menampilkan diri dalam bahasa.

Secara praktik empiris, komunikasi politik dalam formasi totem pro parte ini amat mungkin dalam kehidupan sehari-hari. Lantaran, dalam aktivitas politik, tuturan ini merupakan cara unjuk kekuatan, atau psywar terhadap lawan politik, dan terkadang sudah terjebak dalam analisa untuk memberi pengumuman tentang kondisi politik di wilayah tertentu.

Senyatanya, totem pro parte diungkapkan hanya melihat gelagat seseorang tanpa menelusuri isi hatinya. Mencoba melakukan generalisasi pada sesuatu tanpa data empiris. Bahwa apa yang dilihat dan dikerjakan seseorang bisa jadi berbeda dengan pilihan hati orang yang bersangkutan. Harapan ini sesungguhnya bisa membuyarkan harapan calon dalam sebuah kontestasi pilkades.

Setiap diskursus yang muncul dari tokoh atau tim sukses tidak dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, wajar dan netral tapi ujung-ujungnya merupakan bentuk pertarungan keberpihakan. Komunikasi politik tidak membatasi dirinya pada detil teks atau struktur wacana semata akan tetapi memiliki makna membujuk atau propaganda dan bahasa mereka terkesan sebagai pemenang dalam Pilkades.

Karenanya, bahasa tidak lagi dipandang hanya sebuah mekanisme kognitif, tetapi lebih penting lagi dianggap sebagai alat interaksi sosial (Dik, 1980). Bahasa pengguna selalu menggunakan pengalaman khusus mereka, yang mencerminkan perilaku sosial mereka (Melrose, 1995).

Sebagai renungan dari perilaku sosial penggunanya, penggunaan bahasa yang tepat dan pilihan linguistik tertentu akan tergantung sepenuhnya pada konteks situasi berlatar pilkades. Artinya bahasa dikontektualisasikan dalam setting sosial dengan mengharapkan publik menerima dan menyetujui makna bahasa yang dituturkan.

Dalam pada itu, bahasa memiliki peran yang dominan dalam politik, lantaran bahasa politik itu juga mengandalkan fitur kebahasaan untuk melakukan sosialisasi politik di tengah masyarakat. Bahasa diungkapkan sebagai suatu proses sosial yang berbentuk deklarasi atas ’prestasi’ sang calon. Dalam konteks ini, bahasa tidak saja sebagai alat komunikasi penyampai pesan, tapi juga menunjukkan pilihan sosial politik, demi menjaga serta mempertahankan pilihan politik rakyat.

Oleh karena itulah, bahasa tidak hanya membentuk dan menentukan realitas sosial, dan bahasa bukan sekadar alat untuk mengungkapkan pikiran, tetapi wahana komunikasi untuk membujuk atau mempengaruhi. Kehadiran bahasa dalam siklus kehidupan politik tidak bisa dianggap secara tiba-tiba, tetapi telah berproses, sebuah kajian guna mencapai tujuan politik seseorang atau kelompok: “menginginkan publik berada dalam pilihan yang sama”.

Studi kasus, ditemukan, bahasa yang digunakan tim sukses menjelang pilkades kerapkali menuturkan ungkapan yang berlebihan agar pihak pendengar terkesima. Bentuk idealitas dalam penggunaan bahasa di masyarakat. Praktik penyalahgunaan fungsi bahasa dengan hanya memberikan informasi sekedar basi basi supaya orang ini “nampak telah bekerja” ataupun supaya terkesan santun dan “suka menolong” menjelang kontestasi demokrasi tersebut.

Supaya dapat menemukan esensinya, publik harus menyikapi wacana totem pro parte secara kritis dengan melakukan kajian empiris tentang korelasi antara wacana dan perkembangan sosial budaya masyarakat. Untuk menganalisis totem pro parte bisa dilihat dalam area linguistik dengan memperhatikan kalimat-kalimat yang terdapat dalam teks, siapa berbicara apa, timing (waktu pengungkapannya), positioning (jabatan seseorang), serta perkembangan sosial dan kultural dalam domain-domain sosial yang berbeda (Jorgensen dan Philips, 2007: 114).

Publik juga bisa melakukan analisis “framing” untuk mengetahui bagaimana realitas (aktor, kelompok, atau apa saja) dikonstruksi oleh media (Eriyanto, 2005, hal.3). Analisa framing menekankan pada bagaimana seseorang memproses informasi pada dirinya kemudian melihat bagaimana konstruksi sosial atas realitas.

Janganlah terjebak dengan formasi ‘totem pro parte’, calon mestinya turun ke lapangan untuk memastikan apa yang dikatakan pendukung sesuai dengan fakta empiris atau cuma ‘basa basi’ saja.