Pemerintah Pusat Hentikan Penerimaan CPNS 2011

MATARAMnews – Pemerintah Pusat menghentikan sementara penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di seluruh Indonesia Tahun 2011. Pasalnya, seluruh kabupaten/kota diberikan tugas untuk terlebih dahulu melakukan analisa beban kerja, dan menghitung jumlah pegawai sesuai standar Kementrian Aparatur Negara (Kemenpan).

{xtypo_info}FOTO: Kepala BKD KSB, Drs.Burhanuddin {/xtypo_info}

Jumlah pegawai sesuai standar Kemenpan itu terdiri dari, 1 orang Kepala Seksi (Kasi) Teknis dibantu oleh 2 orang staf, 1 orang  Kasi non Teknis dibantu oleh 3 staf. Sedangkan untuk jabatan fungsional, akan ditentukan berdasarkan SKPD di masing-masing kabupaten/kota.

Kepala Badan Kepegawaian (BKD) KSB, Drs.Burhanuddin, yang ditemui diruang kerjannya beberapa waktu kemarin mengatakan, untuk melakukan analisa itu, seluruh kabupaten/kota diberikan waktu sampai dengan 31 Desember 2011. kemudian,  hasil analisa yang sudah dilakukan  akan dilaporkan kepada tim reformasi birokrasi di Kemenpan RI.

“Hal itu sesuai dengan Peraturan bersama tiga menteri, Menpan, Meneteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Keuangan (Menkeu) nomor 02/SPB/MPAN-RB/8/2011,” katanya.

Dijelaskan Bur, sapaan akrabnya, setelah hasil analisis diterima oleh tim reformasi birokrasi maka, pemerintah pusat akan melakukan right sizing atau pemerataan organisasi. Dalam proses itu sendiri, akan diketahui kelebihan dan kekurangan pegawai di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

“Nanti akan diketahui kabupaten/kota mana yang masih kekurangan pegawai, dan pemerintah pusat akan menyuplai kekurangan itu dalam bentuk formasi CPNS,” jelasnya.

Menurut dia, untuk mendapatkan formasi CPNS itu sendiri, ada syarat utama yang akan diperhatikan oleh pemerintah pusat terhdap kabupaten/kota di seluruh Indonesia, yakni belanja pegawai harus lebih rendah dari belanja publik.

“Jika diberikan, formasi CPNS juga sudah ditentukan oleh pemerintah pusat seperti tenaga guru, dokter, perawat, bidan dan jabatan yang bersifat khusus dan mendesak,” imbuh Bur.

Disisi lain, KSB sendiri masih sangat membutuhkan pegawai lebih kurang 4.500 orang. Karena, sesuai perkiraan kotor, minimal 8000 pegawai untuk menjalankan roda pemerintahan dan melayani masyarakat KSB. Sementara saat ini, PNS di KSB hanya 3.441 orang. Dan kekurangan itu terbukti dengan  banyaknya SKPD yang masih kosong.

(Laporan: MS | Sumbawa Barat)