LBH Samudra Pasai Dampingi Karyawan Adukan PT AMNT ke Polda NTB

Lombok Barat, MN – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Samudra Pasai NTB dampingi tujuh orang karyawan mengadukan PT. AMNT ke Polda NTB.

Ketua DPD LBH Samudra Pasai NTB, Ida Royani SH, mengatakan langkah melayangkan laporan pengaduan tersebut ditempuh sebab PT. AMNT dianggap merugikan tujuh orang karyawannya.

“Kami pada 5 September 2019 kemaren mendapat permohonan pendampingan hukum dari tujuh karyawan AMNT yang belum jelas nasibnya sampai sekarang, informasi yang kita dapat mereka di PHK secara sepihak tanpa sebab,” ucap Ida Royani didampingi Sekertaris DPD LBH Samudra Pasai NTB, Muhanan SH dan Ketua DPC LBH Samudra Pasai Sumbawa Barat, Syahrimuddin Samrah, di Lombok Barat, Senin malam (9/9/2019).

Hal tersebut dibenarkan oleh salah satu karyawan, Sigit Wisnu Hermawan yang mengakui bahwa tujuh karyawan tersebut meminta pendampingan DPD LBH Samudra Pasai NTB untuk menyampaikan laporann pengaduan karena merasa dirugikan oleh PT. AMNT.

“Kami di PHK secara sepihak, mereka PT. AMNT menghentikan gaji dan benefitnya,” ungkap Sigit.

Ditempat yang sama, karyawan lainnya yang juga ikut menjadi korban, Waluyo Purwanto menyampaikan adanya dugaan pemalsuan dokumen PHK.

Dalam dokumen tertanggal 6 Juni 2018, PT. AMNT melakukan PHK kepada Waluyo Purwanto dengan tembusan Kepada Dinas Tenaga Kerja KSB di Taliwang.

Namun anehnya setelah di kroscek oleh Waluyo, ternyata Dinas Tenaga Kerja KSB belum menerima salinan PHK dirinya dari PT. AMNT.

“Pada 24 September 2018 Disnaker Kabupaten Sumbawa Barat mengeluarkan surat bahwa PT AMNT belum menyampaikan rencana PHK dan tidak menerimah surat tembusan terkait PHK sepihak tersebut, Ini contoh PHK sepihak dan dugaan dokumen palsunya,” ujar Waluyo.

Selian itu tambahnya, demikian juga tetkait dengan iuran BPJS Ketenagakerjaan dihentikan pembayaran oleh pihak perusahaan yaitu bulan Agustus,September dan Oktober 2018 dan begitu BPJS Kesehatan dihentikan pembayaran bulan September,Oktober dan November 2018.

“Penghentian pembayaran iuran sepihak oleh perusahaan baik di BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan dengan memberikan informasih kepada pihak BPJS bahwa saya telah mengundurkan diri padahal kami tidk mengundurkan dirii karena itu inilah yang kami anggap laporan palsu,”terangnya.

Namun ketika ditanya lebih lanjut,apakah sampai saat ini BPJS masih terhenti pembayaran iuran oleh pihak perusahaan, ternyata hanya terhenti selama tiga bulan itu saja dan sampai saat ini masih terbayarkan oleh pihak perusahaan padahal mereka telah di PHK sepihak sejak Juni 2018 lalu.

Sementara itu Sekertaris LBH Samudra Pasai NTB, Muhanan SH menyayangkan sikap PT. AMNT kepada tujuh karyawannya.

Menurut Muhanan, PHK sepihak tujuh karyawan ini sebagai bentuk kedzoliman yang harus dilawan.

“Kami menganggap ini pendzoliman perusahaan kepada karyawannya. Kami berkesimpulan ada kesalahan besar yang dilakukan perusahaan, dari situ kami membawa laporan ke Polda NTB dengan indikasi ada penggelapan gaji dan laporan palsu,” kata Muhanan.

Saat ini, pihak LBH Samudra Pasai NTB masih melakukan koordinasi internal sembari menunggu hasil tindaklanjut dari Polda NTB.

“Jadi untuk langkah selanjutnya kita masih menunggu proses dari disposisi yang dilakukan Polda NTB,” pungkasnya. (mn-07)

Bagikan :

Komentar