Kemenkumham Diminta Batalkan Badan Hukum NW Pimpinan TGB

Mataram, MN – Ribuan massa dari jamaah Nahdlatul Wathan (NW) menggelar aksi unjukrasa di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) NTB, di jalan Majapahit Mataram, Rabu (18/9/2019) pagi.

Ribuan jamaah NW menggelar aksi depan Kanwil Kemenkumham NTB

Jamaah yang datang dengan menggunakan kendaraan roda empat dan roda dua tersebut menuntut agar pihak Kemenkumham mencabut SK Menkumham Nomor AHU-0000810.AH.01.08. Tahun 2019 pada 10 September 2019 yang memuat nama Muhammad Zainul Majdi sebagai Ketua Umum Dewan Tanfiziyah (Ketum PBNW).

Massa menyayangkan keluarnya SK tersebut, padahal, sebelumnya NW pimpinan TGB Muhammad Zainul Majdi telah dibatalkan sebagai badan hukum oleh Kemenkumham sendiri melalui Nomor: AHU-26.AH.01.08 tahun 2016 lalu.

Ribuan massa ini menilai Menkumham tidak konsisten soal SK yang diterbitkan tersebut karena kontradiksi dengan SK tahun 2016.

Ketua Lembaga Bantuan Hukum NW, Muh. Ihwan SH, mengatakan bahwa pihaknya akan terus menuntut hingga Menkumham Yasonna Laoly membatalkan SK yang terbit tahun 2019 ini.

“Bagaimana mungkin perubahan yang diajukan oleh Perkumpulan yang tidak berbadan hukum dapat diterbitkan SK Pengesahan oleh Kementerian Hukum dan HAM? Apakah hal ini merupakan perintah Undang Undang ataukah atas perintah non Undang Undang, Non Peraturan,” tanya dia.

Ihwan juga menjelaskan telah menyampaikan pada Kemenkumham melalui surat Nomor: 037-A/PBNW-XIV/VIII/2019 tanggal 24 Agustus 2019, terkait adanya kekeliruan Menkumham menerbitkan SK baru yang mengesahkan NW pimpinan TGB. Terlebih lagi telah ada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2800 K/Pdt/2018 tanggal 14 November 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap.

“Dimana putusan tersebut merupakan putusan sengketa Hak Keperdataan atas Perkumpulan Nahdlatul Wathan antara Hj. Sitti Raihanun Zainuddin Abdul Majid sebagai Ketua Umum Pengurus Besar NW berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 48 tanggal 29 Oktober 1956, Berbadan Hukum berdasarkan Penetapan Menteri Kehakiman RI melalui surat Nomor: J.A.5/105/5, tanggal 17 Oktober 1960, diumumkan dalam Lembaran Berita Negara RI Nomor: 90, tanggal 8 November 1960 melawan Perkumpulan Nahdlatul Wathan Pimpinan M. Zainul Majdi,” ungkapnya.

Dia juga menjelaskan, putusan MA pada tanggal 7 April 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap telah membatalkan Keputusan Menkumham Nomor: AHU-00297.60.10.2014 tentang Pengurus dan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan, di mana di dalam susunan organisasi Ketua Umum dijabat oleh TGB Majdi.

“Bagaimana mungkin Kemenkumham menerbitkan SK PengesahanPengurus Nahdlatul Wathan dengan Ketua Dewan Tanfidziah (Ketua Umum PBNW) atas M. Zainul Majdi, padahal TGB Majdi bukan siapa-siapa dalam perkumpulan,” katanya.

NW sendiri telah melayangkan somasi atas SK yang diterbitkan Kemenkumham. Somasi tersebut mendesak pembatalan SK tersebut dalam waktu 3×24 jam sejak dilayangkan pada 10 September 2019, beberapa saat setelah diterbitkan SK tersebut.

Ihwan mengungkapkan, sejak 2016 akses perkumpulan NW dalam kondisi terblokir karena perkara-perkara yang disengketakan, sehingga tidak dapat mengakses SABH untuk mencatat Hasil Muktamar XIV.

“Sehingga kami mengajukan surat Nomor: 037-A/PBNW-XIV/VIII/2019. Namun, sebelum kami dapat melakukan pencatatan Pengesahan Kepengurusan PBNW Hasil Muktamar XIV karena permohonan buka blokir sedang berproses, ternyata Pihak TGB Majdi telah lebih dulu dapat mencatatkan kepengurusan NW yang tidak jelas asal usulnya melalui SK Nomor: AHU-0000810.AH.01.08.Tahun 2019,” terangnya.

Selain itu ditambahkan oleh Ihwan yang meminta Kemenkumham memeriksa notaris Hamzan Wahyudi, karena menjalankan jabatannya secara tidak cermat.

“Kami juga meminta Kemenkumham memeriksa notaris Hamzan Wahyudi, karena menjalankan jabatannya secara tidak cermat dan hati-hati. Sebab peristiwa serupa telah terjadi pada tahun 2014, di mana akses SABH ke AHU Online juga dilakukan oleh notaris Hamzan Wahyudi,” tegasnya.

Sekretaris PW NW NTB, Samsu Rijal, mempertanyakan pula bagaimana mungkin TGB M Zainul Majdi melalui notaris Hamzan Wahyudi dapat membuka blokir akses SABH Perkumpulan NW yang secara ketentuan peraturan perundang-undangan ada di bawah kendali Kemenkumham.

“Apakah Zainul Majdi punya kunci khusus sehingga bisa membuka akses blokir SABH yang sesungguhnya menjadi kewenangan penuh Menkumham,” katanya.

Aparat kepolisian Polres Mataram dan Polda NTB menjaga ketat jalannya aksi jamaah NW di depan Kantor Wilayah Kemenkumham NTB

Sementara itu untuk menjaga jalannya aksi yang digelar oleh Jamaah NW tersebut mendapat pengawalan dari pihak kepolisian baik dari Polres Mataram maupun Polda NTB.

Dimana ratusan personil kepolisian disiagakan di kantor Kanwil Kumham ataupun dijalan raya baik yang menggunakan peralatan tameng maupun yang tidak.

Bahkan massa aksi berjanji akan tetap bertahan di kantor Kanwil Kumham NTB hingga apa yang menjadi tuntutan jamaah di kabulkan. (mn-07)