Pilkades Serentak 2019 Lombok Utara

ilustrasi: istimewa

Oleh: Sarjono (Warga Lombok Utara)

Saban waktu tungkus lumus dinanti akhirnya Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2019 di Kabupaten Lombok Utara (KLU) digelar Kamis, 21 Nopember 2019. Dari tahapan pendaftaran terdapat beberapa kekurangan, tetapi secara umum seluruh tahapan berlangsung dengan baik. Kita semua tentu berharap sampai dengan pelantikan kepala desa nanti suasana damai dan kondusif ini terus terjaga.

Sebagai lanjutan dari momen elektoral yang rutin, pilkades kali ini berlangsung dalam dua isu utama. Pertama, dalam hal politik kekuasaan tingkat kabupaten, pilkades kali ini dapat dimaknai korelatif dengan hajatan politik tingkat daerah, yaitu arena pemanasan menjelang hajatan besar pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Kedua, dalam hal politik kekuasaan area desa, pilkades kali ini pun masih ditandai oleh pesimisme mengenai apakah kepala desa yang terpilih nantinya benar-benar bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa sebagaimana yang diharapkan.

Cairnya Dinamika

Torehan lumus pikiran ini tentu tidak bermaksud mendegradasi pentingnya pilkada KLU tahun depan. Disadari memang terdapat perbedaan iklim antara pilkades dan pilkada, akan tetapi aroma persaingan itu tetap bisa dirasakan, hanya berbeda derajatnya. Menariiknya, pada hajatan demokrasi desa kali ini derajat persaingan antarkekuatan politik daerah sangat bervariasi di hampir semua desa di KLU. Jika kita mengacu pada posisi dukungan elit daetah kepada kandidat atau dalam hal pem-back up-an, maka fragmentasi di desa ternyata tidak selalu mencerminkan korelasi simetrikal.

Peta dukungan para elit terhadap kandidat menunjukkan fenomena lama yang tidak selalu mencerminkan apa yang terjadi di tingkat daerah. Pada satu sisi hal itu merupakan cerminan cairnya dinamika support antarelit. Sedangkan di sisi lain itu juga merupakan tanda dari otonomi opinion leader pengurus terhadap tokoh-tokoh di tingkat akar rumput di masing-masing kampung.

Cairnya dinamika ini disebabkan oleh setidaknya dua hal. Pertama, konteks politik desa tidak selalu sama dengan konteks politik daerah, dan kepentingan aktor-aktor politik di desa juga tidak selalu sejalan dengan kepentingan aktor-aktor politik di tingkat daerah. Lagi pula, yang bertarung di lapangan adalah mesin faksi pendukung level desa dan dusun.

Sebagai sebuah pemanasan, hasil akhir bukan satu-satunya pengukuran yang akan dilakukan oleh elit. Variabel lain juga sangat penting disamping hasil akhir pilkades adalah sejauh mana efektivitas para elit (tim sukses) dalam mendorong elektabilitas calon. Untuk mengukurnya biasanya nanti akan dilihat seberapa besar pemilih di tempat domisili elit yang pengorbit memilih calon yang diusungnya.

Secara detail pengukuran juga bisa dilihat dari sejauhmana keberhasilan para elit dalam mengalokasikan sumber daya terbesarnya untuk mempromosikan calon di suatu dusun, bagaimana pata elit berhasil merekrut opinion leader dan tokoh-tokoh sosial. Dari itu kita mendapatkan gambaran operasi pilkada nanti.

Kepentingan Rakyat

Isu kedua yang juga tidak kalah penting dalam pilkades adalah sejauhmana kepala desa yang terpilih nanti bisa membawa perbaikan pada kehidupan rakyat dan kemajuan desa. Terlebih desa-desa di bumi Tioq Tata Tunaq sebagian besar luluh lantah akibat dikoyak gempa bumi setahun lalu menimbulkan keraguan mengenai hal tersebut. Bisa ditebak penyebabnya. Pertama, efektivitas pilkades (langsung) belum teruji benar dalam sistem demokrasi di desa. Kedua, alih-alih membawa kesejahteraan dan kemajuan, pilkades justru kerap memunculkan kasus-kasus abuse of power dan dampak negatif lainnya dalam alam demokrasi di desa.

Efektivitas pilkades sebetulnya termasuk ukuran yang rumit. Jika parameter efektivitas itu adalah pertumbuhan ekonomi, peningkatan tingkat kesejahteraan dan aspek-aspek sosial ekonomi lainnya, maka faktor-faktornya sebenarnya sangat banyak, bukan hanya pilkades itu sendiri. Kepala desa sebetulnya kepanjangan tangan pemerintah daerah. Kekuasaannya ada karena selain mendapatkan mandat dari rakyat daerah yang memilih, sebenarnya kepada desa juga mendapatkan mandat dari pemerintah daerah. Konsekuensinya adalah pengaruh kekuasaan daerah juga masih cukup besar.

Hal ini setidaknya tercermin dari politik anggaran dan belanja. Pemerintah daerah yang memegang otoritas anggaran (ADD) punya kuasa besar untuk menentukan berapa besar APBDes di desa berikut mekanisme alokasinya yang diatur melalui Perkada. Pemerintah daerah setiap tahun meneliti dan menyetujui alokasi APBDes. Artinya, kebijakan anggaran dan belanja desa sebagai modal menyejahterakan rakyat dan memajukan desa sebenarnya bergantung pula pada daerah.

Sedangkan dampak-dampak negatif pilkades sudah sangat banyak disinggung. Ada dampak politik di mana muncul politik kartel dan munculnya “segelintir orang pengelola” program di desa. Dampak negatif tersebut bagi sebagian kalangan menjadi justifikasi adanya dugaan bahwa sebenarnya derajat manfaat pilkades sesungguhnya tidak begitu besar.

Namun demikian, kondisi saat ini membawa konsekuensi logis dari penataan institusional yang terus dilakukan. Inilah rel yang memang harus dilalui dalam membangun demokrasi. Tidak ada jalan yang mudah, tetapi juga bukan tidak mungkin untuk diperbaiki. Upaya-upaya perbaikan dalam bidang kepemiluan ini terus berjalan, seiring dengan perbaikan institusional lain.

Dalam bidang sosial misalnya, penataan kondisi masyarakat juga terus dilakukan dengan berbagai cara. Pun dalam bidang keuangan berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas keuangan institusi maupun keuangan pribadi kepala desa.

Pada tataran ideal, kita perlu optimistis dengan pilkades serentak ini. Sebagai sebuah momentum politik desa, amat wajar jika kali ini diikuti oleh ingar-bingar persaingan dan segala atributnya. Sebagai sebuah proses menuju kesejahteraan, kita juga perlu meyakini meskipun cara ini bukan jalan mudah, tetapi merupakan jalan terbaik untuk mewujudkan demokrasi yang esensial. Siapa pun yang terpilih bisa mendekatkan kita pada harapan yang mereka janjikan.