Investasi Membangun Daerah Melalui Kemitraan BUMD dan UMKM

Oleh: Juanka Juliantrop, SIP, M.Si (Mantan Pendamping Kewirausahaan Kabupaten Lombok Utara)

Menilik praktek pembangunan di daerah berkembang seperti Lombok Utara harus diarahkan untuk upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi melalui usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam rangka mengeskalasi perekonomian masyarakat terlebih pascagempa 2018 lalu melalui gagasan, terobosan dan strategi yang tepat agar pengelolaan wirausaha UMKM lokal berbasis budaya dapat beradaptasi dengan pesatnya perkembangan industri dewasa ini. Diantara upaya yang bisa diterapkan dengan pengembangan usaha kecil dan menengah berbasis nilai-nilai budaya lokal melalui wadah badan usaha milik daerah (BUMD) guna menciptakan masyarakat sejahtera yang berbudaya.

Tulisan ini ingin menawarkan formulasi investasi membangun daerah melalui strategi pengembangan perekonomian lokal dengan sinergi BUMD dan UMKM dengan kemitraan mutualistik berpola inti plasma, suatu kerjasama dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan untuk memberikan manfaat lebih antarpihak sehingga tercapai tujuan secara optimal. Pola kemitraan inti plasma mencermin adanya komitmen kerjasama pengelolaan UMKM di bawah naungan perusahaan daerah selaku pembina guna penciptaan lapangan kerja maupun pengurangan kemiskinan masyarakat.

Mengembangkan kewirausahaan dengan mengelola wirausaha UMKM di daerah ini memang memungkinkan, lantaran punya banyak potensi lokal untuk dikembangkan menjadi produk-produk industri yang potensial marketable. Berpotensi menjadi produk yang unik, menarik, dan khas apabila diracik dan dikemas sedemikian rupa dengan kreatif dan inovatif bahkan dapat menjadi daya tarik dan aksesoris wisata yang estetis. Namun potensi yang ada tidak dapat begitu saja memberi nilai tambah bagi sektor perekonomian daerah tanpa diwirausahakan melalui kemitraan multipihak.

Secara empiris, gagasan pengembangan kewirausahaan melalui pembinaan oleh perusahaan daerah adalah langkah konkrit pengusahaan potensi usaha kecil menengah berbasis potensi lokal untuk menumbuhkan perekonomian daerah. Kemitraan menjadi suatu strategi yang perlu diterapkan dengan pembinaan melalui sinergi kemitraan mutualistik pola inti plasma antara BUMD dan UMKM.

Penumbuhan perekonomian daerah dengan kemitraan BUMD dan UMKM memerlukan sinergi antara tiga aktor baik pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dalam kemitraan, hubungan antara tiga aktor ini berada dalam posisi sejajar dan saling kontrol. Penguatan peran ketiga aktor ini pada prinsipnya adalah kunci keberhasilan dalam mewujudkan good governance. Mendukung implementasi good governance ini, pemerintah perlu melakukan metamorfosa dunia bisnis dengan mengenalkan konsep good corporate governance (GCG). Dengan penerapkan konsep GCG dalam manajerial BUMD diharapkan tercapai keseimbangan di antara kekuatan pelaku usaha dan perusahaan dalam menjaga eksistensi usaha dan pertanggung jawaban terhadap stakeholder.

Dalam penerapan GCG sebagai suatu sistem, berfungsi mengarahkan serta mengendalikan perusahaan dengan tujuan agar tercapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjamin kelangsungan eksistensi dan pertanggungjawaban kepada stakeholder. Hal ini berkaitan dengan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham maupun pegiat UMKM itu sendiri.

Pola kemitraan inti plasma menghendaki manajerial dan strategi bisnis dilakukan secara sinergis-simetris para pihak dalam jangka waktu tertentu untuk meraih profit dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Terlebih saat ini, kita hidup di era dengan persaingan usaha yang ketat sehingga dikhawatirkan akan banyak terjadi pelanggaran etika. Maka, diperlukan suatu tata kelola perusahaan yang baik sebagai pedoman bagi dunia usaha termasuk para pelaku kewirausahaan agar usahanya dapat berjalan lebih baik sekaligus bertanggung jawab.

Oleh karena itu penting menerapkan GCG melalui implementasi dengan prinsip kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan prinsip good corporate governance. Perusahaan kemudian mesti mengatensi kepentingan stakeholders, menciptakan nilai tambah, dan menjaga hubungan yang harmonis dengan pelaku UMKM sebagai mitra binaan.

Dalam pelaksanaan kemitraan juga penting diatensi kesepakatan terkait hak dan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak selama menjalankan kolaborasi kemitraan, baik BUMD sebagai pembina maupun pelaku UMKM sebagai mitra binaan agar program kemitraan dapat berlangsung dengan baik serta dapat memberikan manfaat lebih bagi kedua belah pihak atas dasar kesepakatan bersama dan rasa saling membutuhkan guna terciptanya kesejahteraan bersama dan diperoleh hasil yang mutualis.

4 Langkah Kemitraan

Paling tidak langkah-langkah berikut mesti dilakukan dalam kemitraan pola inti plasma oleh BUMD dalam pembinaan UMKM.

Pertama, pendampingan dan pembinaan sumber daya manusia pegiat UMKM. Berdasarkan pengamatan lapangan, sudah banyak kelompok UMKM yang terbentuk hingga saat ini tapi sayangnya sekadar memenuhi syarat administratif untuk memperoleh bantuan modal dari pemerintah. Bahkan di antaranya ada yang terkesan tanpa orientasi untuk keberlangsungan usaha ke depan. Maka, pembinaan pelaku usaha kecil menengah secara terorganisir dari pemerintah dan perusda demi peningkatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM.

Kedua, memaksimalkan fungsi pasar UMKM sebagai infrastruktur pendukung. Keberadaan pasar UMKM diharapkan menampung berbagai jenis produk usaha kecil menengah. Promosi dan pemasaran produk-produk UKM ke tingkat regional, nasional dan global.

Ketiga, pengembangan kewirausahaan berbasis UMKM mesti selaras dengan perlindungan budaya lokal secara berkesinambungan. Mengingat Lombok Utara memiliki banyak warisan budaya yang beragam sehingga perlunya gerakan masif di tengah masyarakat. Kita mesti belajar dari cermin pengalaman Bali dan Yogyakarta. Masyarakatnya memperoleh penghasilan dari penjualan kerajinan tangan dan pentas seni budaya.

Keempat, pengembangan kewirausahaan UMKM perlu pemikiran, gagasan, strategi dan pengalaman empiris terkait cara-cara praktis pengelolaan usaha sebagai solusi kongkrit fakta yang ada, selain berkaca dar cermin pengalaman daerah-daerah lain yang berhasil mengembangkan kewirausahaan UMKM. Bahwa hambatan pengelolaan kewirausahaan di Kabupaten Lombok Utara tentunya berbeda dengan daerah-daerah lain.