Nelayan Zona Utara Minta KJA dan Fasilitas Penambatan Perahu

MATARAMnews – Sejumlah nelayan yang berada di zona Utara yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pesisir Indonesia (AMAPI) hearing ke Pemerintah Kota Mataram. Rombongan AMAPI diterima langsung oleh  Wakil Walikota H. Mohan Roliskana, didampingi Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Ir. Mazhurriyadi serta camat lurah setempat di ruang kenari lingkup kantor walikota (10/10/2011).

{xtypo_info}FOTO: H. Mohan Roliskana, Wakil Walikota Mataram dan AMAPI saat hearing bersama di ruang Kenari lingkup Kantor Walikota Mataram{/xtypo_info}

Dalam hearing itu, Ketua AMAPI Kota Mataram Musdah menyampaikan aspirasinya agar Pemkot Mataram dapat menyediakan Keramba Jaring Apung (KJA) dan rumput laut untuk masyarakat nelayan di zona Selatan. Hal itu bertujuan agar nelayan memiliki mata pencarian pada saat musim angin barat ketika nelayan tidak dapat melaut.

Selain itu AMAPI juga meminta Pemkot Mataram memfasilitasi tempat penambatan perahu pada saat musim gelombang pasang, sebab ketika gelombang pasang terjadi nelayan kesulitan menambatkan perahu ditepat semula.  Sehingga hampir semua nelayan di kawasan Ampenan menambatkan perahu di kawasan Senggigi. Namun sering kali terjadi  kesalah pahaman, dan berakibat pada ‘pembuangan’ perahu nelayan Kota Mataram oleh warga setempat.  “Sudah ada 18 perahu yang ‘dibuang’ karena tidak diijinkan menambatkan perahu di sana. Oleh karena itu kami berharap Pemkot bisa memberikan solusi,” katanya.

Menanggapi hal itu, Wakil Walikota  H. Mohan Roliskana menyampaikan bahwa pembuatan KJA dan rumput laut di zona Utara memang sudah dianggarkan di ABT 2011, tetapi masih dilakukan pengkajian terkait dengan lokasi yang cocok, agar tidak mengganggu arus lalulitas nelayan. “Perangkat KJA dan rumput laut sudah dipesan. Jika di zona Utara berhasi  maka akan ada penambahan pada zona Selatan juga. Program KJA dan rumput laut di pesisir pantai Ampenan cukup bagus, namun terus dilakukan pengkajian agar tidak mengganggu arus lalulintas nelayan,” jelasnya.

Sementara terkait dengan tempat penambatan perahu, Wakil Walikota meminta waktu kepada AMAPI sebab ada beberapa solusi. Solusi jangka pendeknya adalah harus melakukan komunikasi langsung dengan Bupati Lombok Barat, agar nelayan Kota Mataram diijinkan menambatkan perahunya pada saat terjadi gelombang pasang. “Sedangkan jangka panjang, melakukan pengerukan pada muara Kali Janggkuk dan pembutan jety yang tentunya waktu lama dan anggaran yang tidak sedikit,” terangnya.

(Rilis Humas Pemkot Mataram: Nir/Foto Yudi)

Bagikan :