Dilantik Jadi Wapres, KH Ma’ruf Amin Diminta Mundur dari Ketum MUI

Mataram, MN – Ketua Umum (Ketum) Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin yang juga sebagai wakil presiden terpilih periode 2019-2024 diminta untuk mundur setelah nanti dilantik.

Seperti yang diungkapkan oleh Ketua MUI Bidang Informasi dan Komunikasi, Masduki Baidowi bahwa tidak menampik adanya desakan sejumlah daerah diarena Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V di NTB untuk meminta Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin mundur dari jabatannya pasca dilantik menjadi Wakil Presiden RI pada 20 Oktober 2019.

“Memang ada desakan agar KH Ma’ruf Amin mundur setelah dilantik sebagai Wapres, tapi kembali lagi itu tergantung kehendak daerah,” ujarnya di Mataram, Kamis (10/10/2019) malam.

Menurutnya bahwa jika merujuk periodesasi masa jabatan, KH Ma’ruf Amin baru bisa meletakkan jabatan sebagai Ketua Umum MUI pada 2020, namun karena dilantik sebagai Wakil Presiden maka otomatis jabatan sebagai Ketua MUI bisa langsung mundur.

“Kalau mengikuti aturan organisasi bisa selesai pada saat pelantikan. Nanti bisa saja tunjuk Pelaksana Tugas (Plt) atau seperti apa. Tapi kembali lagi semua itu tergantung perkembangan di daerah karena intinya MUI itu musyawarah mufakat,” jelas Masduki Baidowi.

Namun di dalam Rakernas yang digelar di NTB tidak ada agenda pembahasan pergantian posisi Ketua MUI dan sifatnya akan membahas program-program kerja MUI ke depan.

Sebab, forum tertinggi membahas pergantian posisi Ketua Umum ada di Musyawarah Nasional (Munas).

Masduki menegaskan persoalan pergantian posisi Ketua Umum MUI tergantung dinamika yang terjadi di daerah. Karena kalau mengikuti aturan Munas baru akan dilaksanakan antara bulan Agustus atau Oktober 2020.

“Kalau melihat masa jabatan KH Ma’ruf saat ini sudah berjalan 4,5 tahun. Tapi sekali lagi itu semua tergantung aspirasi daerah, bisa saja non aktif sebagai ketua hingga nanti dipertangungjawabkan di Munas,” pungkasnya. (mn-07)

Komentar