Lombok Tengah, MN – DPRD Lombok Tengah menggelar sidang paripurna penyampaian nota keuangan dan rancangan APBD tahun 2020 yang disampaikan oleh pemerintah daerah melalui Wakil Bupati Loteng HL. Pathul Bahri. Sidang di gelar di ruang rapat paripurna gedung DPRD Loteng pada Senin (4/11).

H. Lalu Pathul Bahri, S.IP mengatakan Penyampaian nota Keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada DPRD ini untuk dibahas secara bersama-sama karena merupakan salah satu rangkaian atau tahapan yang harus dilalui dalam proses perencanaan dan penganggaran, sehingga APBD dapat ditetapkan secara tepat waktu yaitu paling lambat akhir bulan Desember 2019.

“Sidang paripurna penyampaian nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada DPRD merupakan hal yang wajib di bahas sebelum akhir Desember 2019 untuk bersama-sama menyetujui,” kata Pathul.

Adapun tema pembangunan pada tahun 2020 mendatang adalah “Pembangunan Sumber Daya Manusia untuk Mewujudkan Masyarakat Sejahtera dan Bermutu”. Perumusan tema pembangunan tersebut dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja daerah, proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah, serta mengacu dan memperhatikan konsistensi antara kebijakan pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Lombok Tengah.

Dijelaskan, tema pembangunan tersebut tersusun dalam 5 (lima) prioritas pembangunan, yaitu mempercepat pengurangan kemiskinan, percepatan peningkatan IPM, penguatan struktur ekonomi, peningkatan kualitas infrastruktur, lingkungan hidup dan peningkatan kualitas penyelenggaraan.

“Prioritas pembangunan daerah yang telah tersusun tersebut, menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh OPD lingkup pemerintah Loteng dalam menjalankan program dan kegiatan tahun anggaran 2020,” ujarnya.

Rancangan APBD tahun anggaran 2020 disusun dengan mempedomani KUA-PPAS tahun anggaran 2020 hasil kesepakatan antara pemerintah Loteng dengan DPRD Loteng, serta telah dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap rincian alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) tahun anggaran 2020. Berdasarkan informasi resmi yang telah dikeluarkan oleh kementerian Keuangan Republik Indonesia pasca pengesahan APBN tahun anggaran 2020. Penyesuaian tersebut mengacu pada ketentuan peraturan menteri Dalam Negeri nomor 33 tahun 2019, tentang Pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 serta hasil konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi.

“Oleh sebab itu, gambaran umum rancangan APBD tahun anggaran 2020. Penganggaran pendapatan daerah pada rancangan (APBD) tahun anggaran 2020 secara total ditargetkan sebesar Rp 2.287.971.117.690,00 meliputi, pendapatan asli daerah sebesar Rp 216.587.480.000,00 atau meningkat sebesar Rp 17.093.239.000,00 dari target pada APBD tahun anggaran 2019 yaitu sebesar Rp 199.494.241.000,00,” papar Pathul.

Dijabarkan Penetapan target PAD pada rancangan APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp 216.587.480.000,00 merupakan target yang realistis didasarkan pada perhitungan potensi, dengan mempertimbangkan capaian pada tahun-tahun anggaran sebelumnya, sehingga diharapkan dapat tercapai realisasi penerimaannya mencapai 100 persen, yaitu dengan melakukan beberapa kebijakan dan program kerja yang mendorong keberhasilan dalam upaya intensifikasi pemungutan terutama pada pencapaian target pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi daerah, serta melakukan upaya-upaya yang lebih fokus dan intensif dalam pencapaian target pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah.

Kemudian, target pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan pada rancangan APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp 1.640.814.171.000,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp 76.035.002.000,00 dibandingkan target APBD tahun anggaran 2019 yaitu sebesar Rp 1.564.779.169.000,00. Peningkatan target dana perimbangan tersebut, bersumber dari bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak meningkat sebesar Rp 1.591.374.000,00, dana alokasi umum meningkat sebesar Rp 20.746.611.000,00 dan dana alokasi khusus meningkat sebesar Rp 53.697.017.000,00.

Sementara, target lain-lain pendapatan daerah yang sah pada rancangan APBD tahun anggaran 2020, ditargetkan sebesar Rp 430.569.466.690,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp 42.155.750.581,00.

Jika dibandingkan dengan besaran target pada APBD tahun anggaran 2019 yaitu sebesar Rp 388.413.716.109,00. Kenaikan target lain-lain pendapatan daerah yang sah terutama bersumber dari dana bagi hasil pajak Provinsi meningkat sebesar Rp 3.319.679.581,00. Dana insentif daerah meningkat sebesar Rp 12.771.221.000,00, dana desa meningkat sebesar Rp 16.037.469.000,00 dan pendapatan sumbangan pihak ketiga meningkat sebesar Rp 27.381.000,00.

Selanjutnya rencana anggaran belanja daerah pada rancangan APBD Loteng tahun anggaran 2020, yakni pagu anggaran belanja daerah Loteng pada rancangan APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp 2.277.948.626.131,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp 44.802.500.022,00, dibandingkan dengan pagu anggaran belanja daerah pada APBD tahun anggaran 2019, yaitu sebesar Rp 2.232.646.126.109,00.

Begitu pula, penganggaran belanja daerah pada rancangan APBD tahun anggaran 2020, meliputi belanja tidak langsung sebesar Rp 1.284.189.422.900,00 dan belanja langsung sebesar Rp 993.759.203.231,00. Belanja tidak langsung terdistribusi ke dalam beberapa jenis antara lain, belanja pegawai sebesar Rp 850.390.538.723,00, sebagian besar diarahkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNSD, pembayaran gaji Bupati dan Wakil Bupati, penghasilan DPRD termasuk penyediaan penganggaran pemberian gaji ke-13, dan tunjangan hari raya, serta pengalokasian DAU tambahan untuk bantuan pendanaan penggajian bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Belanja bunga dianggarkan sebesar Rp 4.767.062.477,00 yang diarahkan untuk pembayaran bunga atas pinjaman daerah kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Belanja hibah sebesar Rp 88.279.746.000,00), yang diarahkan untuk memenuhi permohonan dukungan pendanaan yang diusulkan oleh badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan yang ada di wilayah Loteng, pendanaan kegiatan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 oleh KPUD Loteng, pendanaan kegiatan pengawasan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 oleh Bawaslu Loteng, pendanaan kegiatan pengamanan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 dan pengamanan pemilihan kepala desa kepada Polres dan Kodim, serta pengalokasian DAK non fisik yang diarahkan untuk belanja operasional PAUD swasta dan belanja operasional pendidikan kesetaraan. Belanja bantuan sosial sebesar Rp 1.048.691.000,00, belanja bagi hasil sebesar Rp 10.327.147.000,00), belanja bantuan keuangan diarahkan untuk bantuan keuangan kepada pemerintahan desa dan partai politik sebesar Rp 328.376.237.700,00 dan belanja tidak terduga sebesar Rp 1.000.000.000,00 yang dipersiapkan sebagai langkah antisipasi kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, serta kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada tahun anggaran 2020.

Sedangkan, belanja langsung sebesar Rp 993.759.203.231,00), antara lain diarahkan untuk peningkatan infrastruktur, peningkatan kualitas dan kemudahan akses pelayanan dasar pendidikan, pelayanan dasar kesehatan, pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat, pelayanan perizinan, mendukung upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas, pengembangan dan pemasaran produk unggulan daerah, dukungan terhadap pariwisata, serta berbagai prioritas lainnya dalam rangka mendukung capaian target berbagai program yang tertuang dalam RPJMD Loteng tahun 2016 – 2021.

“Berdasarkan besaran rencana anggaran pendapatan dan rencana anggaran belanja Daerah pada rancangan APBD tahun 2020 yang telah saya sampaikan, maka terdapat selisih surplus sebesar Rp 10.022.491.559,00,” terang Pathul.

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah pada rancangan APBD sebesar Rp 11.977.508.441,00 dan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah pada rancangan APBD sebesar Rp 22.000.000.000,00 diarahkan untuk pembayaran angsuran pokok utang atas pinjaman daerah pada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Selisih antara rencana penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaraan pembiayaan daerah, menyebabkan pembiayaan netto sebesar Rp 10.022.491.559,00. Selanjutnya angka surplus anggaran sebesar Rp 10.022.491.559,00 dan angka pembiayaan netto sebesar Rp 10.022.491.559,00, menjadikan struktur rancangan APBD Loteng tahun anggaran 2020 dalam posisi berimbang atau sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (silpa) bernilai sebesar nol rupiah.

“Apabila terjadi perubahan kebijakan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi NTB setelah nota keuangan rancangan APBD tahun anggaran 2020 ini disampaikan kepada DPRD, maka pemerintah daerah dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian tentu mengacu pada ketentuan yang ada,” tutup Pathu. (mn-08)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini