Oleh: Sarjono (Warga Lombok Utara)

Dari aspek topografisnya, Lombok Utara termasuk salah satu wilayah kepulauan di NTB dengan luas daratan lebih dari 809 km² dan luas perairannya mencapai 509 km² didukung garis pantai membentang dari ujung barat hingga ujung timur bumi Tioq Tata Tunaq. Panjangnya garis pantai menunjukkan daerah ini memiliki sumber daya pesisir yang potensial seperti sumber daya hayati misalnya mangrove (hutan bakau), perikanan, dan terumbu karang.

Lombok Utara juga memiliki zona pesisir yang cukup baik sebagai tempat hidup ekosistem mangrove. Dengan zonasi pesisir seperti ini perlu adanya inisiasi gerakan bersama penanaman mangrove di sepanjang pantai mulai dari pesisir Pemenang hingga pesisir Bayan. Menggugah kesadaran dan kepedulian kolektif kita terkait faedah mangrove bagi kehidupan generasi mendatang, pasalnya mangrove mempunyai faedah multiguna. Di antaranya mengerjakan hutan di daratan, di samping memiliki sisi keistimewaan lain lantaran posisinya yang cocok hidup di zona pencampuran antara daratan dan lautan. Jenis flora dan fauna yang dimiliki boleh jadi beragam berkat perpaduan antarjenis ekosistem di kedua zonasi tersebut.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem yang terdiri dari sumber daya alam hayati yang terkait pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lain tidak dapat dipilah. Mangrove lebih relevan mengarah ke konteks masyarakat tumbuh-tumbuhan (komunitas hidronase) dari beberapa spesies. Ciri mencolok dari tumbuhan ini warnanya selalu hijau lantaran terdiri dari beragam campuran serta banyak mengandung akar napas (pneumatophores).

Menurut R. Atmawidjaya (1986) mangrove adalah vegetasi yang tumbuh di antara garis pasang surut, tetapi juga tumbuh di pantai karang, yaitu pada koral mati yang di atasnya ditimbuni selapis tipis pasir atau ditimbuni lumpur, karena itu hutan bakau juga dikenal dengan hutan pantai (hutan pasang surut).

Hutan bakau kerap dianggap ekosistem yang lain dan memiliki ciri khas tersendiri, dari segi ekosistem, formasi tumbuhan serta faktor edafisnya maupun memiliki kekayaan yang tak ternilai harganya. Nilai fisik hutan bakau misalnya, didatangkan dari jenis pepohonan, hewan, tanaman lain yang bisa diambil kayunya, daging, buah-buahan hingga dedaunan yang berkhasiat untuk kesehatan, bahan makanan untuk manusia dan pakan untuk ternak. Sayangnya pengelolaan mangrove di bumi Tioq Tata Tunaq hingga kini belum mendapat tempat di hati segenap lapisan masyarakat sehingga perlu digagas gerakan bersama terkait dengan penanamannya untuk menjadi kepedulian bersama semua unsur secara totalitas.

Dalam skala nasional, Setyawan, et al (2003a), mengungkap penurunan luasan hutan bakau lantaran aktivitas reklamasi pembangunan tambak udang, garam, ikan, penebangan hutan, penambangan, pencemaran, pembendungan sungai, dan pertanian maupun tumpahan minyak alam. Hal ini menjadi faktor pendorong terjadinya perpindahan laut maupun erosi pantai, dan menurunkan produktivitas lintas pantai. Kerusakan ekosistem hutan bakau di pesisir Pulau Lombok termasuk di pesisir wilayah Lombok Utara kian cepat berlangsung seiring bertambahnya usaha-usaha peningkatan yang lebih mengarah ke daerah pantai. Perubahan-perubahan yang dilakukan terhadap kawasan pesisir tidak pelak telah menghasilkan timbulnya areal penanaman mangrove sehingga areal-areal mangrove banyak yang tidak dilakukan lagi sebagaimana mestinya. Kerusakan ini sedikit banyak disebabkan tekanan manusia dalam memanfaatkan dan membabat mangrove untuk usaha pertambakan, pertanian, pemukiman, dan tempat rekreasi, serta sebagian besarnya lantaran bencana alam seperti banjir, kekeringan, tsunami dan serangan hama penyakit.

Bilamana kegiatan pembangunan terus dilakukan tanpa mengatensi konsep kesinambungan dan keberlanjutan berarti Lombok Utara menyetujui kehilangan hutan mangrove yang masih amat sedikit. Dalam kaitan ini, diperlukan sebuah konsep pengelolaan yang bisa menjamin keberlanjutan hutan mangrove sehingga pada masa mendatang generasi kita bisa menikmati jasa lingkungan hutan bakau.

Pendekatan pengelolaan hutan mangrove berkelanjutan (PHMB) untuk konsep pembangunan berkelanjutan, sebagai mana termuat di dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengamanatkan upaya menciptakan kesadaran dan terencana yang menggabungkan pengelolaan ekologi, ekonomi, dan sosial yang mendorong pengembangan strategi pembangunan guna mengamankan keutuhan lingkungan hidup dengan keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan kualitas hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Dalam konteks ini, pemerintah pernah merilis data bahwa lebih dari 50 % hutan mangrove Indonesia dalam keadaan rusak dan telah berdampak merosotnya biodiversitas dan jasa lingkungan ekosistem mangrove akibat perubahan fungsi lahan sehingga mengakibatkan meningkatnya emisi.

Dari sisi sosial ekonomi, pengelolaan mangrove menjadi sulit dilakukan karena beberapa alasan, antara lain perbedaaan pemahaman tentang nilai dan fungsi ekosistem mangrove dan keberhasilan upaya-upaya rehabilitasi; partisipasi masyarakat lokal belum optimal; sebagian besar masyarakat yang berdomisili di sekitar ekosistem hutan mangrove tergolong miskin; kegiatan konversi ekosistem mangrove yang ramah lingkungan belum berkembang; dan pengelolaan hutan mangrove secara nasional saat ini masih ditujukan untuk rehabilitasi kawasan yang perlu dilakukan, pemulihan fungsi ekologisnya untuk menyediakan layanan lingkungan bagi masyarakat sekitar dan masyarakat yang berada di kawasan-kawasan tersebut.

Oleh karenanya, pengelolaan mangrove dan sumber daya kelautan berbasis masyarakat termasuk salah satu strategi nyata pengelolaan mangrove yang dapat meningkatkan efisiensi dan pengelolaan sumber daya alam dan ekosistem hutan bakau. Strategi ini juga dapat membawa efek positif secara ekologis dan sosial. Mengelola sumber daya alam, khususnya sumber daya kelautan berbasis komunitas lokal, tepat untuk diterapkan di Lombok Utara, selain efeknya yang positif juga mempertimbangkan komunitas lokal di daerah ini yang memiliki keterikatan yang kuat dengan wilayahnya, sehingga pengelolaan yang dilakukan secara optimal dan semangkus-sangkil mungkin mesti diusahakan sejak saat ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Bukan hanya dari sistem ekologi saja tetapi juga sistem sosial.

Dalam konteks ini, pengembangan hutan mangrove dengan memperhatikan sistem ekologi dan sistem sosial kewargaan yang khas menjadi penting. Adanya perwakilan lokal di wilayah pesisir merupakan pilar masyarakat bahari. Peran mereka perlu didorong sebagai pengawas pesisir yang efektif, pengelola perikanan lokal didukung pengetahuan ekologi tradisional, serta mendorong tumbuhnya ekonomi wilayah pesisir.

Melibatkan masyarakat di daerah ini dalam pengelolaan mangrove penting diatensi lantaran dapat menjadi faktor keberhasilan dari pengelolaan itu sendiri. Contoh kasus kegiatan rehabilitasi hutan mangrove di Sulawesi Selatan dan Aceh terbukti berhasil menjaga ekosistem hutan mangrove dari pembabatan dan alih fungsi zona pesisir.

Pelibatan peran aktif masyarakat yang berdomisili di wilayah pesisir dalam pengembangan dan pengelolaan ekosistem mangrove di Lombok Utara adalah langkah strategis dan tepat. Kita juga perlu mempertimbangkan keberadaan pulau kecil (gili). Dengan investasi pengembangan konservasi ekosistem hutan mangrove berbasis masyarakat dengan pola keterpaduan ekologi, ekonomi, dan sosial sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai arti pentingnya perlindungan sumber daya laut sangat berarti bagi kehidupan kita baik untuk generasi saat ini maupun generasi mendatang. Tanpa adanya peran serta masyarakat dalam setiap kebijakan pemerintah, tujuan yang ditargetkan oleh kebijakan itu akan sulit dicapai. Mencegah kerusakan yang lebih parah terhadap sumber daya laut maka upaya menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan kebijakan tersebut perlu didorong secara kontinyu.

Terlebih lagi, pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan menganggap upaya pengelolaan ekosistem mangrove berbasis masyarakat dengan pendekatan integrasi ekologi, ekonomi, dan sosial telah menjadi bagian dari kebijakan nasional pengelolaan ekosistem mangrove guna mencapai target peningkatan pendapatan masyarakat dan mendukung pembangunan yang sedang dikelola dengan memperhatikan prinsip-prinsip di antarsnya dapat diakses oleh semua pihak untuk ditinjau ulang; mengakomodasi semua komitmen pemangku kepentingan dan dapat diterapkan secara partisipatif; disosialisasikan kepada masyarakat dan dikaji dalam perspektif ilmiah, serta dapat dipertanggung jawabkan; mampu mengubah komitmen lokal dan nasional terhadap ekosistem mangrove; memiliki kemampuan untuk menyerasikan kebijakan (pusat dan daerah) secara harmonis; tepat sasaran oleh para pihak, baik pemangku kepentingan sebagai masyarakat; serta memberikan manfaat sesuai dengan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat.

Faktor lain yang sekiranya juga penting diatensi untuk pengelolaan mangrove pada masa mendatang terkait dengan pengakuan terhadap masyarakat adat dan kearifan lokal yang melekat dalam kehidupan masyarakat kita. Pengakuan inj secara eksplisit tercantum dalam UU Nomor 32 tahun 2009, bahwa nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat perlu dihidupkan kembali untuk melindungi, memelihara dan mengelola lingkungan hidup secara lestari berlandaskan norma-norma bestari yang berkembang di masyarakat.

Pengelolaan mangrove secara holistikasi mesti dilakukan oleh generasi saat ini dan seluruh pemangku kepentingan. Pengelolaan tak hanya berorientasi pada dimensi ekologis akan tetapi perlu juga memperhatikan aspek sosial dan aspek ekonomi lataran menyangkut manusia yang hidup di sekitarnya yang tidak bisa dilepaskan dari kepentingan sosial dan ekonomi.

Bercermin dari pengalaman masa lalu bahwa kerusakan mangrove tidak dapat dihapus dari aktivitas masyarakat di sekitarnya. Pendekatan paradigma lama yang top down terbukti tidak berhasil, dan bahkan gagal sebagian besarnya lantaran tidak mempedulikan kesejahteraan komunitas masyarakat di sekitarnya. Jika masyarakat tidak sejahtera, maka hutan mangrove berhasil rusak lebih cepat dari perkiraan. Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam mengelola sekaligus menjaga mangrove, pemerintah daerah Lombok Utara melalui instansi kehutanan perlu mengembangkan pengelolaan mangrove berbasis masyarakat dengan pendekatan integrasi ekologi, ekonomi dan sosial sebagai strategi holistik pengelolaan mangrove. Konklusinya tata kelola mangrove di bumi Tioq Tata Tunaq mesti dilakukan dengan pendekatan integrasi tiga pilar konsep pembangunan berkelanjutan, yaitu dimensi ekonomi, ekologi dan dimensu sosial untuk memberi jaminan yang memerlukan mangrove untuk warisan bagi generasi mendatang dan semua generasi di bumi. Semoga.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini