Demokrasi Deliberatif dalam Musdes

SELAYAKNYA anak kecil yang sedang belajar berjalan, Lombok Utara juga tertatih-tatih mengikuti berbagai wacana baru yang sebelumnya asing bagi kita. Bisa dilihat dari upaya bagaimana kita mengejawantahkan demokrasi, masih sebatas prosedural dan abai terhadap hal-hal substansial apalagi yang esensial.

Demokrasi semata dimaknai sebagai sebuah metode kelembagaan, sehingga proses-proses demokrasi diukur dalam parameter “cara-cara suara didapatkan”. Artinya, demokrasi adalah proses dan cara untuk mendapatkan legitimasi publik, dalam hal ini, suara rakyat dalam Pemilu. Jangan heran jika pemilu, pilpres, pilkada hingga pilkades dianggap sebagai pencapaian brilian dari demokratisasi.

Dalam logika praktek demokrasi di daerah ini, dapat disebut “demokrasi” terbatas pada pemilu, parpol, parlemen, dan persoalan sejenisnya. Namun diskursus mengenai demokrasi di ruang-ruang informal belum menjadi domain dari “demokrasi”. Praktek demokrasi pun cenderung elitis dan bertumpu pada aktor utama kutub eksekutif dan legislatif.

Perlahan-lahan ruang partisipasi mulai ditumbuhkembangkan di daerah ini, di antaranya melalui musyawarah desa penyusunan rencana kerja pemerintah desa (Musdes RKP Desa), mengubah paradigma lama dalam rencana prioritas pembangunan desa/kebijakan publik di desa yang melulu “top down” menjadi “bottom up”.

Namun, kekecewaan publik juga mengemuka di beberapa desa. Musdes penyusunan RKP Desa sejatinya wahana untuk mengakomodir prioritas kebutuhan masyarakat desa melalui proses yang mengusung semangat participatory planning and budgeting. Nyatanya, kerap kali apa yang diusulkan oleh masyarakat dalam arena musdes RKP Desa tidak kunjung terealisasi dalam program yang nyata.

Walhasil, musdes RKP Desa tak ubahnya sebuah rutinitas tahunan semata demi menggugurkan kewajiban pemerintah desa (Pemdes). Menyedihkan lagi jika acaranya justru lebih menekankan pada aspek seremonial belaka dan terkesan terburu-buru ditandai adanya sambutan dari para pejabat publik. Padahal bukan itu esensi dari musdes. Lalu pertanyaan yang cukup menggelik, bagaimana seharusnya sisi lain demokrasi ditumbuhkembangkan ?

Menjawab pertanyaan di atas, secara sepontanitas ingatan penulis tertuju pada sosok seorang ilmuwan sosial kritis Madzhab Frankfurt generasi kedua berkebangsaan Jerman, Jurgen Habermas, menawarkan alternatif baru dalam berdemokrasi dengan perspektif lebih luas: “demokrasi deliberatif”. Habermas meyakini bahwa melalui tindakan komunikatif masyarakat modern dengan segala kompleksitasnya dapat diintegrasikan. Suatu tindakan yang mengarahkan diri pada konsensus.

Dalam konteks ini, Janette Hartz-Karp (2005) mengidentifikasi demokrasi deliberatif setidaknya membutuhkan tiga hal, yaitu pengaruh yang identik dengan kemampuan mempengaruhi kebijakan dan pembuatan keputusan; keterbukaan (inklusi), berkaitan dengan perwakilan penduduk, keterbukaan pandangan dan nilai-nilai yang beragam, serta peluang yang sama untuk berpartipasi; deliberasi, berkaitan dengan komunikasi terbuka, akses informasi, ruang untuk memahami dan membingkai ulang berbagai isu, saling menghormati, dan gerakan menuju konsensus (kolektif).

Keterlibatan warga untuk berpartisipasi merupakan inti dari demokrasi deliberatif. Sebagaimana pendapat Reiner Forst, esensi demokrasi deliberatif bukan fokus pada jumlah kehendak perseorangan dan juga bukanlah kehendak umum yang menjadi sumber legitimasi, melainkan proses pembentukan keputusan politis yang selalu terbuka terhadap revisi secara deliberatif dan diskursif-argumentatif. Dari sini, demokrasi deliberatif dapat kita pahami sebagai proseduralisme dalam hukum dan politik. Suatu proses perolehan legitimitas melalui diskursivitas.

Spirit dari pelaksanaan musdes RKP Desa semestinya sejalan dengan demokrasi deliberatif. Secara sederhana, demokrasi deliberatif ditandai dengan terbukanya ruang untuk curhat, usul, atau kritik bagi seluruh elemen dalam masyarakat, tanpa pandang bulu supaya segala hal sisi kemanusiaan dapat diserap oleh sistem politik-ekonomi atau ekonomi-politik.

Jika dilihat dari relasi antara pemerintah dan masyarakat, partisipasi dapat dibagi menjadi tiga model: partisipasi yang diundang (invited participation), partisipasi rakyat banyak dari bawah (popular participation) atau dapat disebut gerakan sosial dan permusyawaratan bersama (deliberative participation) antara pemerintah dan masyarakat.

Saat ini, musdes RKP Desa di sejumlah desa di Lombok Utara (termasuk Bentek) hanya dapat dikategorikan sebagai bentuk lain dari partisipasi yang diundang, yang diberlakukan oleh pemerintah desa, biasa disebut executive led articulation. Tidak salah jika sebagian kalangan menganggap musdes RKP Desa lebih pada mekanisme standar artikulasi, agregasi dan partisipasi dalam penentuan skala prioritas dari perencanaan pembangunan desa yang diambil oleh pemerintah desa melalui musdes RKP.

Idealnya, suatu saat nanti kita berharap dapat terbentuk sebuah bentuk baru dari permusyawaratan antara pemerintah desa dengan masyarakat yang benar-benar mencerminkan deliberative participation. Selain tetap mempertahankan invited participation, perlu juga dipikirkan bagaimana cara meningkatkan popular participation.

Partisipasi seperti ini hanya bisa terwujud pada warga masyarakat yang terdidik dan terorganisir sehingga mereka mempunyai kesadaran kritis dan kompetensi terhadap masalah-masalah publik. Ia bertumbuh dengan munculnya organisasi-organisasi masyarakat, berbagai komunitas, ruang-ruang publik yang semarak, jaringan sosial yang padat, media yang bebas dan kritis. Berbagai elemen masyarakat desa itu mengorganisir kepentingan mereka, melahap berbagai informasi publik yang terkait dengan kepentingan mereka, mempunyai peta masalah dan ide-ide alternatif untuk kebijakan, aktif mencermati dan merespons kebijakan publik, serta aktif melakukan watch dog terhadap lembaga-lembaga publik, dan sebagainya.

Pada saat popular participation sudah tumbuh subur, maka musdes dalam pelbagai hal kelak bermetamorfosa dari invited participation menjadi deliberative participation. Demokrasi deliberatif adalah sebuah asosiasi yang memiliki banyak urusan yang dikelola dengan deliberasi publik di antara para anggotanya, sekaligus sebuah asosiasi yang memiliki sejumlah anggota yang saling berbagi komitmen menyelesaikan masalah dan menentukan pilihan kolektif melalui dialog publik (Cohen, 1989).

Habermas dalam karya fenomenalnya, The Structural Transformation of the Public Sphere, telah meletakkan dasar-dasar demokrasi deliberatif. Setidaknya ada tiga argumen penting Habermas yang menyokong teorisasi yang dibangunnya berdasarkan narasi sosiologi-sejarah tentang kemunculan, perubahan, dan disintegrasi ruang publik.

Pertama, demokrasi memerlukan arena ekstra-politik dalam masyarakat politik yang di dalamnya ia mengembangkan dan mensosialisasikan sebagian besar orang, khususnya kelompok yang kurang memperoleh perhatian. Kedua, sebuah ruang publik yang kritis diperlukan untuk menjembatani kesenjangan yang tumbuh antara masyarakat sipil dan basis sentralnya dalam perdebatan demokrasi deliberatif. Ketiga, demokrasi semakin rusak dan mengalami pembusukan ketika ia dilembagakan secara formal.

Hal yang paling mendasar dalam demokrasi deliberatif adalah sebuah proses pelibatan publik dalam membuat keputusan/kebijakan. Baik pengambil keputusan maupun unsur warga masyarakat melakukan dialog secara bersama, terbuka, dan kritis mengidentifikasi persoalan, mencari solusi pemecahan masalah, dan mengambil konsesus bersama. Semua itu kemudian dijadikan basis pengambilan kebijakan oleh pemerintah.

Banyak pihak yang pesimis atau malah skeptis terhadap eksistensi musdes saat ini. Realitanya, musdes lebih sering menghadirkan kekecewaan publik. Tapi, terlalu dini jika kita berkesimpulan bahwa exercise yang sedang kita lakukan sudah gagal dan harus ditinggalkan. Partisipasi publik tetap harus didorong, salah satunya melalui musdes RKP Desa.

Partisipasi bukan sekadar kehadiran sekelompok warga atau masyarakat dalam proses musdes saja. Dalam musdes warga didorong untuk terlibat mengambil keputusan. Musdes bukan hanya alat tetapi juga sebuah ruang yang menjamin warga dijamin memiliki hak dan kebebasan berpendapat serta terlibat dalam setiap pengambilan keputusan. Musdes dapat amat bermanfaat untuk membangun mutual trust, kebersamaan, kemitraan, dan penyelesaian masalah yang tepat dan efektif.

Pertanyaannya, mengapa sudah cukup lama kita melakukan musdes tetapi demokrasi deliberatif murni tak kunjung terbentuk? Civil society yang kredibel juga hingga kini masih dalam tataran wacana. Kelambatan itu boleh jadi karena di dalam upaya yang sekarang kita lakukan sedang berlangsung proses penyadaran dan internalisasi hak-hak kerwargaan di dalam diri peserta musdes.