Kejati NTB Tidak Menemukan Penyimpangan Dana Reses DPRD Sumbawa Tahun 2018

Mataram, MN – Penyidik gelar ekspose perkara dugaan penyimpangan dana reses DPRD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018. Alhasil, dari eksposes perkara di ruang rapat Kejati NTB, dengan kesimpulan tidak ditemukan adanya kerugian keuangan negara.

Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB, Dedi Irawan, SH.MH mengatakan ekspose perkara dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Para Asisten, Kajari Sumbawa, Para Koordinator, Para Satgas Tipikor Kejati NTB, Para Kasi Kejari Sumbawa dan Tim Penyelidik.

“Ekspose perkara dugaan penyimpangan dana reses DPRD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 dengan kesimpulan tidak ditemukan adanya kerugian keuangan negara,” ucap Dedi, Selasa siang (19/11/2019).

Menurutnya dalam ekspose tersebut Ketua Tim Penyelidik memaparkan hasil penyelidikan tersebut terdapat 4 mata anggaran, makan minum sebesar Rp 23 juta, ATK Rp 4,5 juta, biaya sewa rapat sebesar Rp 4,77 juta, kemudian biaya dokumentasi dan dekorasi Rp 1,63 juta.

Berdasarkan pemaparan hasil penyelidikan bahwa dari anggaran tersebut dipergunakan untuk tiga kali Reses yaitu bulan Maret, Juni, Nopember Tahun 2018 dengan jumlah anggota Dewan sebanyak 45 orang dan 3 orang PAW.

“Dari hasil penyelidikan untuk biaya makan minum sebanyak tiga kali Reses sejumlah Rp 786.624.000 berdasarkan keterangan saksi bahwa benar seluruh peserta diberi makan minum dan biaya makan minum telah dipergunakan sebagaimana peruntukannya, namun bukti SPJ yang digunakan adalah bukti lain yang seharusnya menggunakan NPWP D tempat membeli makan minum, sehingga dari Hasil Audit BPK sejumlah uang tersebut harus dikembalikan dan oleh BPK menyerahkan LHP tersebut pada inspektorat untuk ditindaklanjuti dan setelah dilakukan klarifikasi ternyata hanya 20 orang yang harus dikembalikan yaitu sebesar Rp. 218.281.000 dan rekomendasi BPK tersebut telah dilaksanakan dengan menyetorkan ke Kas Negara pada PT.Bank NTB,” terang Dedi.

Sedangkan untuk anggaran biaya ATK tidak dilaksanakan sebagaimana peruntukannya, namun pada setiap kali Reses masyakat meminta bantuan lain sehingga berdasarkan persetujuan dewan dana ATK sebesar Rp 4.500.000, per anggota Dewan dengan total Rp. 648.000.000 dialihkan untuk pembiayaan lain seperti pembelian Genset Desa, Sound Sistem, Sembako, Kursi, Wereles, bahan bangunan dan lain lain, dan SPJ-nya ada.

Namun untuk biaya sewa dan rapat serta dokumentasi telah dilaksanakan sesuai peruntukannya dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Bahwa berdasarkan Hasil Penyelidikan tersebut diatas, Tim Penyelidik menyimpulkan tidak ditemukan indikasi merugikan keuangan negara dan peserta ekspose sependapat dengan Tim Penyelidik untuk dihentikan dan jika dikemudian hari ditemukan bukti baru maka penyelidikan dapat dibuka kembali,” pungkasnya. (mn-07)