Bena Paguyuban Humas NTB

Oleh: Sarjono, S.I.Kom
Penulis adalah Pranata Humas dan Protokol Setda KLU

Komunikasi kehumasan merupakan elemen penting dalam menyampaikan visi, misi dan kultur sebuah lembaga. Sementara seorang humas memiliki tugas penting dalam memformulasikan visi, misi dan kultur tersebut ke sebuah pesan yang dapat diterima masyarakat luas. Humas berfungsi mengabarkan pelaksanaan program unggulan masing-masing organisasi perangkat daerah agar pelbagai hal bisa diketahui publik. Publik juga dapat mengevaluasi kemanfaatan sebuah kegiatan dengan memberikan tanggapan, komentar serta masukan atas kegiatan yang dilaksanakan.

Terlebih dalam perspektif kekinian, peran dan tantangan humas di era Digital 4.0 sangat strategis dan vital, sehingga tugas seorang praktisi humas sebagai terminal yang menghubungkan suatu lembaga dengan dunia luar. Tugas ini kemudian menyebabkan begitu pentingnya peranan humas bagi publik yang membutuhkan informasi yang cepat, luas dan akurat.

Begitu juga dalam konteks penyampaian sebuah pesan agar konten informasinya dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat luas. Praktisi humas mesti harus mendalami nilai-nilai organisasi sehingga pesan yang diformulasikan menjadi kredibel dan tentu pula dapat dipertanggung jawabkan. Pasalnya, dalam praktek humas berbeda dengan public relations. Tugas humas sebagai ¡°pemadam kebakaran¡± terterap pada penyampaian counter opinion atau penyampai pesan pihak pertama. Berbeda dengan praktek public relations yang lebih menggunakan mulut pihak ketiga untuk menyampaikan pesan yang dikehendaki (third party endorsement0„2).

Humas dan protokol tidak hanya sekadar hebat tetapi mesti memiliki kemampuan untuk mempengaruhi publik di media sosial serta bisa melindungi pimpinan dari hoaks dan isu-isu destruktif. Di NTB, pengguna internet lebih dari setengah dari total populasi penduduk adalah generasi muda yang dikenal sebagai “digital native” atau lahir dan tumbuh di era internet. Selain dunia hiburan, media sosial menjadi hal yang paling diakses warga kita di jagad internet. Diperlukan sinergi komunikasi yang kompak dari humas pemerintah provinsi dan humas pemerintah kabupaten/kota dalam mengatasi tantangan media sosial. Sinergi komunikasi atau integrasi kanal seperti saling bertukar informasi, follow mem-follow akun media sosial menjadi hal penting untuk dilakukan setiap humas pemerintah.

Praktisi humas juga dituntut membidani lahirnya perubahan agar tetap survive dan unggul dalam persaingan khususnya memperbaiki kinerja sektor layanan publik kepada masyarakat luas. Terlebih pada era sekarang, keterbukaan informasi meniscayakan seorang praktisi humas harus melihat penggunaan tools media informasi yang digunakan. Ini penting diatensi untuk merancang bangun sebuah strategi komunikasi yang tepat, selaras dan relevan dengan kemajuan zaman.

Humas harus piawai mengatur ritme tampil di media. Prestasi pengembangan pemerintahan daerah harus sesuai kebutuhan masyarakat. Bak pisau bermata dua, media sosial bisa berbahaya bilamana tidak dikelola dengan terencana. Sehingga kehadiran regulasi pengelolaan akun media sosial menjadi keniscayaan untuk mencegah dampak dari isu yang kontraproduktif. Kadang bisa saja menegangkan lantaran humas harus mengambil keputusan cepat di media sosial yang berhadapan dengan sisi birokrasi pemerintahan termasuk risiko jabatan. Begitu juga halnya dalam manajemen krisis, penggunaan media sosial perlu dioptimalkan lantaran isu yang marak berseliweran di media sosial jika dibiarkan berlalu lalang bisa jadi dianggap ¡®kebenaran¡¯ oleh khayalak.

Oleh karena itu, humas dituntut untuk selalu berbenah dan menyiapkan kemampuan terkait perkembangan teknologi informasi. Sebab kegiatan kehumasan bersentuhan secara langsung dengan perubahan perkembangan teknologi. Humas mesti melakukan peningkatan kemampuan dan kapasitas seperti pembuatan berita, foto, video, komunikasi antar lembaga, dan media informasi.

Dalam upaya mewujudkan NTB Gemilang pakem penting yang dibangun dan diaplikasikan oleh praktisi humas dan protokol lintas instansi pemerintahan daerah di bumi gora adalah komitmen kolektif untuk tetap berpadu padan, bergandengan tangan dan berjalan dalam koridor kebersamaan dan gotong royong.

Pemanfaatan kanal komunikasi melalui media sosial juga memberikan peluang bagi praktisi humas dan protokol dalam menyampaikan informasi lebih cepat dan semangkus-sangkil, medium membangun kepercayaan publik yang didukung sistem monitoring berbasis data agar informasi valid, akurat, dan tidak multitafsir.

Di samping itu, media sosial bisa menjadi wahana aktivitas korespondensi cepat dengan audience0„2di internet yang berjejaring dengan forum Humas pemda NTB. Namun tantangan media sosial dewasa ini harus menjadi atensi kolektif seperti tidak adanya kontrol berita yang benar dan tidak benar, dan munculnya kompetensi dari lawan-lawan yang sangat aktif membuat konten lebih baik.

Diantara trik yang bisa diterapkan ketika banyak fakta direkayasa kemudian beredar di media sosial yaitu meluruskan peristiwa rekayasa tersebut. Tetapi berita negatif tidak perlu langsung direspon. Sebaiknya perlu menunggu momentum yang tepat untuk meluruskan kompilasi informasi yang salah itu. Trik lainnya yang bisa digunakan untuk meluruskan berita negatif yakni mengundang buzzer.

Mewujudkan sistem monitoring informasi berbasis data menjadikan keberadaan Forum Humas dan Protokol NTB menjadi kebutuhan sebagai paguyuban praktisi kehumasan di daerah untuk kanalitas menyaring dan men-sharing gagasan, kreatifitas dan wadah berbuat kebaikan bagi publik. Forum yang menghimpun Humas dan Protokol kabupaten/kota guna menyamakan persepsi selain dari sisi kelembagaan juga penguatan dari sisi performa Humas. Membangun sinergitas dan sinkronisasi program kehumasan pemerintah daerah, membangun jaringan kerjasama antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota. Munculnya kekompakan antar Humas sekaligus menguatnya Humas secara institusional dan anggaran dalam menunjang tugas pemerintah memberi layanan publik, penyelenggaraan pembangunan dan kemasyarakatan.

Forum Humas dan Protokol NTB dengan anggota praktisi humas dan protokol kabupaten/kota harus jadi paguyuban yang bisa men-sharing keilmuan, filter isu-isu negatif, memberikan informasi untuk publik dan tentu pula memberikan banyak manfaat untuk NTB.