Lombok Tengah, MN – Goeroe Bangkol Institute menggelar Curah Pendapat bertemakan “Beralasankah Pemekaran Kabupaten Lombok Tengah? dan sudah Pantaskah Praya Dijadikan Kota Madya?”

Curah pendapat dihadiri Drs. H. L. Gita Ariadi M.Si.H, Mesir Suryadi, H. L. M Syamsir SH, Drs. H. Ruslan Turmuzi, H. L. Arif Rahman Hakim, H. L. Satria Armawinata, dan H. L. Ranggalawe, di Cafe Plamboyan Praya Lombok Tengah, Selasa (24/12/2019).

Ruslan Turmuzi sebagai penggagas mengungkapkan curah pendapat digelar untuk mengumpulkan jawaban, pendapat, saran, ide, gagasan, masukan dari stakeholder, akademis, tokoh agama, birokrasi, pemuda, adat, budayawan serta tokoh masyarakat yang berkaitan.

Nantinya, kata Ruslan, hasil curah pendapat diharapkan dapat berguna sebagai informasi permulaan bagi Gubernur NTB, Bupati Lombok Tengah, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang terdampak.

Ia berharap kepada Pemerintah Daerah untuk segera menyiapkan tahapan pemekaran Kabupaten Lombok Tengah menjadi Kota Praya sesuai dengan aturan dan proses pemekaran.

Sedangakan H. L. Gita Ariadi selaku Sekda Provinsi NTB dan juga tokoh desa Puyung mengatakan secara teoritik sepakat dengan adanya pemekaran kabupaten Lombok Tengah menjadi Kota Madya Praya.

Menurutnya, dengan adanya pemekaran nantinya percepatan pelayanan publik bisa ditingkatkan. “Artinya beralasan Praya itu dijadikan Kota Madya karena kabupaten Lombok Timur saat ini sedang berjuang menentukan Kabupaten Lombok Selatan,” ungkap Sekda NTB itu.

Sehingga kedepan, lanjutnya, kabupaten di NTB yang paling besar geografisnya adalah Lombok Tengah, beralasan untuk bisa dimekarkan. Persiapkan diri dan Pemerintah Daerah sudah ada kajian dan hasil kajian itu tidak mesti dijadikan acuan yang harus dilakukan.

Terkait hasil penelitian, Kepala Bappeda Lombok Tengah H. L Satria Atmawinata mengatakan, bahwa hasil penelitian ibu kota Kabupaten Lombok Tengah itu ada di Praya dan begitu juga Ibu kota Provinsi itu ada di Praya.

Dari hasil penelitian di 2012 tiga Universitas di Indonesia, bahwa dengan potensi daerah Lombok Tengah baik itu dari segi sosial budaya dan adat serta tingkat partisipasi pemilih mampu untuk dilakukan pemekaran.

Sementara itu, seperti diketahui pengakuan terhadap Lombok Tengah telah di mulai sejak zaman kolonial Belanda yang ditandai dengan Staatsblad van Nederlandsch Indie Nomor 278 tahun 1898 tentang Onder Abdeling Lombok Timur, Lombok Tengah dan Lombok Barat. Tanggal 15 Oktober 1945 di nyatakan sebagai hari jadi kabupaten Lombok Tengah dan Lalu Srinata sebagai Kepala Daerah Pertama.

Selama 74 tahun telah mengalami pergantian pimpinan daerah sebanyak 9 kali mulai Lalu Srinata sampai Haji Muhamad Suhaili Fadil Thohir. Dengan demikian dapat dipastikan kondisi kabupaten Lombok Tengah telah mengalami perubahan secara signifikan. (mn-08)



Unduh versi Android situs berita Mataram News DISINI !