Hesti Armiwulan, Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM

Mataram, MATARAMnews – Perhatian dari berbagai kalangan terhadap kasus meninggalnya tiga TKI asal Lombok Timur (Lotim) akibat  diberondong tembakan oleh polisi Diraja Malaysia, maka secara khusus Komnas HAM bekerjasama dengan Universitas Mataram (UNRAM) juga akan melakukan Penelitian guna mengungkap fakta agar kontrofersi hasil otopsi yang telah dilakukan menjadi lebih terang benderang.

Hesti Armiwulan, Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM, saat ditemui media ini disela rapat koordinasi di Rektorat Unram mengatakan, dalam hal ini, Migrant Care mendesak Komnasham  meminta untuk mengusut kasus ini secara tuntas. Kemudian  pengajuan itu makin lengkap ketika keluarga korban juga mengadukan bahkan dinyatakan ada saksi-saksi yang mengatakaan secara langsung melihat kondisi korban yang menunjukkan ada kejanggalan-kejanggalan.

“Nah saya kira ini merupakan Informasi awal yang cukup komperehensif yang bisa dijadikan sebagai bahan bagi Komnas HAM untuk mengusut lebih lanjut lagi,” ungkapnya.

Penilaian masyarakat terkait lemahnya perhatian pemerintah terhadap berbagai persoalan TKI di luar negeri, yang berdampak terhadap perlakuan yang semakin sadis terhadap TKI, mulai dari tidak dibayarkan gaji, diperkosa, dibunuh bahkan seperti yang diungkap saat ini hingga pengambilan organ tubuh.
Jika persoalan migrasi adalah merupakan persoalan universal, artinya setiap orang di jamin kehidupannya seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 45 yang mengatakan “Setiap orang berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak”.

“Ketika tidak ada pilihan lain, maka bekerja di negara lain ketika ada peluang merupakan hal yang wajar, dimana pun selama tidak mencederai harkat dan martabat manusia, itu merupakan hak setiap orang untuk bekerja dimanapun,” tegasnya.

Sedangkan, lanjut Hesti, konteks yang kita lihat ini adalah persoalan perlindungannya. “Mari kita koreksi dimana titik lemahnya, ketika disatu sisi bisa bekerja mendapakan penghasilan yang bahkan hasilnya lebih baik dibanding bekerja di dalam negeri, kemudian menghasilkan devisa yang tidak sedikit untuk Negara adalah mata rantai”.

“Yang harus dilakukan saat ini oleh pemerintah adalah bagaimana memberikan perlindungan yang maksimal. Dimana merupakan hal yang positif, karena Pemerintah telah meratifikasi Konfensi Perlindungan Buruh Migran dan keluarganya,” ungkapnya.

Banyaknya kasus dan lemahnya perlindungan TKI di Luar Negeri oleh Pemerintah, maka perlu ada revisi Unadang-Undang 39 Tahun 2004 tentang jaminan perlindungan Tenaga Kerja indonesia di Luar Negeri. Hal ini jika ada pembiaran, maka persoalan dari hulu ke hilir tidak akan terjawab dan yang menjadi korban adalah para pahlawan devisa dan keluarganya.

Ironisnya, lemahnya UU 39 Tahun 2004 ini juga, mengakibatkan munculnya lembaga-lembaga pemerintah yang tugasnya menghabiskan anggaran negara, seperti BP3TKI, BNP2TKI dimana diindikasi tanggungjawabnya sebagai lembaga perlindungan TKI sangat lemah. Terbukti, banyaknya kasus yang tidak bisa diselesaikan, bahkan dikaburkan.

Sementara, Kepala Dinas Tenaga Kerja NTB Ir.H.Muhlis MSi menyatakan sangat mendukung upaya yang ditempuh Komnas HAM menggalang kerjasama dengan Unram dalam upaaya mengungkap kasus–kasus TKI, sehingga diharapkan akan terjadi perubahan-perubahan kearah yang positif.





Unduh versi Android situs berita Mataram News DISINI !