Hamdan SH, Kuasa hukum MSH.

Mataram, MN – Terkait laporan terhadap salah seorang Notaris berinisial MSH di Polda NTB yang saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Lewat kuasa hukumnya, MSH angkat bicara terkait adanya laporan tersebut.

Menurut Kuasa Hukum MSH, Hamdan SH, kasus yang dilaporkan oleh Lalu Supartha merupakan persoalan pribadi antara pelapor dengan MSH sebagai terlapor.

“terkait dengan persoalan laporan di Polda NTB ini adalah persoalan pribadi antara MSH dengan Lalu Supartha. Jadi tidak ada hubungannya dengan jabatan dan ini kasus perdata,” ucap Hamdan di Mataram, Minggu (5/1/2020) siang.

Dipaparkan bahwa kronologis peralihan hak atas tanah nomor sertifikat 856 yang terletak di Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Lombok Tengah berawal pada tahun 2010, dibuat peralihan hak dari pemilik sesuai di sertifikat H Ibrahim dengan Muhammad Sholeh Hambali dalam bentuk akta perikatan jual beli dan akta kuasa menjual dihadapan notaris yang tertuang dalam akta perikatan jual beli Nomor 19 dan kuitansi penerimaan yang ditandatangani oleh H Ibrahim.

Namun kemudian, lanjutnya, pada tahun 2014, dibuat peralihan hak dari Muhammad Sholeh Hambali kepada Lalu Supartha dalam bentuk akte perikatan jual beli dan akta kuasa menjual yang dibuat dihadapan notaris Saiful Bahri SH MKn di Lombok Tengah dengan cara pembayaran bertahap. Dimana selama belum dilakukan pelunasan oleh Lalu Supartha disepakati sertifikat aslinya dititipkan di kantor notaris Saiful Bahri.

“Pak Zul pengacaranya Lalu Supartha ke rumah Muhammad Sholeh Hambali untuk menelusuri persoalan tanah tersebut, setelah dijelaskan panjang lebar, pengacara tersebut baru mengerti karena informasi yang diperoleh dari kliennya berbeda dengan penjelasan yang diperoleh,” terangnya. (mn-07)



Unduh versi Android situs berita Mataram News DISINI !