Ketua Bawaslu Kota Mataram, Hasan Basri

Mataram, MN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mataram mengingatkan partai politik (parpol) maupun para kandidat yang ingin maju di Pilwalkot Mataram tahun 2020 untuk tidak mencederai demokrasi dengan adanya mahar politik. Jika terbukti, sanksi cukup berat menanti parpol maupun calon yang memberikan mahar.

Ketua Bawaslu Kota Mataram, Hasan Basri mengatakan sesuai dengan Pasal 47 Ayat 5 UU 10/2016, pembatalan dapat dilakukan terhadap pasangan calon yang memberikan mahar politik, begitu juga dalam pasal 47 Ayat 2 UU 10/2016 disebutkan sanksi yang akan diberikan kepada Parpol penerima mahar, tidak boleh menerima imbalan (mahar politik), ancaman sanksinya pun itu cukup berat, baik untuk partai maupun bakal calon selaku pemberi.

“Jadi, partai penerima mahar dilarang untuk mengajukan pasangan calon untuk Pilkada yang selanjutnya. Untuk Pilkada yang tengah dihadapi, (pencalonan oleh parpol) bisa dibatalkan secara administratif. Itu di Pasal 47 ayat 2 UU 10/2016,” kata Hasan di Mataram, Rabu (8/1/2020).

Hasan menyebutkan sanksi tersebut akan diberikan jika parpol penerima maupun calon yang memberikan mahar politik terbukti bersalah melalui proses peradilan.

“Jika terbukti, tak hanya sanksi administratif, oknum di partai politik yang menerima mahar politik juga bisa terancam terkena sanksi pidana,” terangnya.

Diakui Hasan, bahwa kasus mahar politik menjadi fenomena yang selama ini ditengarai ada, tapi sulit untuk dibuktikan. Meski begitu ungkap Hasan, pada pilkada serentak sebelumnya kasus terkait mahar politik tidak pernah terjadi di Kota Mataram.

Oleh karena itu, Hasan mengimbau kepada masyarakat untuk melaporkan ke Bawaslu jika mengetahui dan memiliki bukti terkait kasus mahar politik, apalagi saat ini sejumlah Parpol tengah melakukan penjaringan bakal calon untuk Pilkwalkot Mataram tahun 2020.

“Kalau masyarakat atau siapapun ada yang mengetahui, sesuai Pasal 47 itu, kalau memang bisa membuktikan ada mahar politik ya kami sesuai dengan perundang-undangan akan menindak. Setidaknya, akan mengkaji apakah pasal tersebut terpenuhi atau tidak. Sanksinya kan jelas,” tegasnya.

Karena itu Hasan juga mengajak semua menciptakan dan hadirkan iklim demokrasi di Kota Mataram yang anti terhadap politik uang dan politisasi SARA.

“Kita jadikan Kota Mataram sebagai epicentrum konsolidasi demokrasi yang sehat dan bermartabat,” ujarnya.

(mn-07)



Unduh versi Android situs berita Mataram News DISINI !