Wakil Bupati KLU, H Sarifudin (kiri) saat menghadiri rapat paripurna penjelasan kepala daerah terhadap Ripparkab, di Ruang Sidang DPRD KLU.
---advertisement---

Lombok Utara, MN – Wakil Bupati (Wabup) Lombok Utara H Sarifudin SH MH menegaskan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara (Raperda KLU) tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten (Ripparkab) urgen bagi semua pihak, lantaran menjadi sebuah syarat mutlak bagi Pemda KLU untuk mendapatkan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Pariwisata Indonesia. Wabup menegaskan bulan Maret 2020 pembahasan Raperda tersebut harus sudah selesai.

“Konskuensi bagi pemerintah daerah jika Raperkab ini tidak selesai sampai dengan Maret 2020, sekitar Rp40 milyar lebih dana DAK dari pusat untuk pengembangan Pariwisata di KLU yang semestinya diperoleh pada 2021 tidak dapat diterima,” kata Wabup KLU, H Sarifudin saat menghadiri rapat paripurna penjelasan kepala daerah terhadap Rippardakab, di Ruang Sidang DPRD KLU, Selasa (11/02/2020).

Wabup Sarifudin menyampaiakan, bahwa penjelasan pokok-pokok pikiran terhadap Raperda KLU tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten agar dipermudah dan diperlancar pembahasannya pada rapat-rapat berikutnya.

Menurut Sarifudin, wilayah Negara Republik Indonesia memiliki alam, flora, dan fauna, sebagai karunia yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan UUD Indonesia Tahun 1945. Memberikan perlindungan dan kebebasan kepada setiap orang sebagai wujud pengakuan terhadap hak asasi manusia dalam melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata.

Kepariwisataan, sebut Wabup, bagian integral yang penting dalam pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggungjawab dengan tetap memberikan perlindungan pada nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Disatu sisi, tambahnya, bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan guna mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

“Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) PP Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025. Tujuannya untuk peningkatan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata Nasional secara umum dan secara khusus di setiap wilayah daerah provinsi maupun kabupaten/kota,” terang Sarif.

Wabup Sarifudin menegaskan KLU masuk kategori daerah penyumbang devisa terbesar di Provinsi NTB melalui Pariwisata. Hal itu tentu tidak diragukan lagi lantaran Lombok Utara memiliki berbagai macam daya tarik budaya serta tempat-tempat wisata yang indah dan perlu dikembangkan lebih masif lagi menuju aspek ekowisata dengan terlebih dahulu mengevaluasi kembali tata ruang wilayah KLU.

Pasalnya, konsep dasar pengembangan ekowisata sebagai satu bentuk perjalanan wisata ke area yang alami dengan tujuan mengkonservasi lingkungan seeta melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat yang mesti selaras dengan rencana tata ruang wilayah.

“KLU merupakan salah satu daerah tujuan wisata di wilayah Provinsi NTB. Tujuan utama wisata di Pulau Lombok umumnya terpusat di kawasan wisata Sengigigi dan 3 (tiga) Gili yaitu Gili Meno, Gili Trawangan dan Gili Air,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui bahwa KLU termasuk salah satu kabupaten dari 10 kabupaten/kota di wilayah Provinsi NTB yang hingga kini belum memiliki arah pengembangan kawasan pariwisata daerah yang searah dan sejalan dengan RTRW KLU. Dengan dasar itulah, lanjutnya, perlu bagi pemangku pembamgunan daerah agar selekasnya menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020-2025.

“Perda ini nantinya mengatur klasifikasi kawasan wisata daerah. Masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode lima tahun ke depan,” tutupnya.

Sementara rapat paripurna penjelasan kepala daerah terhadap Rippardakab tersebut dipimin Mariadi SAg.

“Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara tentang Ripparkab punya arti penting bagi semua stakeholder untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan pengembangan pembangunan kepariwisataan daerah Kabupaten Lombok Utara secara berdaya guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan,” jelas Wakil ketua dua DPRD KLU itu.

Menurutnya, tujuan umum dari Ripparda tiada lain untuk memberikan arahan tentang kesiapan pengembangan kepariwisataan di daerah sehingga mampu meningkatkan kualitas obyek daya tarik wisata. Sementara tujuan khususnya yaitu memberikan arahan tentang kegiatan kepariwisataan di daerah dalam rangka mengembangkan ekonomi kerakyatan, sosial budaya, PAD dan cinta tanah air.

Pandangan fraksi-fraksi dewan dibacakan juru bicara setiap fraksi di antaranya Fraksi Gerindra Hakamah, Demokrat Kardi, Golkar Ikhwanudin, Persatuan Bintang Keadilan Rusdianto, PDIP L. Muh. Zaki, PKB Putrawadi dan Fraksi PAN Fajar Marta. Masing-masing fraksi kemudian memberi persetujuan terhadap empat Raperda, terdiri dari Raperda Penyelenggara Kearsipan, Raperda Retribusi Tera Ulang, Raperda Pencabutan Perda KLU Nomor 7 Tahun 2013 tentang Izin Gangguan, dan Raperda Ripparda KLU.

Rapat Paripurna yang berlangsung khidmat tersebut dihadiri oleh Sekda KLU Drs H Suardi MH, Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan Setda KLU Evi Winarni SP MSi, Asisten II Setda KLU H Rusdi ST, Kepala OPD dan tamu undangan lainnya.

(hs-klu/mn-07)

---advertisement---