Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH.

Lombok Utara, MN – Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH menyampaikan progres rehab rekon pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG), saat ini sedang recovery pembangunan.

“Data terakhir jumlah RTG yang sudah ditempati mencapai 41 ribu unit,” ungkap Bupati Najmul dalam kesempatan peresmian embung pertanian sekaligus penyerahan alat dan mesin pertanian tahun 2019, di Dusun Gol Munjid Desa Karang Bajo, Kamis (13/2/2020).

Bupati Najmul menuturkan saat berbincang dengan Walikota Mataram terkait pembangunan RTG itu. Kata Najmul, menurut Walikota Mataram bahwa pembangunan rumah di Mataram sudah mencapai 100 persen atau hanya 1.300 unit rumah saja. Fakta itu jauh berbeda dengan di Lombok Utara yang sudah mencapai 41 ribu unit (62 persen).

Berbicara presentase, lanjut Najmul, tentu jauh lebih banyak di Mataram. Sebaliknya, jika berbicara pada konteks jumlah RTG, tentu jumlahnya berbeda sangat jauh dengan jumlah RTG di Lombok Utara.

“Saya berterimakasih kepada bapak dan saudara semua, kepada masyarakat. Ini bukan prestasi saya, bukan prestasi pemerintah tapi prestasi bapak, ibu dan saudara sekalian. Banyaknya rumah yang sudah bisa ditempati merupakan usaha masyarakat membangun rumahnya, entah itu pola pengerjaan beraplikator atau swakelola,” pungkasnya.

Najmul berujar, saat ini Lombok Utara telah menerima Rp 196,7 miliar untuk pembangunan RTG tahap berikutnya, seraya berpesan pada warga agar pintar memilih aplikator karena begitu banyak aplikator yang kurang bertanggungjawab.

“Carilah aplikator yang bagus kalau bisa yang berasal dari Lombok Utara, swakelola, beli barang di Lombok Utara supaya uangnya berputar di Lombok Utara, jika aplikator sudah mulai terlihat nakal jangan pernah ragu untuk memutuskan kontrak,” tegasnya.

“Uang yang jumlahnya Rp 169,7 miliar itu dikerjakan sampai SK 24, awalnya akan dikerjakan sampai SK 25 tetapi karena permintaan BNPB agar yang rusak sedang juga sekarang harus mulai diperhatikan, karena banyak yang rusak sedang menjadi rusak berat karena belum ditangani. SK 25, 26, 27 akan segera di selseaikan,” ujarnya memberi informasi.

Urusan-urusan target RTG agar per 31 Maret 2020, uang-uang untuk RTG yang ada di BNPB bisa dikeluarkan. Untuk warga yang tidak mendapat anggaran stimulan R 50 juta akan mendapat RTLH (Rumah Tinggal Layak Huni).

Diterangkan juga soal Jadup yang hingga kini belum kunjung cair. Bupati Najmul Akhyar menegaskan, Jadup itu program dari Kementerian Sosial, bukan program dari APBD Lombok Utara.

Seluruh urusan soal jadup menjadi urusan Kementerian Sosial. Sementara tugas Pemerintah Daerah hanya mendata masyarakat saja. Aturan di Kementerian Sosial, warga yang menerima jadup adalah masyarakat yang terdampak gempa. Semua data yang diminta sudah dikirim ke Menteri Sosial.

“Alasan Jadup belum dikeluarkan sampai sekarang karena jadup akan dikeluarkan usai masa tanggap darurat, sementara sekarang kita masih dalam masa tanggap darurat,” katanya.

“Sekali lagi saya tegaskan, pihak yang mengelurkan jadup adalah pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Sosial dan Menteri Keuangan,” tandasnya.

(hs-klu/mn-07)