Ilustrasi foto: Pemukiman dan pusat kota yang berjauhan

Pada 17 Februari 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) Nusa Tenggara Barat merilis berita resmi statistik berupa Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019.

Indeks Pembangunan Indonesia (IPM) merupakan angka yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat memanfaatkan hasil pembangunan negara dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.  Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya. Oleh karena itu, IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu :
1. Umur panjang dan hidup sehat (kesehatan)
2. Pengetahuan (pendidikan)
3. Standar hidup layak

Badan Pusat Statistik memiliki metode baru dalam penghitungan IPM, yaitu adanya perubahan beberapa indikator yang mempengaruhi IPM yaitu :
1. Angka Melek Huruf pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah.
2. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.

Hal ini dilakukan karena Beberapa indikator sudah tidakte patunt untukk di gunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan.

Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik. Hal itu juga berlaku pada PDB per kapita yang tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.

Pada dimensi kesehatan, Angka Harapan Hidup (AHH) Angka ini bermakna bayi-bayi yang dilahirkan diperkirakan akan bisa hidup hingga usia tertentu. Angka ini tentu dipengaruhi oleh kualitas dan ketersediaan fasilitas-fasilitas kesehatan yang dapat dijangkau.

Lalu pada dimensi pendidikan, yang diukur dengan besaran Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata dan lamanya suatu penduduk menempuh pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan lamanya sekolah yang diharapkan oleh anak pada umur tertentu di usia mendatang.

Terakhir, pada dimensi standar hidup layak menggunakan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita yang pada dasarnya menggambarkan Pendapatan masyarakat.
Dalam membandingkan IPM suatu wilayah, terdapat 4 kategori IPM yaitu :
1. Rendah ; apabilanilai IPM berada di bawah 60
2. Sedang ; apabilanilai IPM berada di bawah 70
3. Tinggi ; apabilanilai IPM berada di bawah 80
4. Sangat Tinggi ; apabilanilai IPM berada di atas 80

Nilai IPM di Provinsi Nusa Tenggara Barat menurut kabupaten memiliki beberapa kategori, saat ini IPM di Kota Mataram, Kota Bima dan Sumbawa Barat berada pada kategori tinggi. Sedangkan pada kabupaten lainnya berada pada kategori sedang.
Berikut nilai IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam satu dekade terakhir dengan menggunakan metode baru :

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat Menurut Kabupaten/Kota

Sumber : sendiri (Data Badan Pusat Statistik)

Bila dilihat dari data yang ada, IPM di Kota/Kabupaten Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus mengalami peningkatan selama 1 dekade terakhir atau 10 tahun terakhir.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), IPM Kota Mataram pada tahun 2019 mencapai angka 79,10. Dapat diperkirakan IPM Kota Mataram akan mencapai kategori sangat tinggi atau bernilai 80 keatas.

Dalam hal ini, tentu diharapkan Kota Mataram dapat dijadikan kiblat atau acuan bagi Kota/Kabupaten lain yang ada di Provinsi NTB dalam meningkatkan kualitas IPM menjadi lebih baik.

Hal ini merupakan prutama bagi pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat dalam merencanakan program pembangunan manusia di kabupaten/kota provinsi tersebut.

Diharapakan adanya usaha lebih dalam program peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan dan kualitas hidup untuk Kabupaten yang memiliki kategori IPM sedang atau yang memiliki nilai IPM kurang dari 70.

Tentu saja, berbagai program kesehatan, pendidikan dan kualitas hidup sudah dilakukan dan digencarkan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada setiap daerah. Namun, program pemerintah tidak akan terlaksana dengan maksimal tanpa partisipasi dari masyarakat Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah dan masyarakat dapat bekerjasama bahu-membahu dalam meningkatkan pembangunan manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Penulis: Tamiem Daiky (Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Statistik)



Unduh versi Android situs berita Mataram News DISINI !