Ketua DPP LBH HIPO, Usin Abdisyahputra Sambiring SH

Mataram, MN – Sempat beredar informasi terkait adanya dugaan investasi bodong di NTB hingga menyebabkan pihak kepolisian sampai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turun tangan. Terkait hal tersebut pihak Himpunan Pengusaha Online (HIPO) angkat bicara.

Ketua DPP LBH HIPO, Usin Abdisyahputra Sambiring SH, mengatakan bahwa HIPO sudah koordinasi dengan Satgas Waspada Investasi (SWI).

“Jadi berkenaan dengan masalah-masalah di daerah tetap akan kami laporkan ke Satgas Waspada Investasi (SWI),” kata Usin, Kamis (20/02/2020). Dimana dalam Satgas Waspada Investasi sendiri tergabung utusan Mabes Polri, utusan Kejagung dan 13 Kementerian atau Lembaga.

Menurut Usin, bahwa permasalahan yang terjadi di NTB mungkin karena ada miskomunikasi saja, namun kalau pun ada penyelidikan atau mau mengonfirmasi sebetulnya sudah terkonfirmasi di Satgas Waspada Investasi.

Usin menegaskan HIPO sendiri tidak pernah sama sekali menawarkan investasi, maka jika ada yang menawarkan investasi silahkan dilaporkan langsung ke DPP HIPO melalui website, ada email serta ada kontak person di website.

“Kalau memang ada, kami langsung keluarkan dan berikan sanksi, karena HIPO sendiri tidak pernah menawarkan investasi dan HIPO menjalankan organisasi sesuai dengam koridor Undang Undang ormas,” terangnya.

HIPO sendiri telah memecat sebanyak 21 anggotanya, karena diketahui melakukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Bahkan dalam UU Ormas tersebut juga diberikan kesempatan untuk Badan Usaha dan itu didalamnya ada HBM, karena membangun kemandirian ormas itu di atur dalam pasal 37 dan pasal 39 dan itu resmi dan dipantau oleh OJK.

“Kami juga berterima kasih kepada OJK NTB yang selalu mengawasi kader kader dan anggota kami,” pungkasnya.

(mn-07)



Unduh versi Android situs berita Mataram News DISINI !