Dedi Irawan, SH.,MH., Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB (foto dok. MN-07)

Mataram, MN – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB hari ini, Jumat 28 Februari 2020, mendandatangani surat perintah dimulainya penyidikan dalam kasus dugaan penyimpangan dana hibah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok NTB.

Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB, Dedi Irawan SH MH mengatakan bahwa terkait dengan kasus di Asrama Haji Embarkasi Lombok NTB hari ini sudah ditingkatkan ketahap penyidikan.

“Hari ini Pak Kajati NTB telah menandatangani surat perintah dimulainya penyidikan terkait dengan kasus dugaan korupsi di UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok NTB,” terang Dedi ketika ditemui di ruang kerjanya, pada Jum’at pagi (28/02/2020).

Dijelaskan Dedi, kasus dugaan korupsi yang ditingkatkan ke penyidikan terkait dengan kasus di UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok ada dua item yang disidik yaitu dana hibah dari Badan Pengelola Keuangan Pelayanan Haji pada tahun 2017 senilai Rp 7 milyar.

“Adapun item kedua yang disidik yaitu terkait dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkait dengan penyewaan gedung,” ungkapnya.

Perlu diketahui bahwa kasus dugaan korupsi di UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok baru saja mulai dilakukan penyelidikan oleh Kejakasaan Tinggi namun tidak sampai satu bulan sudah ditingkatkan pada tahap penyidikan.

“Ini sebagai bentuk tekad kepala kejati NTB untuk menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani,” pungkas Dedi.

(mn-07)



Unduh versi Android situs berita Mataram News DISINI !