Ketua APKLI Loteng, M Samsul Qomar

Lombok Tengah, MN – Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Lombok Tengah (APKLI Loteng) mendesak badan usaha milik negara, PT Angkasa Pura Bandara Internasional Lombok (AP BIL) dan ITDC untuk memberikan lokasi berjualan yang pas untuk pedagang kaki lima (PKL), sehingga bisa dijangkau pengunjung.

“Lahan (lapak) untuk pedagang kaki lima wajib diberikan oleh badan usaha milik negara, seperti Angkasa Pura BIL dan ITDC,” kata Ketua APKLI Loteng, M Samsul Qomar, pada Jumat sore (28/2/2020).

Menurutnya, pemerintahan daerah harus mendukung rakyat kecil seperti pedagang kaki lima. Mendesak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti BIL dan ITDC agar memfasilitasi para pedagang kaki lima.

APKLI Lombok Tengah, ungkap Qomar, telah mendata pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan BIL dan ITDC.

“Kami menemukan banyak pedagang kita yang tidak bisa bertahan berjualan dikarenakan tempat berjualan yang tidak layak,” ujar Qomar.

Ia mencontohkan, seperti tempat berjualan pedagang kaki lima di kawasan BIL yang disiapkan terlalu jauh dan kurang pas.

“Mana ada pengunjung bandara akan belanja kalau tempat yang disiapkan oleh pihak bandara tidak bagus,” ungkapnya.

Lebih lanjut diungkapkan Qomar, tidak saja bandara tetapi di lapak yang disiapkan ITDC juga begitu, dan terlalu mahal.

“Pedagang kaki lima kita tidak mampu menyewa tempat, karenanya kami (APKLI Loteng) berharap pihak bandara dan ITDC mampu memberikan tempat jualan yang layak,” tandas Qomar.

(mn-08)



Unduh versi Android situs berita Mataram News DISINI !