Mataram, MN – Anggota Komisi XI DPR RI FPPP Dapil NTB II, Hj. Wartiah melakukan silaturahmi bersama Kepala Desa (Kades) se Lombok Barat (Lobar) di Mataram, Kamis (5/3/2020).

Silaturahmi Srikandi NTB Hj. Wartiah yang duduk sebagai wakil rakyat di Senayan itu, tidak disia-siakan para kades. Sejumlah aspirasi disampaikan para kades untuk dapat diperjuangkan di Senayan.

Kades Jagaraga menyampaikan harapannya agar penyaluran bantuana dana desa dari pemerintah pusat bisa dihadirkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pengelolaan anggaran.

Selain itu, aspirasi dari Kades Lingsar, Abdurrahman menyampaikan ketertarikannya dengan konsep beasiswa desa.

“Kami sangat tertarik dengan adanya konsep beasiswa desa. Kami akan dorong untuk program beasiswa ini. Kami berharap agar segera dilaksanakan dan kami akan perioritas,” ujar Abdurrahamn sembari mengungkapkan bahwa di desa yang dipimpinnya sampai sekarang bantuan untuk jaminan hidup (jadup) belum ada pencairan.

Sedangkan Kades Sekotong menyampaikan aspirasi warganya yang membutuhkan alat transportasi untuk mengangkut warga yang sakit. Kata dia, minimal kendaraan roda tiga.

Sementra perwakilan kades lainnya berharap ‘panah’ srikandi NTB itu bisa sampai pada tujuan yang diharapkan, “Semoga panah yang ibu (Hj Wartiah) bawa bisa nancap dan bisa kami rasakan di desa,” ujarnya menggunakan bahasa perumpamaan panah, karena begitu besar kepercayaan mereka terhadap Srikandi NTB itu bisa memperjuangkan aspirasi hingga terealisasi dan bisa dirasakan masyarakat.

Hj. Wartiah merasa sangat bersyukur bisa mendengarkan langsung berbagai aspirasi kades se Lombok Barat itu.

“Apa yang menjadi aspirasi, seperti untuk beasiswa bagi anak-anak kita di desa, tentunya akan kami sampaikan sesuai dengan kewenangan,” kata politisi PPP itu.

Beasiswa tersebut, kata Wartiah, akan diupayakan dengan menggandeng pihak-pihak BUMN dan yang lainnya. Menurutnya, aturan-aturan teknis dalam mendapatkan beasiswa tersebut tentu akan disosialisasi .

“Selanjutnya kami akan melakukan penjaringan bagi yang akan menerima sesuai jatah yang ada. Mengenai beasiswa ini sudah jelas ada,” ujarnya.

Menyinggung isu sampah, menurut Wartiah, sangat menarik. Namun pihaknya akan membicarakan sesuai dengan kewenangan di komisinya. Tetap hal itu, lanjut Wartiah, tetap menjadi aspirasi dan akan disalurkan kepada komisi di DPR RI yang memiliki kewenangan.

“Ada terobosan dari ibu kades yaitu pengelolaan sampah tuntas terpadu. Hal ini menarik untuk kita pelajari di desa yang melaksanakan terobosan ini. Kalau ini bisa untuk mengatasi soal sampah, maka bisa diterapkan di desa-desa yang lain juga. Insya’Allah kami akan fasilitasi,” ujar Wartiah.

Wartiah juga tertarik aspirasi mengenai bantuan-bantuan rehab pasca gempa. Dimana ada yang belum menerima bantuan rehab. “Ini menjadi PR bagi kami terutama tadi yang berada di kecamatan Lingsar,” katanya.

Terkait desa wisata, Wartiah menekankan harus dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan pengembangan ekonomi kreatif di desa wisata harus dijalankan. “Dengan adanya desa wisata ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan, desa wisata ini sangat di respon oleh pemerintah pusat,” ungkapnya.

Sedangkan terkait banyaknya kades yang belum memahami dalam pengelolaan dana desa, sehingga butuh pendampingan dari BPK, anggota Komisi XI DPR RI itu menyampaikan kesiapannya untuk menghadirkan BPK.

“Kami siap menghadirkan BPK untuk melakukan pendampingan bagi kepala desa, bahkan OJK juga bisa hadirkan karena sesuai dengan mitra dari Komisi XI DPR RI,” tandasnya.

(mn-08)



Unduh versi Android situs berita Mataram News DISINI !