sumbergambar : radioidola

Oleh : Muhammad Ary Arzaky (Mahasiswa Politeknik Statistika STIS)

Badan Pusat Statistik atau yang biasa dikenal dengan BPS merupakan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan tugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan. 

Salah satu tugas dari BPS adalah melakukan sensus penduduk. SP 2020 kali ini merupakan yang ke-7 kalinya yang dilakukan oleh BPS. Sensus penduduk merupakan pergelaran 10 tahunan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik yang bertujuan untuk mengumpulkan data seluruh penduduk Indonesia, baik itu jumlah penduduk dari tingkat nasional sampai dengan rukun tetangga atau RT.

Selain itu tujuan dari sensus penduduk ini adalah melihat distribusi penduduk dan komposisi penduduk baik itu berdasarkan usia, jenis kelamin, tempat tinggal atau pun pendidikannya di tiap daerah di Indonesia.

Hal yang menarik dari sensus penduduk kali ini adalah tujuan dari sensus penduduk, yakni melihat komposisi penduduk berdasarkan usia. Hal tersebut dapat memudahkan pemerintaha tau pun para stakeholder untuk merumuskan kebijakannya.

Penting bagi semua penduduk Indonesia untuk mendata diri mereka melalui event 10  tahunan ini. Untuk instansi yang bersangkutan dengan kependudukan sendiri khususnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) sangat memerlukan estimasi jumlah penduduk berdasarkan usia ini. 

Data yang akan dikumpulkan tidak hanya berkaitan dengan bidang Sosial dan Kependudukan, tetapi juga bisa bermanfaat untuk keperluan di bidang politik. Contohnya yaitu pemanfaatan data Sensus Penduduk 2020 ini untuk berkolaborasi dengan data Kemendagri yang akan digunakan untuk bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk penentuan daftar pemilih tetap (DPT) di suatu daerah.

Dalam setiap keputusan final event demokrasi di Indonesia, baik itu pemilu atau pun pilkada serentak, tidak jarang terjadi permasalahan yang berkaitan dengan daftar jumlah pemilih di tiap daerah. Menengok kembali kejadian pada saat sidang sengketa Pilpres 2019, terdapat perbedaan jumlah DPT versi KPU dengan versi penggugat yakni paslon nomor urut 2.

Adanya perbedaan data ini menunjukkan bahwa data sebenarnya sungguh penting. Melalui sensus penduduk ini, diharapkan dapat terwujudnya Perpres 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Selain itu, diharapkan juga untuk bisa membantu penyelenggaraan Pilkada serentak yang ada pada tahun 2022 dan 2023 untuk menentukan daftar pemilih tetap sehingga mengurangi permasalahan dalam pilkada yang berkaitan dengan daftar pemilih tetap.

Meski terkesan mempunyai jarak 2 sampai 3 tahun untuk penggunaan penentuan daftar pemilih tetap, namun informasi dari SP 2020 ini dapat meningkatkan keakuratannya sehingga mengurangi permasalahan dalam jumlah pemilih suara.



Unduh versi Android situs berita Mataram News DISINI !