Praktisi hukum, Prof. Kurniawan, SH.

Mataram, MN – Jika tidak ingin dituntut masyarakat, BPJS Kesehatan harus segera melaksanakan putusan atau vonis MA yang mengabulkan permohonan uji materi terhadap Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan yaitu mengenai Iuran BPJS Kesehatan.

Praktisi hukum Prof Kurniawan SH mengatakan putusan judicial review atau uji materi Perpres 75/2019 di Mahkamah Agung (MA) tersebut bersifat final, sehingga harus dilaksanakan oleh pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Jika tidak segera dilakukan bisa dituntut masyarakat, peserta BPJS Kesehatan bisa melakukan upaya hukum.

“Perspektif hukum, maka tidak ada alasan untuk menunda. Itu (Putusan MA) harus dilakukan BPJS Kesehatan. Karena tidak ada upaya hukum lain,” kata Prof Kurniawan di Mataram, Kamis (12/3/2020).

Karena vonis MA terhadap Perpres 75/2019 itu adalah putusan yang sudah bersifat final dan mengikat maka disarankan pada pihak BPJS Kesehatan untuk segera melaksanakan putusan MA.

“Pertanggal itu karena sudah diputuskan maka harus dilaksanakan,” terangnya.

Perlu diketahui, lanjut Prof Kurniawan, bahwa semua putusan judicial review tidak ada upaya hukum lagi karena sifatnya sudah final dan mengikat.

“Jadi karena ini negara hukum, begitu MA ketok palu maka itu harus dilaksanakan,” tegasnya.

Sementara itu terkait dengan alasan pihak BPJS Kesehatan yang belum mendapatkan salinan putusan sehingga tidak bisa mengambil keputusan, Prof Kurniawan menilai bahwa itu tidak beralasan karena saat ini zaman digital maka tidak bisa menjadi alasan.

Namun, lajutnya bahwa masyarakat bisa melakukan upaya hukum jika BPJS Kesehatan tidak melaksanakan keputusan MA terkait judicial review iuran BPJS Kesehatan dengan masih menerapkan iuran lama dengan tidak menjalankan putusan MA.

(mn-07)





Unduh versi Android situs berita Mataram News DISINI !