Rosyadi Sayuti

Mataram, MATARAMnews – Sikap tidak konsisten pemerintah pusat dalam melaksanakan berbagai konsep pembangunan di daerah, serta koordinasi yang kurang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, serta antara pemerintah provinsi dan kabupaten, kota, adalah persoalan yang paling dirasakan sering menghambat laju pembangunan daerah. Oleh sebab itu, masyarakat harus kuat megawasi pelaksanaan koordinasi dan kosistensi pelaksanaan pembangunan.

Demikian dua hal yag mengemuka dari diskusi pada pelaksanaan hari pertama Kongres Sukma (Sunda Kecil dan Maluku) yang dilangsungka di Asrama Haji NTB, di Mataram, Senin (21/5). Hadir dalam Diskusi Forum Pemerintah Daerah Kepulan, Kepala Bappeda NTB, Dr Rosyadi Sayuti, dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku, Bastian Mainasse. Dikusi yang dipandu Adhar hakim tersebut disampaikan gagasan-gagasan masing-masing provinsi menata potensi daerah.

Rosyadi sayuti mengakui menjaga koordinasi dengan pemerintah pusat dalam menjaga konsistensi pembangunan daerah bukanlah suatu hal yang mudah. Misalnya dalam menjaga Tata Ruang Provinsi NTB dalam mengatur ijin tambang. “Kami sebenarnya sudah menetapkan dalam Tata Ruang bahwa Pulau Lombok tertutup bagi kegiatan tambang. Tapi ternyata pemerintah pusat menerbitkan undang-undang yang member ijin kegiatan tambang di Pulau Lombok,” kata Rosyadi. Hal ini dinilainya cukup mengganggu agenda penataan ruang di NTB.

Lebihlanjut Rosyadi menjelaskan konsistnsi kebijakan adalah kata kunci bagi keberhasilan sebuah konsep pembangunan. Oleh sebab itu dia mengingatkan, posisi NTB yangtelah ditetapkan sebagai wilayah satu gugus bersama NTT dan Maluku, dapat dilihat sebagai sebuah jalan keluar yang baik bagi tetap terjaganya konsistensi pembangunan antar wilayah. Sementara bersama Provinsi Bali, NTB masuk dalam koridor yang sama, yakni Koridor lima MP3EI bagi pengembangan sector ariwisata.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku, Bastian Mainasse menjelaskan bahwa Maluku telah menetapkan wilayahnya sebagai daerah penyangga ikan nasional. “Saat ini Maluku adalah penyuplai 27 persen total kebutuhan ikan nasional,” kata Bastian Mainasse. Hal ini tidak terlepas dari kondisi geografis Provinsi Maluku yang 90 persen lebih wilayahya adalah wilayah laut. Oleh sebab itu sejak awal propisi ini secara sadar menetapkan dalam tata ruang wilayah mereka sebagai daerah periknan. Dalam menata tata ruang propinsi ini telah membangun 12 pelabuhan perikanan. “Oleh karena itu kami siap berkerja sama dengan pemerintah daerah lain yang membutuhkan sumber daya alam ikan kami,” katanya. Propinsi Maluku saat ini telah berkerja sama dengan beberapa provinsi di Tanah Air dalam penyediaan ikan.

Dalam diskusi ini juga mengemuka beberapa hal penting. Misalnya made Suarnata dari Bali  menjelaskan bahwa meski wilayah Bali, NTB, NTT dan Maluku termasukMaluku Utara memilii spesifikasi geografis yang sama sebagai wilayah kepulauan, namun sejauh ini masih dirasakan perbedaan pendekatan kebijakan yang belum mampu mempersatukan pengelolaan potensi daerah. “Saya merasakan masih belum ketemu (kebijakan, red) antar daerah,” kata Made. Untuk itu ia berharap adanya upaya pencairan kebekuan antar wilayah.

Kongres Sukma aka berlangsung hingga Kamis (24/5) mendatang. Sebanyak 150 peserta kongres yag berasal dari lima provinsi (Bali, NTB, NTT, Maluku dan Maluku Utara) akan membahas upaya pengawalan kebijakan wilayah kepulauan agar sesuai dengan kebutuhan wilayah kepulauan. Bagi mereka, kebijakan pemerintah pusat selama ini yang selalu menetapkan kebijakan pengeolaan wilayah kepulauan sama dengan wilayah pulau besar adalah kekeliruan yang harus segera di rubah.





Unduh versi Android situs berita Mataram News DISINI !