Mataram, MATARAMnews – Anggota Komisi V DPR RI, Farry Djemi Franciss menyatakan pihaknya siap menfasiltasi setiap kepentingan strategis dan politik warga di wilayah Sunda Kecil (Bali, NTB, NTT) dan Maluku, serta Maluku Utara (keduanya biasa disebut SUKMA). Untuk itu, Farry memberikan peluang kepada warga di wilayah SUKMA untuk menentukan dan memilih forum serta mekanisme yang akan digunakan dalam berkomunikasi dengan DPR RI.

Statemen tersebut disampaikan Farry Djemi Francis saat berbicara di Kongres Sukma (Sunda Kecil danMaluku), Senin (21/5) di asrama Haji, Mataram, NTB. SUKMA, adalah forum konsolidasi bagi warga yang mendiami pulau-pulau kecil seperti NTB, NTT, Maluku dan Maluku Utara. Warga SUKMA tengah menggelar Kongres SUKMA yang berlangsung empat hari, mulai Minggu (20/5) hingga Kamis (24/5) di Asrama Haji, NTB.

Farry menjelaskan terdapat sejumlah persoalan penting yang harus diselesaikan segera untuk menjembatani kepentingan antara para legislator di DPR RI dengan warga. Hal ini untuk menyiasati persoalan politik anggaran yang belum seutuhnya dirasakan mampu menjembatani kepentingan masyarakat yang mendiami wilayah pulau-pulau kecil seperti Bali, NTB, NTT, Maluku dan Maluku Utara. “Misalnya soal profil anggaran. Ternyata tidak selalu sama dengan konsep politik anggaran dalam sebaran belanjanya. Ternyata sekitar 60 hingga 70 persen dana justru beredar di Jakarta,” ujar politisi daerah pemilihan NTT ini.

Ia lantas menyinggung juga soal Dana Alokasi Khusus (DAK), misalnya, yang jauh dari angka 50 persen yang beredar di daerah-daerah tertinggal seperti wilayah-wilayah NTB, NTT, Maluku ataupun Maluku Utara. “Dari alokasi DAK yang mencapai angka sekitar Rp 23 triliun, tidak sampai 50 persen yang dialokasikan ke daerah tertinggal,” ujarnya.

Soal aliran kredit perbankan juga mengalami nasib sama. Jumlah penyaluran kredit bantuan untuk warga hampir 90 persen justru terpusat di Jawa dan Bali. “Ya itulah faktanya,” ujar Farry.

Oleh sebab itu, ia  meminta warga masyarakat, terutama yang berdiam di wilayah-wilayah tertingal khususnya di daerah kepulaua kecil seperti NTB, NTT, serta Maluku dan Maluku Utara agar terus menjaga komunikasi dengan anggota DPR RI. Hal tersebut dirasa penting guna menjaga agar tetap terjadi sharing informasi tentang berbagai hal, utamanya soal alokasi anggaran pembangunan dan berbagai kebijakan.

Salah satu yang akan digagas adalah mencoba mencari forum yang paling tepat untuk menjembatani komunikasi antara warga Sukma dengan perwakilan mereka di DPR RI, baik dengan forum formal maupun informal.





Unduh versi Android situs berita Mataram News DISINI !