Oleh: Sarjono (Pengurus KNPI Lombok Utara)

Partisipasi masyarakat dalam pemilu 2019 adalah tingkat partisipasi tertinggi dalam gelaran pemilu di gumi Tioq Tata Tunaq. Angka partisipasi masyarakat Lombok Utara pada pemilu 2019 mencapai 85 %. Capaian ini merupakan prestasi membanggakan bagi KPU Lombok Utara sebagai lembaga penyelenggara pemilu di daerah ini. Terlebih lagi ditengah kebangkitan masyarakat menata sendi-sendi kehidupannya setelah dikoyak gempa bumi dahsyat 2018. Namun begitu, hal tersebut menjadi beban berat bagi KPU setempat dan penyelenggara ad hoc di bawahnya untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkannya dalam pelaksanaan pemilihan bupati/walikota secara serentak 2020 bersama enam daerah lainnya di NTB.

Beban berat, lantaran hampir dua tahun setelah dirundungi bencana gempa bumi beruntun dengan kuantifikasi ribuan kali dalam hitungan bulan, kini kita tengah dimalangi oleh bencana yang jauh lebih menakutkan, yaitu wabah pandemi virus corona atau terkenal dengan COVID-19. Wabah yang kali pertama muncul dan menjangkiti masyarakat Kota Wuhan Cina. Bencana nom alam yang jauh lebih menyeramkan dan bahkan menggegerkan dunia. Imbas dominonya pemerintah mengeluarkan kebijakan pelarangan berkumpul bagi seluruh lapisan dalam masyarakat, tanpa terkecuali. Mulai dari imbauan social distancing, physical distancing, menggunakan masker jika hendak keluar rumah, cuci tangan pakai sabun, berdiam diri di rumah sembari menjaga kesehatan menerap PHBS hingga edaran tidak boleh melakukan aktivitas beribadah di masjid, musala, langgar dan tempat-tempat ibadah lain bagi pemeluknya. Sungguh miris memang. Di beberapa daerah di Indonesia misalnya bahkan telah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) baik di level provinsi maupun kabupaten/kota.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada Pasal 448 menegaskan pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi pemilu, pendidikan politik bagi pemilih, jajak pendapat serta perhitungan cepat hasil pemilu. Semangat partisipasi ini kemudian dipertegas dalam Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2018 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam pemilu, di mana partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam penyelenggaraan pemilu.

Miriam Budiardjo berpandangan bahwa partisipasi politik (masyarakat) adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan itu mencakup tindakan pemberian suara dalam pemilu, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (contacting) atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan direct action-nya, dan sebagainya (Miriam Budiardjo: Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia,2008).

Mengacu pada pemaknaan partisipasi di atas, tingkat kehadiran pemilih ke TPS bukanlah menjadi satu-satunya parameter partisipasi masyarakat, ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat guna berpartisipasi dalam pemilu di antaranya menghadiri kampanye, menjadi pemantau, menjadi penyelenggara pemilu ataupun menjadi peserta pemilu. Tetapi tidak bisa dimungkiri secara kuantitatif parameter keberhasilan pemilu ternyata dilihat dari seberapa besar jumlah pemilih yang memberikan hak pilih dalam pemilu yang mewujudkan tingkat partisipasi masyarakat. Artinya semakin tinggi persentase tingkat kehadiran pemilih dalam menyalurkan hak pilihnya, semakin berhasil pelaksanaan pemilu, demikian juga sebaliknya.

Antitesis dengan hal tersebut, banyak hal yang jadi penyebab langsung seseorang tidak menggunakan hak pilihnya. Semisal pada hari pencoblosan pemilih sedang sakit, ada kegiatan yang lain, ada di luar daerah, mengakibatkan tidak sempat mengurus surat pindah memilih, pekerjaan sehari-hari yang memaksa pemilih untuk tidak hadir di TPS juga jadi faktor teknis sehingga menghalanginnya untuk menggunakan hak pilihnya. Selain itu tidak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau bahkan tidak percaya pemilu akan membawa perubahan dan perbaikan, ketidakpercayaan dengan kandidat atau peserta pemilu. Selain itu, rentetan jadwal pemilu dan pemilihan yang berhimpitan mulai pilkada 2015, 2017, 2018, hingga pemilu 2019 juga dikhawatirkan menimbulkan kejenuhan yang kemudian berakibat mereduksi keinginan datang ke TPS.

Tahun 2020 KPU Lombok Utara hendak menggelar pemilihan bupati pada tanggal 9 Desember 2020. Tugas berat bagi KPU dan perangkat penyelenggara pilbup di bawahnya adalah strategi apa yang diterapkan guna mempertahankan dan bahkan meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat diangka 85 %. Mewujudkan hal itu, KPU Kabupaten Lombok Utara mesti menemukan formula jitu untuk menyadarkan dan menggandeng semua elemen yang terlibat dalam pemilihan bupati. Tugas untuk mempertahankan persentase partisipasi atau bahkan meningkatkan partisipasi masyarakat bukan hanya tugas KPU semata, tetapi juga tugas pemerintah daerah, Bawaslu, partai politik, pasangan calon dan masih banyak lagi stakeholder yang niscaya bersinergi dan bahu membahu melaksanakan tugas demokratis tersebut.

(Bersambung….)

1 KOMENTAR

Comments are closed.