- advertisement -

Oleh: Sarjono (Pengurus KNPI Lombok Utara)

Beberapa hal yang mesti dilakukan untuk meningkatkan pertisipasi masyarakat pada pemilihan bupati mendatang.

Pertama, Memberikan edukasi politik kepada masyarakat. Edukasi politik berarti proses pembelajaran dan pemahaman terkait hak, kewajiban dan tanggungjawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Memberikan pemahaman politik kepada masyarakat melalui edukasi politik tidak hanya saat tahapan pemilu semata, tetapi mestinya dilaksanakan secara kontinyu hingga masyarakat dapat memahami (melek) politik. Roh edukasi politik ini dispiriti oleh undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik. Partai politik, salah satunya memiliki fungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara yang sadar hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bercermin pada undang-undang ini partai politik wajib memberikan edukasi politik kepada masyarakat bukan hanya pada saat ada tahapan pemilu semata, akan tetapi secara berkesinambungan sehingga masyarakat sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Namun problemanya bagaimana menerapkan edukasi politik ditengah pandemi wabah COVID-19 yang kian berepidemik dari hari ke hari. Situasi ini kemudian telah mengkatalisasi kebijakan ketat pemerintah secara berjenjang terkait pembatasan bertemu muka antara seseorang dengan orang lain ataupun pertemuan massal. Penerapan kebijakan ini diberlakukan dengan menjaga jarak sehat (social distancing) dan tidak kontak secara fisik (physical distancing). Aturan yang meniscaya kita semua untuk tidak bertemu muka atau berkumpul (kontak fisik) secara langsung. Opsi yang dapat ditempuh oleh para penyelenggara pemilu dalam mengedukasi masyarakat disatu sisi dan menaati anjuran jaga jarak sehat disisi lain adalah melakukan pendidikan politik pilbup melalui kanal media online, media sosial ataupun memanfaatkan teknologi digital seperti chatting maupun video call dalam durasi 24 jam hingga pemungutan suara dihelat bagi segmen masyarakat melek teknologi. Kemudian bagi segmen warga yang masih belum melek teknologi digital dapat memanfaatkan media ruang publik seperti banner, spanduk, baliho dan saluran sejenis maupun media informasi tradisional seperti penggunaan pengeras suara di kampung-kampung, menempel pamflet pada papan pengumuman di setiap dusun di Lombok Utara.

Kedua, Meningkatkan sosialisasi tahapan pilbup. Tahapan ini mesti dilaksanakan oleh para penyelenggara pemilu terutama KPU dan jajaran di bawahnya untuk melakukan sosialisasi pilbup kepada calon pemilih. Sosialisasi pilbup menjadi penting sebagai proses penyampaian informasi mengenai tahapan dan program penyelenggaraan pilbup. Teknis penyqmpaiannya sama persis seperti cara kerja proses edukasi politik-melalui saluran teknologi digital, media ruang publik dan media tradisional.
Kemudian dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih, KPU Kabupaten Lombok Utara mesti terus menerus melakukan sosialisasi menyasar segmen-segmen pemilih dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, lintas organisasi, karang taruna, partai politik, termasuk organisasi besar islam di NTB seperti NU, NW, dan Muhammadiyah. Ini semua mesti dilakukan sebagai upaya realistis mendorong partisipasi pemilih pada pemilihan bupati mendatang. 
Adapun beberapa upaya yang perlu ditempuh sebelum sosialisasi pemilihan bupati digelar antara lain sebagai berikut. Pertama, menentukan segmen sosialisasi dengan mengklasifikasikan pemilih dalam basis keluarga, pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, pemilih penyandang disabilitas, pemilih khusus, kaum marjinal, komunitas, kelompok keagamaan, relawan demokrasi dan warga internet (netizen). Sosialisasi juga perlu dilakukan kepada masyarakat umum, media massa, partai politik, pasangan calon, tim sukses, pengawas pemilihan, pemantau, ormas serta masyarakat adat. Kedua, pemilihan metode sosialisasi yang tepat juga tak kalah penting menentukan berhasil tidaknya sosialisasi pemilihan. Strategi sosialisasi tahapan pemilihan kepada masyarakat adat tentu berbeda dengan pemilih pemula (kaum milenial). Pada masyarakat adat, sosialisasi dapat menggunakan pendekatan kebudayaan dan adat istiadat. Berbeda dengan kaum milenial yang notabene familiar dengan teknologi, sosialisasi bisa memanfaatkan media sosial, daring, film kepemiluan serta hal-hal lain yang menarik bagi kaum milenial. Pun strategi sosialisasi kepada kaum marginal, komunitas, kelompok keagamaan dan segmen lainnya juga berbeda sesuai dengan pakem dan kecenderungan sehari-hari mereka. Ketiga, merubah pola kerjasama dan sinergi dengan lembaga pendidikan, ormas dan NGO untuk terus mengadakan sosialisasi dan pendidikan politik kepada semua level masyarakat. Biasanya kerap dilakukan secara insidental menjelang tahapan pemilihan dan berbasis anggaran menjadi bentuk kerjasama sosialisasi secara berkesinambungan dan kontinyu. Keempat, mendorong elemen masyarakat yang berkompeten melaksanakan jajak pendapat serta hitung cepat guna menyebarluaskan informasi terkait penyelenggaraan pilbup. Kegiatan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat merupakan sarana proses pendidikan bagi para pemilih.

Ketiga, Menyusun DPT yang berkualitas. Pemilih yang terdaftar dalam data pemilih memang tidak berkaitan langsung dengan kesadaran masyarakat menggunakan hak pilihnya pada hari pemilihan, tetapi daftar pemilih yang berkualitas sedikit banyak berpengaruh terhadap kuantitas tingkat kehadiran pemilih di TPS. Artinya hanya pemilih yang memenuhi syarat dalam daftar pemilih tetaplah yang dapat menyalurkan hak pilihnya di bilik suara. Ini secara otomatis mengurangi tingkat ketidakhadiran pemilih ke TPS.
Tugas berat diemban oleh KPU Kabupaten Lombok Utara yang hendak melaksanakan pemilihan bupati beberapa bulan ke depan. Terlebih lagi KPU setempat telah me-release target partisipasi masyarakat pada pemilihan bupati serentak 2020 sebesar 86 % lebih, tetapi dipundak mereka telah terpikul angka partisipasi masyarakat 85 %. Merujuk pada Pemilu dan Pilpres 2019, jumlah DPT di Kabupaten Lombok Utara sebanyak 171.541 jiwa.
“Barangsiapa hari ini lebih baik daripada kemarin maka dia termasuk orang yang beruntung. Barangsiapa hari ini sama dengan kemarin maka dia adalah orang yang merugi”.
Kita semua berdoa semoga saja KPU Kabupaten Lombok Utara masuk dalam golongan yang beruntung. (habis)





Unduh versi Android situs berita Mataram News DISINI !

1 KOMENTAR

Comments are closed.