Ilustrasi peta penyebaran Covid-19 Indonesia

Oleh: Baiq Dwi Suci Anggraini, S.Psi (Pengajar Sekolah Anak Tangguh Matarm)

Kebijakan pemerintah pusat yang serba kontradiktif menular ke daerah, di mana pemda di setiap provinsi akhirnya membuat peraturannya sendiri-sendiri. Sangat berbeda dengan semangat penguasa untuk menekan angka kasus CoVid-19, pemerintah sebagai pemain panggung justru melempar pernyataan yang ambigu ke tengah publik. Membedakan definisi mudik dan pulang kampung saja tak selesai, muncul pemahaman masyarakat bahwa mereka diperbolehkan melakukan perjalanan keluar daerah dengan bebas. Yang baru-baru ini Presiden menyatakan berdamai dengan Corona, alhasil warga Indonesia pun menyambut baik dengan ramai-ramai mendatangi pusat perbelanjaan.

Gambar-gambar yang bertebaran di sosial media seolah menisbatkan corak sebuah negeri yang tak punya pendirian. Alih-alih mengumumkan kurva kasus semakin landai dan tingkat kesembuhan meningkat, pasar dan mall justru diserbu menjelang Idul Fitri. Seruan jaga jarak aman, social distancing, penggunaan masker, hingga protokoler kesehatan lainnya banyak yang dilanggar di ruang fasilitas umum. Tanpa memperhatikan keselamatan dan dampak bagi kesehatan diri, masyarakat sudah tampak betul-betul abai dengan pandemi ini.

Suasana yang kian tak terkendali, membuat para tenaga kesehatan angkat bicara. Dalam salah satu postingan yang diunggah di laman Facebook, seorang nakes menuliskan pernyataan geram tanda pasrah, “Indonesia Terserah!.” Namun, masih saja ada sebagian masyarakat yang kurang teredukasi secara tuntas mengenai dampak wabah ini. Sehingga mengakibatkan kurangnya kontrol masing-masing orang terhadap protap keluar rumah.

Sementara angka penyembuhan di beberapa daerah cenderung turun, berbeda dengan kurva nasional yang justru memperlihatkan kurva masih cenderung naik. Misalnya saja di Provinsi Nusa Tenggara Barat, saat angka kenaikan pasien positif CoVid-19 secara signifikan turun, sebaliknya di Sulawesi Selatan justru bertambah jumlah pasien baru. Merespon hal ini, tentunya pemerintah tidak bisa mengabaikan dengan pertimbangan di sebagian kecil daerah telah cukup kondusif. Lebih-lebih dengan tidak adanya kebijakan lockdown dalam skala nasional maupun daerah, PSBB masih cenderung dilonggarkan di banyak tempat.

Pemikiran masyarakat pun mulai terganggu, ketika Presiden malah berencana mengagendakan konser tunggal bersama jajaran Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) yang direncanakan jelang malam Idul Fitri. Gusarnya benak publik makin terhantam, saat masjid-masjid yang paling depan selalu disorot untuk ditutup dan dilarang melaksanakan ibadah di dalamnya. Dalam waktu yang bersamaan, konser tunggal tidak berfaedah akan digelar sementara penyebaran wabah masih tumbuh dan berkembang di tengah kita. Oleh karenanya bukan damai yang kita perlukan, melainkan perang bersama melawan Corona sampai benar-benar memastikan kurvanya pasif.

Pada faktanya pemerintah terus gegabah mengeluarkan pernyatan dan kebijakan kontradiktif yang bertentangan dengan instruksi Lembaga Kesehatan Dunia (WHO) untuk menghindari kerumunan, tidak berkumpul-kumpul dalam jumlah massa yang besar, menjauhi keramaian, dan seterusnya. Sikap beseberangan ini lambat laun jika dibiarkan berulang, bukan tidak mungkin akan membuat Indonesia menjadi pusat pandemi dunia. Di saat Cina dan beberapa Negara lain mulai memulihkan diri dengan tetap mempertegas kebijakannya, Indonesia malah terlihat santai mengurus wabah. Bisa jadi, bukan suatu hal yang mustahil, Indonesia akan menjadi sentral penyebaran pandemi global.

Belum lagi pada waktu yang lain, pemerintah melarang warganya bepergian dengan moda transportasi, di saat yang sama terus membiarkan tenaga kerja asing dari Cina berdatangan. Padahal sudah menjadi informasi umum yang diketahui bersama, Cina merupakan pusat wabah Corona berasal. Yang dilakukan penguasa negeri ini malah sembrono, bukannya memutus mata rantai penyebaran antar Negara, dengan sengaja para egaliter politik justru mempersilahkan dengan hormat para pekerja asing masuk secara leluasa. Apakah Indonesia memang belum siap menopang sistem kesehatan rakyatnya?

Ditambah lagi, biaya angsuran BPJS Kesehatan naik sebesar 50%. Tarif asuransi layanan kesehatan ini kian mencekik rakyat, terlebih di situasi serba sulit seperti sekarang. Banyak orang kehilangan pekerjaan dan pendapatan tetap, terpaksa harus mengeluarkan uang lebih untuk menyetorkan uang jaminan kesehatannya kepada pemerintah dengan tarif yang lebih tinggi. Bisakah dibenarkan, bahwa Indonesia benar-benar tidak peduli dengan nasib rakyat?

Tak selaras dengan pasal kekarantinaan kesehatan yang mengharuskan Indonesia me-lockdown wilayahnya, para Menteri justru saling adu argumen di layar kaca. Duduk rembuknya mereka tidak menghasilkan opini dan penyelesaian masalah yang sama dari pusat ke daerah, akibatnya banyak Gubernur di daerah pun harus bersilat mulut dengan para penguasa di Jakarta. Gubernur dilarang mengisolasi kabupaten bahkan provinsinya, pemerintah pusat justru membiarkan daerah dalam keadaan tertatih-tatih berdiri sendiri menyelesaikan problemnya. Sudahlah intensif dipersoalkan, belum lagi gaji para tenaga medis belum selesai dibayarkan hatta keringat mereka sudah bercucuran. Mau sampai kapan Indonesia di ambang kebingungan?

Soalan lain, kartu pra kerja dan Bantuan Langsung Tunai hingga suntikan dana desa yang ditujukan untuk menyelamatkan ekonomi warga. Kenyataan di lapangan, muncul kekacauan pendistribusian hingga penerimaan suntikan sembako maupung uang tunai tersebut. Birokrasi dan administrasi yang njelimet, membuat rakyat pun sudah ogah bergantung pada pemerintah. Belakangan terus bermunculan aksi protes dan kecaman masyarakat kepada penguasa yang gagal mengurusi kebutuhan mereka.

Sebagai tameng diri, pemerintah malah mengeluarkan Undang-Undang Penanganan Virus Corona jadi imunitas absolut bagi penguasa. Dalam pelaksanaan tugas penyelesaian CoVid-19, dalam pasal 27 penguasa resmi diperbolehkan menggunakan uang Negara hingga Rp. 405 Triliun tanpa bisa dikenai delik atau dituntut hukum. Ibarat lahan basah, ada aroma permainan anggaran pada penanganan wabah ini oleh elit penguasa di kalangan mereka sendiri. Pada pasal 27 ayat 2 dan 3, ringkasnya pemerintah menjadi kebal hukum meskipun ada indikasi menyelewengkan anggaran, sehingga menyebabkan kerugian besar-besaran. (sumber: BBC News, 12 Mei 2020)

Islam Punya Solusi dan Kebijakan Satu Pintu

Sudah familiar kita menyimak napak tilas sejarah peristiwa munculnya wabah di masa Rasulullah hingga Khalifah Umar bin Khattab memimpin Negaranya dengan aturan islam. Permodelan yang dicontohkan di dalam islam dalam menangani kasus CoVid-19 ini pun terbukti solutif dan tidak kontradiktif. Mulai dari pemisahan orang sakit dengan yang sehat, pengisolasian orang yang terjangkit dengan topangan sistem kesehatan gratis tanpa bayar, hingga pengentasan kelemahan ekonomi yang selesai dalam satu waktu. Bahkan, Khalifah Umar merelakan kebutuhan pangannya untuk disalurkan kepada warga yang terdampak wabah (tho’un).

Islam telah lebih dulu memberikan gambaran penyelesaian yang terstruktur dan terukur, dengan memastikan jaminan kesehatan juga ekonomi terpenuhi secara simultan. Islam sebagai sebuah aturan kehidupan, tidak hanya berdiri sebagai sebuah bangunan agama, melainkan mampu menjawab berbagai permasalahan kesehatan saat itu. Tidak membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan, bahkan hanya beberapa minggu saja wabah Syirawaih di Madinah langsung terhenti di masa Rasulullah. Keadidayaan pemerintahan Islam saat itu merupakan mercusuar bagi dunia dari segala aspek kehidupan, termasuk kesehatan maupun ekonomi.

Ruang baitul maal yang merupakan konsep syar’i, mampu menyuntik langsung kebutuhan pangan rakyat yang sedang dilanda suatu penyakit menular. Terbukti, ketahanan anggaran hingga jaminan fasilitas kesehatan yang layak dalam islam berhasil menjadi role model bagi Negara sekuler kapitalis hari ini. Kebijakan lockdown hingga physical distancing pun merupakan hasil permodelan yang dimiliki oleh sistem kekarantiaan kesehatan Islam. Pada saat itu atas gebrakan Amr bin Al Ash, diambillah kebijakan dengan memisahkan setiap penduduk ke lembah dan perbukitan, menghindari perkumpulan dan keramaian, dalam waktu tidak lama wabah pun teratasi.

Dengan demikian, kesadaran dan ketaatan rakyat akan ditopang oleh kepatuhan pada para pemimpinnya yang melaksanakan ketundukan di bawah peraturan Islam. Mereka sudah tidak pusing memikirkan keluar rumah berkeliaran untuk memenuhi kebutuhan perut, sebab Negara sudah memastikan penjaminannya dengan maksimal. Yang perlu mereka lakukan adalah bersegera atas instruksi pemerintahnya, maka terbentuklah ketaatan kolektif didasari pemikiran dan perasaan yang diikat oleh aturan Islam. Otomatis, kita memerlukan sistem Islam yang terbukti tahan banting meskipun dalam kondisi genting.

Rasulullah pun sigap mengeluarkan kebijakan satu arah ketika salah satu wilayah di Persia terjangkit wabah kusta. Di Syirawaih, penduduknya spontan dilarang tegas keluar dari wilayah mereka. Begitupun penduduk negeri dari luar Syirawaih dilarang memasuki wilayah terjangkit wabah. Kebijakan ketat inilah yang kemudian kita kenal dengan istilah lockdown. “Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu.” (HR. Bukhari). Wallaahu’alam bisshowab.





Unduh versi Android situs berita Mataram News DISINI !