Direktur LOGIS, Moh Fihiruddin menyerahkan laporannya ke Ditreskrimsus Polda NTB

Mataram, MN – Manajemen PLTU Jeranjang diadukan ke Ditreskrimsus Polda NTB oleh Manajemen Lombok Global Institute (Logis) pada Selasa 2 Juni 2020.

Pengaduan dilakukan sebab Manajemen Logis telah menduga bahwa Manajemen PLTU Jeranjang boros anggaran untuk pemindahan batu bara sehingga dianggap merugikan keuangan negara sebesar Rp 600 milliar.

Setelah mendatangi Mapolda NTB, Direktur Logis Moh Fihiruddin mengaku sudah mengantongi data hasil investigasi lapangan terkait dugaan kerugian negara Rp 600 milliar tersebut.

Temuan Logis, sejak pertama kali operasional, proses bongkar muat batu bara untuk bahan bakar tidak dilakukan di dermaga milik PLTU tersebut. Melainkan dilakukan di pelabuhan barang penumpang Lembar.

Informasi yang didapat Fihir, dermaga yang dibangun di dalam kawasan PLTU ini tidak bisa difungsikan karena diduga tidak layak untuk tempat bersandarnya tongkang pengangkut batu bara.

Sehingga menurut Fihir, miliaran rupiah uang negara yang digunakan untuk pembangunan dermaga tidak bermanfaat. Hingga sekarang dermaga yang dibangun itu tidak bisa difungsikan sesuai peruntukkannya.

Dampaknya, negara harus mengeluarkan dana untuk mengangkut batu bara dari Pelabuhan Lembar ke lokasi PLTU. Jika dihitung dari operasional pertama pembangkit hingga tahun 2020 sekarang, kondisi ini sudah berlangsung 10 tahun

Hasil investigasi Logis, PLTU Jeranjang ini diduga telah menghabiskan uang 600 miliar hanya untuk biaya angkut batu bara tersebut

,”Setiap minggunya dari tahun 2010 itu, sebanyak 7.000 ton batu bara masuk untuk memasok bahan bakar PLTU ini. Pengangkutan batu bara dari Pelabuhan Lembar diserahkan ke pihak ketiga dengan biaya angkut sekitar Rp 130.000 per truk. Artinya diperlukan 1. 250 truk setiap minggunya untuk memindahkan batu bara ini. Jika dihitung, negara perlu sekitar Rp 1,6 miliar rupiah “hanya” untuk biaya angkut ini. Itu artinya, perlu uang Rp 6,4 miliar setiap bulannya dan Rp 76,8 miliar tiap tahunnya. Jika kami asumsikan sejak pertama operasional, tak kurang Rp 600 miliar dihabiskan untuk biaya pindahan bartu bara ini.” Ujar Fihir.

Fihir mempertanyakan letak semangat penghematan anggaran dalam pengelolaan PLTU milik negara ini. Sebab menurutnya, PLTU ini dibangun untuk mengurangi penggunaan solar di beberapa pembangkit listrik milik PLN karena dianggap tak efisien dan merugi.

Fihir berasumsi, biaya pindahan batu bara yang dihabiskan selama ini sangat cukup untuk membangun kembali dermaga yang megah.

“Kami melihat ada pembiaran yang dilakukan manajemen PLTU dalam hal ini. Kondisi ini dipertahankan bertahun tahun dan masih akan dilakukan karena dermaga milik PLTU itu belum juga diperbarui kembali. Apa karena PLTU ini jauh dari pusat kekuasaan dan jauh dari pengamatan publik sehingga kondisi ini terus dipertahankan. Kondisi ini belum mencakup dampak lain yang ditimbulkan dari proses “pindahan” batu bara ini,“ Sesal Fihir.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Humas PoldaN TB, Kombes Pol Artanto yang dikonfirmasi, secara singkat membenarkan adanya laporan yang diajukan oleh pihak Logis ke Polda NTB. “Iya 86,” ucapnya singkat.

(mn-07)





Unduh versi Android situs berita Mataram News DISINI !