Anggota DPRD NTB dari PKB H Lalu Pelita Putra saat menyalurkan paket sembako di Dusun Emboan Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat Lombok Tengah, Rabu (10/6/2020).
- advertisement -

Lombok Tengah, MN – Anggota DPRD NTB dari PKB H Lalu Pelita Putra menyebar ratusan paket sembako jaring pengaman sosial (JPS) berbasis daerah pemilihan (Dapil) di Lombok Tengah. Paket sembako menyasar warga yang belum menerim bantuan.

“Kami terus menyisir, dan berbagi untuk masyarakat terdampak Covid-19. Sudah ratusan paket yang dibagikan kepada masyarakat. Banyak masyarakat miskin yang disasar, terutama yang belum menerima bantuan dari JPS Gemilang,” kata Pelita Putra saat menyalurkan paket sembako di Dusun Emboan Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat Lombok Tengah, Rabu (10/6/2020).

Wakil rakyat Udayana (DPRD NTB) dari dapil Lombok Tengah itu mengungkapkan selain menyalurkan paket sembako, sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19.

“Kami sampaikan kepada masyarakat bahwa saat ini kita sedang dalam kondisi yang memperihatinkan dengan adanya pandemi Covid-19 yang kita hadapi bersama-sama. Kadang banyak yang kita lihat juga masyarakat yang kurang percaya dengan Covid-19 ini, akan tetapi nyata adanya karena masyarakat terkena virus ini bahkan ada yang meninggal,” tuturnya.

Karena itu, kata dia, sosialisasi untuk mencegah penularan Covid-19 serta menjaga kesehatan penting dilakukan oleha semua lapisan masyarakat.

“Dengan adanya pandemi ini tentu sangat mempengaruhi semua sektor yang ada seperti ekonomi, kultur, sosial dan budaya,” ujar Lalu Pelita.

Sudah banyak, lanjut dia, upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani Covid-19, seperti di sektor kesehatan, pemerintah sedang berupaya maksimal dalam menangani pandemi. Pemerintah bersama semua stakholder berupaya maksimal dalam membantu masyarakat yang terdampak baik di dusun-dusun maupun di perkotaan.

Pelita Putra menjelaskan, paket sembako yang disalurkan untuk masyarakat adalah JPS Berbasis Dapil dari DPRD NTB.

“Kami turun langsung menyerahkan bantuan paket sembako ini bagi masyarakat kita yang tidak terdaftar namanya dalam bantuan-bantuan yang sudah ada,” tandasnya.

DIungkapkan juga, bahwa data yang dipakai pemerintah dalam pembagian bantuan Covid-19 ini dari data tahun 2015, sehingga ada yang mendapatkan bantuan yang sudah jadi PNS, anggota dewan, ada juga yang sudah meninggal ikut terdaftar jadi penerim bantuan. Sehingga, menurut dia, penting pihaknya turun langsung melihat masyarakat yang belum terdata atau yang berhak menerima bantuan.

“DPRD NTB berpikir mana ruang yang bisa dilakukan agar bisa memberikan bantuan kepada masyarakat yang belum masuk dalam data. JPS Berbasis Dapil ini bisa kami realisasikan untuk diberikan kepada masyarakat oleh seluruh anggota DPRD NTB,” ungkap Pelita.

“Tentunya semua sumber daya kita kerahkan untuk bisa membantu masyarakat yang layak diberikan bantuan. Anggaran perjalanan dinas DPRD NTB beberapa bulan inilah digunakan untuk membantu masyarakat. Ini sebagai wujuda tanggung jawab sosial kami kepada masyarakat,” tandasnya.

(mn-05)