Oleh : SARJONO, S.I.KOM (Pelayan Publik di Pemkab Lombok Utara)

LAYAKNYA anak kecil yang sedang belajar berjalan, Lombok Utara pun tertatih-tatih mengikuti berbagai wacana baru yang sebelumnya asing. Bisa dilihat dari upaya pengejawantahan demokrasi, masih sebatas prosedural dan abai terhadap hal-hal substansial apalagi yang esensial, bak jauh panggang dari apinya.

Demokrasi semata-mata dimaknai sebuah metode kelembagaan, sehingga proses-proses demokrasi pun diukur dalam parameter “cara-cara suara didapatkan”. Artinya, demokrasi adalah proses dan cara untuk mendapatkan legitimasi publik, dalam hal ini, suara rakyat dalam pemilihan umum. Tidak mengherankan jika pemilihan legislatif, pemilihan presiden, hingga pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dianggap pencapaian brilian dari demokratisasi.

Logika praktek demokrasi di daerah ini, dapat disebut “demokrasi” terbatas pada pemilu, parpol, parlemen, dan persoalan sejenisnya. Namun diskursus mengenai demokrasi di ruang-ruang informal belum menjadi domain dari “demokrasi”. Praktek demokrasi pun kemudian cenderung elitis dan bertumpu pada dua kutub utama: eksekutif dan legislatif.

Perlahan-lahan ruang partisipasi mulai ditumbuhkembangkan di daerah ini, di antaranya melalui musyawarah perencanaan pembangunan daerah rencana kerja pemerintah daerah (Musrenbang RKPD), mengubah paradigma lama dalam rencana prioritas pembangunan daerah/kebijakan publik di daerah yang sebelumnya melulu “top down” menjadi “bottom up”.
Namun, kekecewaan publik juga mengemuka di beberapa tempat. Musrenbang RKPD sejatinya wahana untuk mengakomodir prioritas kebutuhan masyarakat daerah melalui suatu proses yang mengusung spirit participatory planning and budgeting. Nyatanya, kerapkali apa yang diusulkan oleh masyarakat dalam musrenbang RKPD tidak kunjung terealisasi dalam program yang nyata.

Alhasil, musrenbang RKPD tidak ubahnya rutinitas tahunan demi menggugurkan kewajiban pemerintah daerah. Menyedihkan lagi, jikalau acaranya justru lebih menekankan pada aspek seremonial semata dan terkesan terburu-buru, ditandai sambutan-sambutan dari para pejabat publik. Padahal, bukan itu sebetulnya esensi dari musrenbang. Lalu pertanyaan cukup menggelitik, bagaimana semestinya sisi lain demokrasi ditumbuhkembangkan?

Menjawab pertanyaan tersebut, spontan ingatan penulis tertuju pada sosok seorang ilmuwan sosial kritis Madzhab Frankfurt generasi kedua berkebangsaan Jerman, Jurgen Habermas, menawarkan alternatif baru dalam berdemokrasi dengan perspektif lebih luas: “demokrasi deliberatif”. Habermas meyakini bahwa melalui tindakan komunikatif masyarakat modern dengan segala kompleksitasnya dapat diintegrasikan. Tindakan yang mengarahkan diri pada kesepakatan (konsensus) bersama.

Dalam konteks ini, Janette Hartz-Karp (2005), mengidentifikasi demokrasi deliberatif setidaknya membutuhkan tiga hal. Pertama, pengaruh, identik dengan kemampuan mempengaruhi kebijakan dan pembuatan keputusan. Kedua, keterbukaan (inklusi) terkait dengan perwakilan penduduk, keterbukaan pandangan, nilai-nilai yang beragam, dan peluang yang sama untuk berpartipasi. Ketiga, deliberasi, berkaitan dengan komunikasi terbuka, akses informasi, ruang untuk memahami dan membingkai ulang berbagai isu, dan saling menghormati serta gerakan menuju konsensus (kolektif).

Keterlibatan warga untuk berpartisipasi, itulah inti dari demokrasi deliberatif. Sejurus dengan pendapat Reiner Forst, bahwa esensi demokrasi deliberatif itu bukan fokus pada sejumlah kehendak perseorangan dan bukan pula kehendak umum yang menjadi sumber legitimasi, melainkan proses pembentukan keputusan politis yang selalu terbuka terhadap revisi secara deliberatif dan diskursif-argumentatif. Dari sini, demokrasi deliberatif dapat kita pahami sebagai proseduralisme dalam hukum dan politik. Suatu proses perolehan legitimitas melalui diskursivitas. Semangat pelaksanaan musrenbang RKPD semestinya sejalan dengan demokrasi deliberatif. Sederhananya, demokrasi deliberatif ditandai dengan terbukanya ruang untuk curah gagasan, usul, atau kritik bagi seluruh elemen dalam masyarakat, tanpa pandang bulu, agar segala hal sisi kemanusiaan dapat diserap oleh sistem politik-ekonomi atau ekonomi-politik.

Berdasarkan relasi antara pemerintah dan masyarakat, partisipasi dapat dibagi menjadi tiga model: partisipasi yang diundang (invited participation), partisipasi rakyat banyak dari bawah (popular participation), atau dapat disebut gerakan sosial dan permusyawaratan bersama (deliberative participation) antara pemerintah dan masyarakat.

Pada masa sekarang, musrenbang RKPD di Lombok Utara hanya dapat dikategorikan sebagai bentuk lain dari partisipasi yang diundang, yang diberlakukan oleh pemerintah daerah, biasa disebut executive led articulation. Tidak salah kemudian jika sebagian kalangan menganggap musrenbang RKPD lebih pada mekanisme standar artikulasi, agregasi, dan partisipasi dalam penentuan skala prioritas dari perencanaan pembangunan daerah yang diambil oleh pemerintah daerah melalui musrenbang RKPD.

Idealnya, suatu saat nanti kita berharap dapat terbentuk sebuah bentuk baru dari permusyawaratan antara pemerintah daerah dengan masyarakat yang benar-benar mencerminkan deliberative participation. Di samping itu, juga tetap mempertahankan invited participation, perlu juga dipikirkan cara meningkatkan popular participation. Partisipasi dalam wujud ini hanya bisa terwujud dalam masyarakat yang terdidik dan terorganisir, sehingga mereka memiliki kesadaran kritis dan kompetensi yang mumpuni terhadap permasalahan publik. Ia tumbuh dengan munculnya organisasi-organisasi masyarakat, berbagai komunitas, ruang-ruang publik yang semarak, jaringan sosial yang banyak, media yang bebas dan kritis. Berbagai elemen masyarakat daerah yang bersangkutan mengorganisir kepentingannya, melahap berbagai informasi publik terkait dengan kepentingan mereka, mempunyai peta masalah dan ide-ide alternatif untuk kebijakan, aktif mencermati dan merespons kebijakan publik, serta aktif pula melakukan watch dog terhadap lembaga-lembaga publik.

Pada saat popular participation sudah tumbuh subur, maka musrenbang dalam pelbagai hal kelak bermetamorfosis dari invited participation menjadi deliberative participation. Demokrasi deliberatif adalah sebuah asosiasi yang memiliki banyak urusan yang dikelola dengan deliberasi publik di antara para anggotanya, sekaligus sebuah asosiasi yang memiliki sejumlah anggota yang saling berbagi komitmen dalam menyelesaikan masalah, dan menentukan pilihan kolektif melalui dialog publik (Cohen, 1989).

Jurgen Habermas dalam karya fenomenalnya, The Structural Transformation of the Public Sphere, telah meletakkan dasar-dasar demokrasi deliberatif. Paling tidak ada tiga argumen penting Habermas yang menyokong teori yang dibangunnya berdasarkan narasi sosiologi-sejarah tentang kemunculan, perubahan, dan disintegrasi ruang publik. Pertama, demokrasi memerlukan arena ekstra-politik dalam masyarakat politik yang di dalamnya ia mengembangkan dan menyosialisasikan sebagian besar orang, khususnya kelompok yang kurang memperoleh perhatian. Kedua, sebuah ruang publik yang kritis diperlukan untuk menjembatani kesenjangan yang tumbuh dan berkembang antara masyarakat sipil dan basis sentralnya dalam perdebatan demokrasi deliberatif. Ketiga, demokrasi semakin rusak dan mengalami pembusukan ketika ia dilembagakan secara formal.

Hal yang paling mendasar dari demokrasi deliberatif adalah proses pelibatan publik dalam membuat keputusan/kebijakan. Baik pengambil keputusan maupun warga melakukan dialog bersama, terbuka, dan kritis mengidentifikasi permasalahan, mencari solusi pemecahan masalah, dan mengambil kesepakatan bersama. Hal-hal itu kemudian dijadikan basis pengambilan kebijakan oleh pemerintah.

Banyak pihak yang pesimis atau malah skeptis terhadap eksistensi musrenbang pada masa sekarang. Realitanya, musrenbang sering menghadirkan kekecewaan publik. Akan tetapi, terlalu dini jika kita berkesimpulan bahwa latihan (exercise) yang sedang kita lakukan sudah gagal dan harus ditinggalkan. Partisipasi publik tetap harus didorong, di antaranya melalui musrenbang RKPD.

Partisipasi bukan sekadar kehadiran sekelompok warga atau masyarakat dalam proses musrenbang saja. Dalam musrenbang warga didorong untuk terlibat aktif mengambil keputusan. Musrenbang bukan hanya sarana (media) tetapi juga sebuah ruang yang menjamin warga dijamin memiliki hak dan kebebasan berpendapat serta terlibat dalam setiap pengambilan keputusan. Musrenbang dapat bermanfaat untuk membangun kepercayaan saling menguntungkan (mutual trust), kebersamaan, kemitraan, dan penyelesaian masalah yang tepat dan efektif.

Pertanyaannya kemudian, mengapa sudah relatif cukup lama kita melakukan musrenbang tetapi demokrasi deliberatif murni tidak kunjung terbentuk? Masyarakat sipil yang kredibel hingga kini juga masih dalam tataran wacana. Kelambatan itu boleh jadi lantaran dalam upaya yang pada masa sekarang kita lakukan sedang berlangsung proses penyadaran dan internalisasi hak-hak kewargaan di dalam diri peserta musrenbang. Semoga.