- advertisement -

Mataram, MN – Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat (KPU NTB) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Stakeholder Dalam Jaringan (Daring) Persiapan Tahapan Lanjutan Pemilihan Serentak Tahun 2020, Selasa (16/6/2020).

Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud, menerangkan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 mengamanatkan Pemungutan Suara dilaksanakan pada bulan Desember 2020. Selanjutnya, Kesepakatan Bersama Pemerintah (Mendagri), Komisi II DPR RI dan KPU RI, menetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2020 pada tanggal 9 Desember 2020.

“RDP antara DPR, Pemerintah, KPU dan Bawaslu selanjutnya menyepakati seluruh tahapan Pemilihan harus dijalankan dengan protokol kesehatan dan menetapkan jumlah pemilih maksimal 500 pemilih per TPS,” jelas Suhardi.

“Mengacu kepada kesepakatan jumlah pemilih maksimal 500 pemilih per TPS, 7 (tujuh) KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Serentak 2020 melakukan identifikasi dan regrouping TPS, sehingga jumlah TPS yang semula 4.968, bertambah menjadi 6.087 TPS.

Selain itu, sambung Suhardi, KPU Kabupaten/Kota juga melakukan Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota, dalam hal ini TAPD untuk melakukan Restrukturisasi/Optimalisasi Hibah guna memenuhi anggaran akibat bertambahnya TPS.

Pada tahap berikutnya, kembali dilakukan RDP antara DPR, Pemerintah (Mendagri dan Menkeu), KPU, Bawaslu, dan DKPP, yang menyepakati dukungan anggaran Tahap I bagi Penyelenggara Pemilu dan Pengamanan, agar tahapan Pemilihan dapat dijalankan dengan protokol kesehatan.

Dalam rakor stakeholder ini juga disampaikan bahwa pada tanggal 15 Juni 2020, KPU secara resmi mengaktifkan kembali Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020 yang tertunda. Dalam hal ini, KPU Kabupaten/Kota di NTB melakukan beberapa langkah dengan menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Lanjutan Pemilihan Serentak Tahun 2020, kemudian mencabut Cut Off Penggunaan Anggaran, dan menyatakan Dana Hibah Pemilihan Serentak 2020 dapat dipergunakan kembali sejak diterbitkannya Keputusan KPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Serentak 2020.

KPU Kabupaten/Kota Penyelenggara Pemilihan Serentak 2020 mengaktifkan kembali Anggota dan Masa Kerja PPK dan PPS yang pernah dilantik, sebagaimana yang dilakukan oleh KPU Kab. Lombok Tengah, KPU Kab. Sumbawa Barat, dan KPU Kab. Sumbawa. Sementara itu, KPU Kota Mataram, KPU Kab. Lombok Utara, KPU Kab. Dompu, dan KPU Kab. Bima melakukan kegiatan Pelantikan Anggota PPS.

“Pada Tahapan Lanjutan yang dimulai 15 Juni 2020, Pelantikan Anggota PPS dijalankan dengan protokol kesehatan, seperti pengukuran suhu tubuh, cuci tangan di air mengalir, hand sanitizer, menggunakan masker, dan pengaturan jarak dan jumlah peserta dalam 1 ruangan,” tegas Suhardi. Semua ini tidak terlepas dari koordinasi dan dukungan yang sangat baik dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota dan aparat Kepolisian & TNI. Gugus Tugas COVID-19 memberikan bantuan APD dan turun langsung melakukan pengecekan Pelantikan PPS.

Dalam kesempatan ini, Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud, juga menyampaikan beberapa dukungan yang diharapkan dari stakeholder, antara lain asistensi penerapan protocol kesehatan, dukungan aparat dalam Coklit dan Mutarlih, dukungan dalam pelaksanaan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, serta dukungan keamanan Penyelenggara dan Penyelenggaraan, dan transfer anggaran hibah.

Agenda selanjutnya adalah pembahasan Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Serentak Tahun 2020, yang disampaikan oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi NTB, Agus Hilman.

Hilman menyampaikan pendaftaran paslon dimulai tanggal 4 – 6 September 2020, dimana penetapan paslon dilakukan tanggal 23 September 2020. Selanjutnya, pada tanggal 24 September 2020 dilakukan pengundian dan pengumuman nomor urut paslon. Terkait dengan masa kampanye, sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2020, kampanye dilaksanakan selama 71 hari, dengan meniadakan kampanye akbar.

“Selanjutnya, hari pemungutan suara dilangsungkan pada tanggal 9 Desember 2020,” tegas Hilman.

“Pada tahapan penetapan paslon terpilih, jika tidak ada permohonan perselisihan hasil pemilihan paling lama 5 hari setelah MK secara resmi memberitahukan permohonan dalam BRPK kepada KPU, maka paslon dapat ditetapkan. Namun, jika ada permohonan perselisihan hasil pemilihan, maka penetapan paslon terpilih dilakukan pasca putusan MK paling lama 5 hari setelah salinan putusan dismissal MK diterima oleh KPU,” jelas Hilman.

Sekretaris Daerah Provinsi NTB, H. L. Gita Aryadi, sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, menyatakan komitmen Pemprov NTB bersama Kepolisian dan TNI, akan bekerjasama membantu penyelenggara pemilu untuk menyelenggarakan pemilihan dengan baik.

“Menjadi atensi kami dalam memonitor seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan 2020 agar tetap memperhatikan protocol kesehatan,” tegas H.L. Gita Aryadi.

“Berdasarkan pengalaman Pemilu 2019 (Pileg dan Pilpres), NTB dianggap berhasil dengan berbagai strategi yang dilaksanakan di lapangan. Agar KPU NTB dapat memfasilitasi rapat tim stakeholder terkait seperti, Korem, KPU, Polda, untuk pembahasan SOP dari masing-masing tahapan sehingga pelaksanaan pemilihan berjalan aman dan lancer,” imbau Danrem 162/Wirabhakti, Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani.

Pada kesempatan ini, Danrem 162/WB juga menyampaikan jumlah personel yang dikerahkan di masing-masing kabupaten/kota, yaitu sebanyak 100 orang personel, dengan total lebih dari 3000 orang personel, untuk mendukung Pemilihan Serentak Tahun 2020 di NTB. Personel ini disiapkan dari pasukan cadangan (Pasukan Zeni) yang saat ini tengah membangun rumah tahan gempa.

Tak hanya Danrem 162/WB, Kapolda NTB yang diwakili Karo Ops. Maningkajaya, juga menyampaikan pengamanan dari Kepolisian di kantor-kantor KPU mulai aktif 15 Juni 2020.

“Agar ada prosedur yang jelas pada setiap tahapan, karena pola pengamanan dan jumlah pasukan yang akan diturunkan berbeda,” harap Karo Ops. Maningkajaya.

Sebagai sesama penyelenggara pemilu, Ketua Bawaslu Provinsi NTB, M. Khuwailid, menyampaikan bahwa Bawaslu telah mengaktifkan kembali 723 pengawas desa/kelurahan pada 15 Juni 2020. Khuwailid juga menyampaikan bahwa dalam proses pembuktian, harus dihadiri secara langsung, tidak bisa dilakukan dengan metode daring, sesuai Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan di Masa Pandemic.

“Berkaca pada maraknya bantuan sosial yang beredar di tengah masyarakat akhir-akhir ini, ada kecenderungan pemanfaatan bantuan sosial dalam Pemilihan 2020. Agar ada imbauan resmi dari Pemprov, agar petahana tidak memanfaatkan bansos. Di beberapa kabupaten/kota, Bawaslu telah menerima laporan ini. Demikian halnya dengan pelanggaran netralitas ASN,” tegas Khuwailid.

“Untuk menghadapi sengketa Pemilihan 2020, perlu ada MoU antara Kejati NTB dengan KPU NTB, kemudian diikuti oleh KPU Kabupaten/Kota dengan Kejaksaan di tingkat Kabupaten/Kota,” imbau perwakilan Kejaksaan Tinggi NTB pada rakor kemarin.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Bakesbangpoldagri NTB, L. Dirjaharta. “Terkait pemanfaatan bansos agar tidak disalahgunakan dalam Pemilihan 2020, akan diterbitkan SE. Kami telah berkoordinasi dengan Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTB,” jelas L. Dirjaharta.

“Perlu koordinasi lebih intens lagi dengan semua stakeholder agar Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi NTB tidak turun dikarenakan adanya pandemic ini. Sosialisasi yang tepat kepada masyarakat, agar masyarakat tidak ragu datang ke TPS,” sambung L. Dirjaharta.

Selanjutnya, berkaitan dengan sengketa informasi pemilu, Ajeng Roslinda, Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB, mengimbau KPU Provinsi NTB agar memastikan bahwa akses masyarakat terhadap tahapan pemilu sudah disiapkan dengan baik. Karena pelayanannya dalam waktu sesingkat-singkatnya, yaitu 2-3 hari. Jangan sampai proses pemenuhan informasi berjalan lambat, sebagaimana yang diamanatkan dalam Perki No. 1 Tahun 2019.

“Misalnya, bagaimana masyarakat melakukan pencoblosan di masa pandemic ini? Layanan akses informasi pemilihan harus siap dilaksanakan oleh KPU,” imbau Ajeng.

Dari sisi sosialisasi dan pendidikan pemilih, Ketua KPID NTB, Yusron Saudi, menyampaikan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak tersentuh sinyal/jaringan yang baik (4G) atau dikatakan blank spot. Oleh karena itu, sosialisasi melalui radio dan televisi merupakan pilihan terbaik. “Perlu ada kerjasama antara KPU dengan radio-televisi untuk dimanfaatkan sebagai media sosialisasi sebagaimana yang telah dilakukan pada periode-periode sebelumnya,” tegas Yusron.

Sebagai penutup kegiatan rakor stakeholder kali ini, Ketua Komisi I DPRD Provinsi NTB, Adi Mahyudin, mengimbau agar ada sinergitas penyelenggaraan sesuai tupoksi masing-masing, dengan meminimalisir instabilitas daerah.

“KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Gugus Tugas di masing-masing kabupaten/kota untuk mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan 2020. Komisi I DPRD Prov. NTB akan terus memantau penyelenggaraan Pemilihan 2020. Berkaitan dengan bansos, ini rentan untuk dimanfaatkan oleh petahana. Kami mohon Bawaslu untuk menindaklanjuti ini agar tidak disalahgunakan oleh petahana yang akan maju pada Pemilihan 2020. Demikian juga netralitas ASN, agar hasil Pemilihan 2020 nantinya berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.,” imbau Adi Mahyudin.

Ia juga menyampaikan bahwa untuk saat ini, ada 2 hal yang menjadi prioritas penyelenggaraan Pemilihan 2020, salah satunya adalah anggaran untuk APD.

(ntb/mn-07)





Unduh versi Android situs berita Mataram News DISINI !