- advertisement -

Lombok Tengah, MN – Rancangan Undang Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja marak diperbincangkan. Persatuan Pegawai Indonesia Power (PPIP) Lombok siap perang tolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Mengingat kebijakan dalam perundang-undangan omnibus law ini sangat tidak manusiawi. Dampak sosial dan ekonomi yang terkesan tergadaikan, belum lagi jati diri bangsa Indonesia yang termaktub dalam Undang Undang Dasar 1945 yang terkesan di lecehkan.

“Perihal RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini dinilai telah mencederai UUD 45,” tegas Randi Okta Guntaran, Anggota PPIP Lombok kepada awak media, Rabu (1/7/2020).

Pihaknya menganggap dalam hal sederhana seperti menghilangkan peran lembaga konsultasi negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam melakukan konsultasi skala nasional.

Dimana Omnibis Law ini dinilai mengkebiri tarif dasar listrik untuk konsumen kemudian menghilangkan kewenangan pemerintah daerah.

“Kalau ini di sahkan, kami lebih baik bertempur kalah, daripada kalah tanpa bertempur,” kecamnya.

Senada dengan Ketua Lembaga Advokasi Untuk Korupsi (LAUK), Hamzan Wadi menilai penolakan ini juga perlu di dukung semua pihak, dimana RUU Omnibus Law Cipta Kerja akan sangat merugikan masyarakat terutama di wilayah NTB, mengingat tenaga asing bisa sangat leluasa bekerja di Indonesia.

“RUU ini dibungkus manis namun sebenarnya isinya membunuh,” tegasnya.

“Kami tegas menolak dari tingkat daerah samai pusat, dan akan terus melakukan pengawalan, kajian dan konsilidasi dengan semua pihak karena menurutnya hal ini merupakan skema pembunuhan rakyat secara perlahan,” tandas Hamzan.

(mn-08)





Unduh versi Android situs berita Mataram News DISINI !