Mataram, MN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mataram lakukan coaching clinic terhadap jajarannya menjelang masa perbaikan syarat dukungan bakal pasangan calon (bapaslon) perseorangan.

Kegiatan Coaching Clinic yang bertempat di aula sidang Bawaslu Kota Mataram ini digelar dengan tujuan merefresh kembali pemahaman mengenai pengawasan perbaikan syarat dukungan.

Dimana seperti diketahui bahwa berdasarkan hasil rapat pleno terbuka Verfak Bapaslon Perseorangan oleh KPU Kota Mataram pada (20/07/2020) kemarin, bahwa dari 13.888 jumlah dukungan yang di verfak dan hanya sejumlah 1.928 dukungan yang memenuhi syarat.

Karena tidak memenuhi syarat dukungan sebesar 24.922 dukungan, maka bapaslon perseorangan harus menyerahkan kembali dukungan minimal dua kali lipat dari jumlah kekurangan yakni sebanyak 45.988 dukungan pada masa perbaikan.

Ketua Bawaslu Kota Mataram, Hasan Basri, S.Pd.I. saat menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan pengawasan kepada jajarannya mengatakan bahwa harus diperhatikan terkait dengan pengisian Form A Pengawasan dan Alat Kerja Pengawasan (AKP) pada proses pengawasan penyerahan dan verifikasi perbaikan dokumen Bapaslon Perseorangan.

“Pada prinsipnya, yang harus diawasi oleh sahabat-sahabat yakni harus tepat waktu, baik itu masalah tahun, bulan, tanggal, jam, menit dan detiknya harus sesuai dengan aturan,” kata Hasan.

Selanjutnya, kata Hasan, yakni harus sesuai prosedur, kelengkapan berkas seperti B.1 KWK, B.1.1 KWK, B.2 KWK dan seterusnya, harus berurutan sesuai dengan aturan.

Ia menambahkan kegiatan ini digelar dengan tujuan merefresh kembali pemahaman mengenai pengawasan perbaikan syarat dukungan.

Sementara itu, Kordiv HPPS, Dewi Asmawardhani, SH.,MH, dalam kesempatan memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan penyerahan dan verifikasi perbaikan dokumen dukungan Bapaslon perseorangan.

Dewi menerangkan bahwa hal tersebut di atur dalam UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada pada pasal 41 ayat 2 menjelaskan tentang syarat dukungan Bapaslon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Menurutnya, selain undang-undang 10 tahun 2016, dasar hukum lain seperti PKPU No 1 Tahun 2020 mengenai Pencalonan juga perlu dibaca oleh peserta coaching clinic.

“Nanti masalah teknis sahabat-sahabat bisa membaca juga Keputusan KPU No 82 Tahun 2020 tentang pedoman teknis penyerahan dukungan dan verifikasi dukungan Bapaslon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah. Kalau sudah paham dasar hukum Insyaallah pengawasan berjalan dengan baik,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut juga Kordiv SDM Organisasi & Data Informasi, Muhammad Yusril, S.AB.,M.AB, menambahkan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap verifikasi perbaikan dokumen dukungan Bapaslon perseorangan akan dilakukan mulai tanggal 25-27 Juli 2020 untuk penyerahan syarat perbaikan sedangkan untuk pengecekan berkas perbaikan akan dilaksanakan pada tanggal 25-28 Juli 2020.

“Sedangkan untuk verifikasi administrasi akan dimulai pada tanggal 27 Juli s.d 4 Agustus 2020. Kita harus laksanakan tugas ini penuh tanggung jawab, menjalankannya bersama-sama dan memperhatikan betul protokol covid-19.”terang pria asal Sumbawa ini.

Dalam pertenuan tersebut juga disampaikan terkait dengan kesiapan dari sekretariat Bawaslu Kota Mataram guna untuk mensukseskan pelaksanaan verifikasi faktual tersebut.

Seperti yang disampaikan oleh Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Mataram, Lalu Ridwan, S.Sos.,ME.,MM, yang menjelaskan kesiapan tenaga sekretariat untuk memberikan dukungan administrasi dan teknis saat pelaksanaan pengawasan.

“Tadi saya dengar ada yang jadwal pengawasanya pagi, siang, bahkan ada yang malam, pas hari terakhir penyerahan berkas perbaikan, itukan sampai pukul 24.00 wita. Nah untuk menjaga imunitas, nanti bendahara harus memfasilitasi kebutuhan untuk meningkatkan imunitas kita,” pungkasnya.

(mn-07)