Ketua Bawaslu Kota Mataram, Hasan Basri

Mataram, MN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mataram soroti kinerja dari Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP) dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih dalam tahapan pemilihan walikota dan wakil walikota tidak sesuai dengan prosedur.

Ketua Bawaslu Kota Mataram, Hasan Basri menyebutkan pada masa pencocokan dan penelitian data pemilih di temukan beberapa temuan yang terjadi di lapangan terkait dengan kinerja PPDP.

“Hasil temuan kami di lapangan ada beberapa PPDP yang bekerja diluar prosedur,” kata Hasan di Mataram, Senin (27/07/2020).

Dari temuan di lapangan, menurut Hasan, selama pelaksanaan coklit yang telah dimulai beberapa hari lalu tersebut adanya ditemukan PPDP yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya.

“Ada PPDP yang menyerahkan tugasnya kepada kepala lingkungan dan ketua RT. Ini terjadi di dua wilayah, Kecamatan Selaparang dan Kecamatan Mataram,” ungkap Ketua Bawaslu Mataram itu.

Terkait hal itu, pihak Pengawas Kecamatan (Panwascam) sudah mengeluarkan rekomendasi kepada pihak PPK.

Lebih lanjut, ungkap Hasan, bahwa selain itu ada juga temuan yang berasal dari laporan masyarakat, dimana petugas PPDP yang berafiliasi dengan salah satu bakal pasangan calon (bapaslon).

“Ada laporan dari masyarakat yang sampai ke teman-teman Panwascam Sandubaya bahwa ada PPDP di TPS 3 di Kelurahan Abiantubuh Baru dia berafiliasi dengan bapaslon,” terangnya.

Langkah telah diambil, PPDP tersebut telah diminta klarifikasinya oleh Panwascam, Hal itu diakui dan PPDP tersebut sudah mengundurkan diri.

Hasan menilai bahwa dari semua temuan tersebut pihaknya melihat pola rekrutmen oleh KPUD Kota Mataram kurang selektif dan pola bintek yang menjelaskan tugas dan fungsi PPDP.

“Ini terlalu mencolok kok bisa PPDP yang melimpahkan tugasnya ke orang lain, ada apa ini, itu tidak dibenarkan,” sesalnya.

“Walaupun dari temuan kami sudah ditindaklanjuti, jadi bukan soal tindaklanjuti atau tidaknya tapi ini soal pemahaman mereka PPDP terhadap tugas dan fungsinya,” tegasnya.

Karena itu, terkait dengan hal tersebut, Bawaslu terbuka dan siap menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat dengan membuka posko di setiap panwascam dan lewat media sosial termasuk jika tidak di coklit atau terdata.

“Ada 755 PPDP dan jumlah PPL kami hanya 50 orsng, ini tidak sebanding dengan yang kami awasi, maka kami buka posko di setiap panwascam, jika ada masyarakat yang melihat PPDP tidak menjalankan tugas dan fungsinya segera laporkan kepada kami dan akan kami tindaklanjuti tentu dijamin kerahasiaan pelapor,” harapnya.

Tidak hanya persoalan tersebut, namun juga ada temuan soal pemilih yang tidak mau dicoklit di Kecamatan Ampeanan dan Kecamtan Selaparang dan panwascam sudah rekom untuk pencoklitan ulang dan sudah dilakukan.

Namun ada juga di wilayah kecamatan Cakranegara dimana PPDP tidak diperbolehkan melakukan pencoklitan kerana zona steril terkait hal tersebut panwascam sudah merekom ke PPK agar berkoordinasi dengan KPUD agar wilayah tersebut bisa dicoklit, dimana KPUD bisa berkoordinasi dengan zona steril tersebut.

“Harapan kami rekom yang dikeluarkan bisa dilaksanakan karena prinsipnya orang harus dicoklit karena ini untuk mencocokkan nama dan alamat agar jangan sampai orang suda meninggal namun masih ada di DP4,” tegasnya.

Hasan juga menyampaikan apresiasi terhadap PPDP karena masih banyak yang kinerjanya baik.

(mn-07)