Walikota Mataram bersama pejabat Dirjen Pajak

Mataram, MATARAMnews – Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram pada tahun 2011 lalu meningkat tajam 135 persen. Dari Rp65 milyar yang ditargetkan, realisasi penerimaan tercatat di kas daerah sebesar Rp85 milyar. Peningkatan ini juga disumbang dari sektor penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Hal tersebut disampaikan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh pada saat menghadiri Penandatanganan Kesepakatan Bersama Pengalihan Kantor Pelayanan Pajak ke Daerah se Pulau Lombok di Hotel Lombok Plaza, Jum’at (6/7/2012).

Ahyar meminta, dengan pengalihan KPP dari Pusat ke Daerah, pihaknya berharap agar pihak Direktorat Jenderal Pajak tidak melepas sepenuhnya ke daerah. Dirinya yang mewakili Kepala Daerah se Pulau Lombok dalam Kesepakatan tersebut meminta pihak Dirjen Pajak tetap memberikan supervisi.

Diakuinya, dengan Pengalihan beberapa jenis pajak dari Pusat ke daerah dapat membantu Pemerintah Daerah dalam mengembangkan daerahnya. Kota Mataram lanjutnya, akan mulai menangani Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan pada awal tahun 2013 mendatang. Hal tersebut juga telah didukung oleh perangkat hukum yang dibutuhkan seperti Peraturan Daerah (Perda).

Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak, Ahmad Fuad Rahmany menyebutkan, pihaknya berkomitmen untuk tetap membantu Pemerintah Daerah dalam mengelola dan memungut Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Perdesaan (PBB – P2). Meski sudah tidak ditangani Direktorat Pajak, namun  jajarannya akan terus disiapkan dalam membantu Pemerintah daerah mulai dari proses pemungutan maupun penagihan. Adapun database dari wajib pajak juga akan diserahkan seluruhnya ke daerah.


(KON-LNP-Humas)

PAD Mataram Meningkat 135 Persen

Mataram, MATARAMnews – Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram pada tahun 2011 lalu meningkat tajam 135 persen. Dari Rp65 milyar yang ditargetkan, realisasi penerimaan tercatat di kas daerah sebesar Rp85 milyar. Peningkatan ini juga disumbang dari sektor penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Hal tersebut disampaikan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh pada saat menghadiri Penandatanganan Kesepakatan Bersama Pengalihan Kantor Pelayanan Pajak ke Daerah se Pulau Lombok di Hotel Lombok Plaza, Jum’at (6/7/2012).

Ahyar meminta, dengan pengalihan KPP dari Pusat ke Daerah, pihaknya berharap agar pihak Direktorat Jenderal Pajak tidak melepas sepenuhnya ke daerah. Dirinya yang mewakili Kepala Daerah se Pulau Lombok dalam Kesepakatan tersebut meminta pihak Dirjen Pajak tetap memberikan supervisi.

Diakuinya, dengan Pengalihan beberapa jenis pajak dari Pusat ke daerah dapat membantu Pemerintah Daerah dalam mengembangkan daerahnya. Kota Mataram lanjutnya, akan mulai menangani Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan pada awal tahun 2013 mendatang. Hal tersebut juga telah didukung oleh perangkat hukum yang dibutuhkan seperti Peraturan Daerah (Perda).

Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak, Ahmad Fuad Rahmany menyebutkan, pihaknya berkomitmen untuk tetap membantu Pemerintah Daerah dalam mengelola dan memungut Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Perdesaan (PBB – P2). Meski sudah tidak ditangani Direktorat Pajak, namun  jajarannya akan terus disiapkan dalam membantu Pemerintah daerah mulai dari proses pemungutan maupun penagihan. Adapun database dari wajib pajak juga akan diserahkan seluruhnya ke daerah. (dh/ dik foto humas)





Unduh versi Android situs berita Mataram News DISINI !