KP3S Didesak Berikan Informasi Jelas Kepada Masyarakat

MATARAMnews, (KSB) – Salah satu anggota DPRD KSB, M.Syahril Amin Dea Naga,  mendesak Komite Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP3S) agar memberikan penjelasan detail kepada masyarakat, terkait tahapan yang sudah dilakukan sampai saat ini.

{xtypo_info}FOTO: Anggota DPRD KSB, M.Syahril Amin Dea Naga{/xtypo_info}

Desakan agar KP3S memberikan penjalasan juga diungkapkan, akibat adanya pernyataan yang dilontarkan oleh salah satu anggota DPR-RI, Dr.Zulkieflimansyah, yang mengatakan bahwa proses pembentukan PPS masih sangat jauh dan kalaupun terbentuk akan butuh waktu 10 sampai dengan 20 tahun mendatang.

“KP3S harus memberikan informasi jelas kepada masyarakat, agar informasi yang berkembang tidak semakin bias dan mengarah kepada upaya distorsi informasi,” terangnya.

Dijelaskan Dea Naga, sapaan akran politisi Partai Persatuan Daerah (PPD), tidak dibenarkan memberi informasi yang menyimpang, karena akan berakibat fatal dan membingungkan rakya yang ada di pulauu Sumbawa, “dalam pembentukannya PPS harus berjalan normatif dan prosedural, dan PPS juga tidak bisa dibentuk dengan sistem menipulasi informasi,” sesalnya.

Menurut Dea Naga, yang juga Ketua Komisi II DPRD KSB, kaitan dengan adanya pertemuan KP3S dengan sejumlah fraksi DPR – RI, pihaknya menilai masih bersifat penyampaiann dan penerimaan aspirasi. Dan memang hal itu sudah menjadi tugas dan anggung jawab anggoa parlemen, sebagai tempat menyalurkan aspirasi sesuai Undang Undang.

“Kunjungan yang akan dilakukan oleh Komisi II DPR RI ke NTB (Pulau Sumbawa dan Lombok) hanya kunjungan biasa, sah – sah saja dilakukan oleh wakil rakya dalam rangkaian menyerap dan mengakomodir aspirasi yang berkembang di NTB,” jelasnya.

Kalaupun kunjungan itu, untuk mendengarkan aspirasi terkait PPS, dinilai sangat wajar. Kerana saat ini sedang berlangsung akselerasi politik terkait PPS itu sendiri. Dalam pembentukan PPS, klarifikasi dan informasi yang valid dan tidak bias sangat diperlukan dan tidak boleh didiamkan oleh KP3S.

“Ini pasti akan berakibat fatal bagi kelangsungan PPS karena sesuai pertemuan Dr.Zulkieflimansyah dengan Kemendagri, secara jelas menerangkan pemekaran untuk sementara menunggu revisi UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daera (Pemda),” lanjutnya.

(Laporan: MS | Sumbawa Barat)

Bagikan :