Wakil Ketua DPRD Sumbawa, H. Mustami H. Hamzah

Imbas, Penempatan Pejabat Balas Jasa


Sumbawa, MATARAMnews – Belum berfungsinya secara maksimal hasil pencapaian kinerja di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), mengindikasikan rendahnya kualitas SKPD bersangkutan. Tidak salah, bila Wakil Ketua DPRD Sumbawa, H. Mustami H. Hamzah menilai bahwa pimpinan SKPD tersebut tidak memahami benar tugas dan fungsinya, sehingga capaian kinerjanya sangat rendah dan tidak berkualitas. Itu artinya, penempatan pejabat di SKPD tersebut tidak dikelola secara profesional. Buntutnya, capaian pembangunan serta pendapatan keuangan daerah relatif rendah dan tidak memenuhi target seperti yang diharapkan.

Diungkapkan Mustami, hasil analisis Badan Anggaran DPRD terhadap banyaknya program kerja SKPD  tidak disertai dengan perencanaan yang matang. Contoh, pembangunan Puskesmas pembantu, pasar, tempat pelelangan ikan, lumbung padi di mana-mana, tapi semua itu tidak berfungsi maksimal dan terkesan sia-sia.

“Pembangunannya tidak berfungsi, kualitas bangunan sia-sia, sehingga anggaran terbuang dengan percuma,” sesal Ketua Badan Anggaran DPRD tersebut.

Secara spesifik, Mustami memvonis kinerja Disporabudpar yang kurang memahami kegiatan yang direncanakan. Seperti halnya pengelolaan GOR Mampis Rungan yang mestinya dimanfaatkan bagi kegiatan Cabang Olah Raga (Cabor), namun pada kenyataannya hanya dimanfaatkan untuk futsal. Begitu juga dengan kinerja penyuluh pertanian yang dianggap kurang maksimal.

Itu terjadi, sambung Mustami, lantaran adanya ego sektoral pada setiap SKPD yang enggan berkoordinasi dengan SKPD lain maupun instansi mitranya. Contohnya, di dalam SPJ Bupati disampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi meningkat, tapi dalam capaian PAD di sektor retribusi masih di bawah 50 persen dari target. Padahal, pertumbuhan kendaraan khususnya sepeda motor terus meningkat.

Ia menyebutkan persoalan tersebut tidak lepas dari kebijakan mutasi dan penempatan orang yang tidak sesuai bidangnya. “Menggeser pegawai mestinya tidak setiap tahun, supaya bisa belajar untuk mengembangkan program di SKPDnya. Ada ketakutan di kalangan pegawai negeri akan dipindah sehingga ogah bekerja maksimal. Kecuali kinerjanya jelek, silahkan dipindah,” tegas Mustami.

Untuk menghindari kinerja yang rendah tersebut, Mustami menyarankan supaya pemerintah daerah melakukan fit and propertest bagi pejabat yang akan menempati jabatan strategis di SKPD. Menurutnya, hal tersebut penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Jika memang ada balas jasa, dalam 2 tahun masa kepemimpinan Bupati saat ini dirasa sudah cukup. Daripada lama-lama Sumbawa akan ambruk,” cetusnya.

Di tahun ketiga ini, seharusnya sudah waktunya untuk menempatkan orang-orang yang profesional di bidangnya. Bukan lantaran, suka atau tidak suka sehingga managemen pemerintah ‘the right man on the right job’, benar-benar diterapkan sesuai dengan aturan. Sehingga, dia menilai 99 persen SKPD tidak memahami tugas dan fungsi sebenarnya.


(kon-ln-wartapost sumbawa)





Unduh versi Android situs berita Mataram News DISINI !