Kantor Dinas Kesehatan Sumbawa Besar

Sumbawa, MATARAMnews – Kasubag Umum dan Kepegawaian Dikes Sumbawa, Zulkarnaen, SKM, menyebutkan, saat ini terdapat 94 pustu di 23 Kecamatan minus PKM di Unit I dan II dalam Kota Sumbawa Besar. Jumlah tersebut tidak sebanding dengan jumlah tenaga medis (perawat). Penempatan nakes di Pustu saat ini hanya ada 57 orang perawat. Jumlah ini dirasa masih kurang karena 1 pustu idealnya ditugaskan 1 orang perawat. Masih membutuhkan 34 orang perawat lagi berstatus PNS.

Pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas pembantu (Pustu) dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) masih terkendala dengan minimnya alokasi tenaga kesehatan (nakes) PNS dalam melayani masyarakat. Apalagi dengan adanya moratorium pengadaan PNS oleh pemerintah pusat. Untuk mengatasi keterbasan ini, Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Sumbawa memberdayakan nakes sukarela dengan system kontraktual.

 “Sebagian besar kami tempatkan nakes sukarela yang semestinya harus PNS. Kami pun selektif dalam mempertimbangkan, seperti masa pengabdian kerja,” ujar Zulkarnaen.

Kekurangan nakes ini, terangnya, dapat tergambar dari kasus di Kecamatan Alas. Di Alas ada 2 Pustu, tapi hanya 1 Pustu yang terisi. Belum lagi di Pustu lain. Begitu pula terhadap Poskesdes, idealnya 1 bidan untuk 1 Poskesdes. Dari kebutuhan ideal bidan PNS sebanyak 159 orang. Namun baru terisi 62 bidan PNS.

Untuk menanggulangi kekurangan tersebut, Dikes menempatkan sedikitnya 97 bidan PTT yang sifatnya temporer per 3 tahun masa kontrak. Sementara kebutuhan bidan  di Poskesdes harus PNS dan ideal 1 bidan untuk 1 Desa.

Kendati demikian, sambung Zulkarnaen, yang berhak menempatkan nakes PNS di Pustu maupun Poskesdes adalah Bupati. Pendistribusian ini masih terkendala moratorium PNS hingga 31 Desember tahun 2012. Sebenarnya distribusi nakes di Dikes cukup tersedia, tapi lagi-lagi terbentur dengan PP 48 tahun 2010 yang melarang pengangkatan tenaga kontrak yang pembiayaannya menggunakan APBD.

“Penggunaan dan honor bagi tenaga sukarela sebenarnya juga tidak bisa. Tapi karena mereka memiliki hak untuk dipenuhi maka tidak ada pilihan lain. Pemerintah juga membutuhkan mereka. Mereka juga butuh pekerjaan untuk mengaplikasikan ilmunya,” tandas Zulkarnaen.

Beberapa waktu lalu, tim suvey dari Kementerian Kesehatan RI ingin melihat langsung kebutuhan tenaga medis di Kabupaten Sumbawa. Diantaranya , distribusi ketenagaan, kebijakan pemerintah daerah dalam upaya pembiayaan tenaga kerja sukarela. Dalam hal ini pemerintah daerah hanya mampu memberikan insentif bagi tenaga sukarela.

Berdasarkan kajian tim survey tersebut, teang Zulkarnaen, mereka mengakui bahwa Kabupaten Sumbawa memang membutuhkan tenaga kesehatan. Sesuai sebaran geografis yang masih minim. Mereka pun akan mempertimbangkan kebijakan baru untuk tenaga kesehatan kontrak penugasan khusus seperti perawat, sanitarian, analis gizi, dan apoteker.


(kon-ln-wartapost)





Unduh versi Android situs berita Mataram News DISINI !