Syahrudin SH, oknum anggota DPRD Lobar, divonis 4 tahun 6 bulan penjara

Mataram, MATARAMnews – Syahrudin SH, oknum anggota DPRD Lobar, divonis  4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus tindak pidana korupsi bantuan sosial Lobar 2008 dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Mataram, Kamis (2/8/2012) Siang. Sidang putusan perkara dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) tersebut dipimpin oleh Kayat selaku Ketua Majelis Hakim dan didampingi oleh anggota majelis hakim masing-masing Muhammad Idris Moh Amin SH dan Fathur Rauzi SH.

Vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara sekretaris PPP Lobar tersebut jauh lebih tinggi dari pada tuntutan JPU yaitu selama 4 tahun penjara.

Politisi PPP itu, dianggap bersalah karena seharusnya ia sebagai anggota DPRD ikut dalam mengumpulkan proposal bansos dari masyarakat padahal itu tidak boleh dilakukannya, ditambah lagi akibatnya negara dirugikan dari adanya proposal fiktif.

Bahkan  setelah dana dicairkan semestinya harus ada laporan pertanggungjawabannya, namun hal itu tidak dilakukan oleh terdakwa, seharusnya ia memberikan contoh pada masyarakat.

Dimana seharusnya terdakwa sebagai anggota dewan untuk mendorong Bupati membuat regulasi dan memberikan contoh tentang tata kelola pemerintah dan mendorong untuk membuat laporan pertangugjwab dana soasial.

Selain itu, dari total dana yang dicairkan Rp 571 juta hanya Rp 135 juta yang disalurkan dan sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi. Dalam amar putusannya, majelis hakim tindak pidana korupsi itu menyatakan Syahrudin  terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

Majelis hakim menjatuhi hukuman pidana penjara selama empat tahun enam bulan (4,5 tahun), dan denda sebesar Rp150 juta, serta diwajibkan mengembalikan uang negara sesuai nilai yang dituntut.

Syahrudin terbukti melanggar Pasal 3 junto Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagai mana telah diubah menjadi UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.  Bahkan terdakwa juga diancam kuruangan selama enam bulan jika tidak melaksanakan untuk membayar denda.

Tidak itu saja, Majelis hakim juga memerintahkan tervonis tetap ditahan di lembaga pemasyarakatan dan mengurangi masa tahanan sesuai lama penahanan selama proses hukum kasus dugaan korupsi itu.

Diakhir persidangan Majelis hakim juga membacakan hak terdakwa untuk berpikir  apakah menerima atau menolak vonis tersebut, Syahrudin setelah berkonsultasi dengan penasehat hukumnya menyatakan pikir-pikir.

Pada persidangan tersebut terdakwa didampingi oleh Penasehat hukumnya Lalu Martayadi SH, dan dihadiri oleh JPU Yoga Sukmana SH dan diikuti oleh puluhan simpatisan dan keluarga terdakwa.





Unduh versi Android situs berita Mataram News DISINI !