Foto ilustrasi (source: net)

Oleh : Muhammad Zainuri, M.Stat (Statistisi Muda BPS Provinsi NTB)

Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis angka kemiskinan terbaru pada tanggal 15 Februari 2021. Tingkat kemiskinan Indonesia kondisi September 2020 sebesar 10,19 persen. Adapun Provinsi NTB mencatat tingkat kemiskinan sebesar 14,23 persen. Dua provinsi tetangga NTB yaitu Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing memiliki tingkat kemiskinan 4,45 persen dan 21,21 persen.

Tingkat kemiskinan Indonesia dan seluruh provinsi di Indonesia mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Pada level nasional, kemiskinan Indonesia pada September 2019 mencapai 9,22 persen, lalu meningkat menjadi 9,78 persen pada Maret 2020 saat pandemi covid 19 sudah mulai melanda Indonesia. Akhirnya pada September 2020, kemiskinan Indonesia kembali menjadi dua digit dengan tingkat kemiskinan 10,19 persen.

Pada level regional, Provinsi NTB pada September 2019 mencatat angka kemiskinan sebesar 13,88 persen. Angka tersebut meningkat menjadi 13,97 persen pada bulan Maret 2020, ketika NTB melaporkan kasus perdana covid-19 pada tanggal 24 maret 2020. Akhirnya pada September 2020, kemiskinan Provinsi NTB meningkat menjadi 14,23 persen.

Peningkatan angka kemiskinan telah diprediksi sebelumnya. Pandemi covid-19 yang melanda hampir 1 tahun, telah berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sebelum rilis kemiskinan pada 15 Februari 2021, BPS telah mengumumkan beberapa indikator yang memotret dampak dari pandemi covid 19, seperti indikator tingkat pengangguran, indikator pertumbuhan ekonomi, dan indikator harga.

Pada tanggal 5 Februari 2021, BPS telah mengumumkan indikator pertumbuhan ekonomi. Ekonomi NTB tahun 2020 dilaporkan turun 0,64 persen dibandingkan tahun 2019. Sebelumnya, pada 5 November 2020, BPS mengumumkan indikator tingkat pengangguran. Pada bulan agustus 2020, tingkat pengangguran NTB mencapai 4,22 persen dan menunjukkan peningkatan dibandingkan kondisi februari 2020 dengan tingkat pengangguran 3,14 persen.

Indikator indeks harga konsumen (IHK) yang dirilis BPS Provinsi NTB setiap awal bulan menunjukkan gejala melemahnya daya beli masyarakat. Sepanjang tahun 2020, indikator IHK menunjukkan terjadinya penurunan antar bulan (deflasi) pada enam dari dua belas bulan. Dengan kondisi tersebut, IHK bulan Desember 2020 dibandingkan bulan Desember 2019 hanya mengalami peningkatan (inflasi) 0,60 persen. Nilai tersebut lebih rendah daripada inflasi Desember 2019 terhadap Desember 2018 yang mencapai 1,87 persen.

Sejalan dengan persentase penduduk miskin di NTB yang meningkat, jumlah penduduk miskin pada September 2020 juga meningkat. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 mencapai 713,89 ribu jiwa dan meningkat menjadi 746,04 ribu jiwa pada September 2020 atau terjadi peningkatan sebanyak 32,15 ribu jiwa. Salah satu informasi yang diperlukan guna memetakan masalah kemiskinan adalah informasi terkait profil penduduk miskin di NTB.

Dalam publikasi data dan informasi kemiskinan kabupaten/kota tahun 2020 yang diterbitkan oleh BPS, diperoleh profil penduduk miskin di masing-masing kabupaten/kota dan provinsi. Dari segi pendidikan, pada tahun 2020, penduduk miskin di Provinsi NTB memiliki pendidikan belum tamat SD sebanyak 33,46 persen. Selanjutnya yang tamat SD dan SLTP sebanyak 46,38 persen dan sisanya memiliki pendidikan SLTA keatas. Kabupaten Lombok Barat memiliki persentase penduduk miskin belum tamat SD terbesar dibandingkan kabupaten/kota lainnya dengan angka 46,24 persen.

Dilihat dari aspek ketenagakerjaan, penduduk miskin di NTB yang tidak bekerja sebesar 41,25 persen pada tahun 2020. Adapun yang bekerja di sektor informal sebanyak 44,51 persen dan sisanya bekerja di sektor formal. Kabupaten Lombok Timur memiliki persentase penduduk miskin yang tidak bekerja paling tinggi dengan angka 48,32 persen dan Kota Mataram berada di urutan kedua dengan 47,04 persen. Adapun Kabupaten Bima memiliki persentase penduduk miskin yang bekerja di sektor informal tertinggi dengan angka 58,48 persen.

Kemiskinan sering dikaitkan dengan sektor pertanian. Pada tahun 2020, persentase penduduk miskin di NTB yang bekerja di sektor pertanian mencapai 31,42 persen. Adapun yang bekerja bukan di sektor pertanian mencapai 27,33 persen dan sisanya berstatus tidak bekerja. Kabupaten Bima memiliki persentase tertinggi terkait penduduk miskin yang bekerja di sektor pertanian dengan angka 56,28 persen. Adapun Kota Mataram memiliki persentase tertinggi penduduk miskin yang bekerja di sektor non pertanian sebesar 50,14 persen.

Sedikit cuplikan profil penduduk miskin di NTB dan beberapa Kabupaten/Kota tersebut menggambarkan setidaknya dua hal. Pertama, pada level provinsi NTB, hampir 80 persen penduduk miskin NTB berpendidikan paling tinggi tamat SLTP. Selanjutnya lebih dari 85 persen penduduk miskin NTB dalam kondisi tidak bekerja atau bekerja di sektor informal. Jika digabung persentase yang tidak bekerja dan yang bekerja di sektor pertanian, diperoleh angka lebih dari 72 persen. Kedua, profil kemiskinan masing-masing kabupaten/kota yang bervariasi sehingga upaya penanganan kemiskinan di masing-masing kabupaten/kota juga beragam.

Penduduk miskin merupakan pihak yang sangat rentan terdampak secara sosial ekonomi di tengah pandemi covid 19. Minimnya sumber daya ekonomi yang dimiliki penduduk miskin menjadikan akses penduduk miskin terhadap kegiatan ekonomi menjadi terbatas. Pilihan tidak bekerja atau bekerja dengan pendapatan seadanya di sektor informal maupun sektor pertanian harus dijalani sebagian besar penduduk miskin di NTB. Tingkat pendidikan yang rendah juga membuat penduduk miskin tidak mudah mengakses pekerjaan yang lebih baik.

Dengan keterbatasan akses ekonomi, penduduk miskin tidak mudah memperoleh pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketika ekonomi mengalami tekanan akibat pandemi, maka akses ekonomi bagi penduduk miskin menjadi lebih susah dari sebelumnya. Pada akhirnya, penduduk miskin semakin tidak mampu memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Dalam kondisi yang sangat sulit tersebut, sangat wajar jika penduduk miskin masih mengharapkan bantuan sosial untuk menyambung hidupnya.

Penambahan kasus terkonfirmasi covid 19 masih terus terjadi di awal tahun 2021 ini dan belum bisa dipastikan kapan pandemi global ini akan berakhir. Oleh karena itu, perhatian yang lebih besar kepada penduduk miskin sangat perlu diberikan oleh pihak terkait. Hal ini diperlukan dalam upaya membantu penduduk miskin untuk bertahan hidup di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi. Penduduk miskin perlu terus dibantu memenuhi kebutuhan dasarnya di tengah pandemi yang masih berlanjut pada tahun 2021 ini.

Muhammad Zainuri, M.Stat (Statistisi Muda BPS Provinsi NTB)